Ekonomi Israel Memburuk dan Ketidakpuasan terhadap Kebijakan Netanyahu Meningkat

Hasil jajak pendapat terakhir di wilayah pendudukan menunjukkan bahwa mayoritas kaum Zionis sangat tidak puas dengan situasi ekonomi yang genting di rezim Zionis selama masa jabatan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu.

Tehran, Pars Today- Berdasarkan laporan televisi Israel Channel 12, sebanyak 70 persen responden dalam jajak pendapat terbaru menilai kinerja ekonomi kabinet Netanyahu buruk.

Hanya 27 persen yang berpandangan positif terhadap kebijakan ekonomi pemerintah. Bahkan di antara para pendukung koalisi yang berkuasa, ketidakpuasan terlihat jelas, dengan 45 persen menggambarkan kebijakan ekonomi pemerintah sebagai negatif. M

Jajak pendapat tersebut juga menggambarkan gambaran suram bagi masa depan ekonomi kaum Zionis.

Sekitar 39 persen percaya bahwa situasi akan memburuk tahun depan, sementara hanya 18 persen yang berharap akan ada perbaikan. Sebuah survei perubahan ekonomi rumah tangga juga menunjukkan bahwa sejak kabinet saat ini menjabat, hanya 7 persen yang merasakan perbaikan dalam situasi mereka, sementara 44 persen melaporkan adanya perburukan.

 Mereka menilai situasi di Israel semakin kritis dari hari ke hari dengan sikap agresif kabinet Netanyahu dan tekanan internal serta eksternal.

Para ahli percaya bahwa hasutan perang Netanyahu di kawasan tersebut dan tekanan politik dan sosial yang berkelanjutan berdampak langsung pada krisis ekonomi. Meningkatnya anggaran militer, menurunnya kepercayaan publik, dan ancaman sanksi internasional merupakan beberapa faktor yang memicu resesi dan defisit anggaran.

Jurnalis Zionis Itamar Eichner memperingatkan di surat kabar Yedioth Ahronoth bahwa isolasi politik rezim tidak terbatas pada diplomasi, tetapi juga meluas ke ekonomi, budaya, dan bahkan pariwisata. Ia memprediksi bahwa ekspor rezim akan sangat terdampak dan produk-produk Israel akan ditarik dari rak-rak toko global.

Para analis yakin bahwa melanjutkan tren ini dapat memperburuk ketidakpuasan sosial dan memperdalam krisis legitimasi pemerintahan Netanyahu.(PH)