Pengungsian Warga Palestina di Tepi Barat: Kebijakan Baru Pendudukan Zionis
Pakar isu strategis dan militer menyatakan bahwa pembantaian tanpa pandang bulu serta gelombang pengusiran paksa di Tepi Barat menunjukkan perubahan kebijakan pendudukan Zionis yang mengarah pada rekayasa perubahan struktur demografis.
Nidal Abu Zaid, pakar isu strategis dan militer, mengatakan bahwa berdasarkan laporan terbaru Human Rights Watch, sekitar 35.000 warga Palestina dari kamp-kamp pengungsi di wilayah utara Tepi Barat telah mengungsi dalam satu bulan terakhir. Peristiwa ini mencerminkan perubahan mendasar dalam kebijakan pihak pendudukan selama satu tahun terakhir.
Menurut laporan Pars Today, analis Palestina tersebut menambahkan bahwa dalam beberapa tahun terakhir, pasukan pendudukan telah memulai proses redefinisi peta geografis Tepi Barat melalui pembangunan permukiman ilegal. Setelah itu, mereka beralih pada tahap legalisasi massal permukiman tersebut dan peningkatan anggaran pembangunan permukiman.
Abu Zaid menegaskan bahwa saat ini pihak pendudukan berupaya membagi Tepi Barat menjadi empat wilayah geografis melalui pembangunan jaringan jalan strategis. Jalan terpenting di antaranya adalah Jalan Nomor 90 yang membentang di sepanjang perbatasan Yordania, serta Jalan Nomor 60 yang memisahkan wilayah utara dan selatan Tepi Barat. Selain itu, Jalan Nomor 1 memisahkan wilayah timur Tepi Barat melalui Yerusalem dan menghubungkannya dengan Tel Aviv di bagian barat.
Ia menjelaskan bahwa jaringan jalan tersebut meningkatkan kontrol atas mobilitas warga Palestina dan mengubah Tepi Barat menjadi pulau-pulau permukiman yang terpisah satu sama lain. Tujuannya adalah memaksakan realitas geografis baru dan mendefinisikan ulang distribusi penduduk melalui alat-alat seperti pembunuhan, kekerasan, dan pembatasan yang dirancang secara sistematis.
Pakar Palestina tersebut memperingatkan bahwa aspek paling berbahaya pada tahap ini adalah meningkatnya tekanan terhadap wilayah-wilayah yang dihuni oleh warga Palestina pemegang paspor Yordania. Tekanan ini bertujuan mendorong mereka ke arah wilayah perbatasan.
Laporan tersebut menegaskan bahwa kondisi saat ini tidak menyerupai pengungsian massal yang dialami warga Palestina pada tahun 1948 dan 1967, melainkan merupakan bentuk pengusiran paksa secara perlahan. Proses ini dilakukan tanpa pengumuman resmi maupun operasi militer besar, dan berfokus pada kebijakan pengikisan bertahap untuk mendorong penduduk wilayah tersebut menuju Yordania.(PH)
