Perwakilan Hizbullah: Pemerintah tidak akan Mampu Melucuti Senjata Muqawama

Pars Today – Perwakilan Hizbullah di parlemen Lebanon menegaskan bahwa gerakan tersebut tidak memberikan kewenangan kepada pemerintah negaranya untuk merundingkan senjata perlawanan sebagai imbalan atas gencatan senjata.

Menurut laporan Klub Jurnalis Muda (YJC); Hussein Hajj Hassan, perwakilan Hizbullah, membantah isu bahwa partainya telah memberikan kewenangan kepada pemerintah untuk merundingkan senjata perlawanan sebagai imbalan atas gencatan senjata. Ia menekankan bahwa tidak ada yang dapat menyentuh senjata perlawanan dan setiap negosiasi yang didasarkan pada asumsi ini akan sia-sia.

Hajj Hassan dalam pernyataannya kepada Al Jazeera Mubasher mengatakan bahwa prioritas Lebanon haruslah gencatan senjata, penghentian permusuhan, penarikan tanpa syarat rezim teroris Israel, kembalinya para pengungsi dan tahanan, serta rekonstruksi. Ia menambahkan bahwa setiap janji tentang pelucutan senjata perlawanan tidak akan dapat dilaksanakan.

Anggota parlemen Lebanon ini menolak tuduhan dari lawan-lawan internal Hizbullah bahwa partainya menghubungkan keamanan Lebanon dengan isu-isu regional yang terkait dengan Iran atau Selat Hormuz. Ia berargumen bahwa Iran tidak membutuhkan kemampuan Hizbullah; sebaliknya, Hizbullah dan Lebanon-lah yang membutuhkan dukungan Iran.

Beberapa jam sebelumnya, Departemen Luar Negeri Amerika Serikat mengumumkan akan memfasilitasi negosiasi intensif antara Lebanon dan rezim teroris Israel pada tanggal 14 dan 15 Mei. Departemen tersebut mengklaim bahwa delegasi Lebanon dan Zionis akan berpartisipasi dalam negosiasi yang bertujuan untuk memajukan kesepakatan perdamaian dan keamanan yang komprehensif.

Sementara itu, media sebelumnya telah mengungkapkan bahwa negosiasi ini bukan untuk mencapai perdamaian, melainkan konspirasi untuk melucuti senjata Hizbullah. (MF)