Hizbullah: Joseph Aoun Mencari Perang Saudara di Lebanon

Pars Today - Anggota senior Hizbullah Lebanon menegaskan bahwa kesepakatan kerangka tidak bernilai dan tidak perlu dikhawatirkan oleh rakyat Lebanon, seraya menyatakan bahwa Presiden Lebanon sedang mencari perang saudara.

Melansir Pars Today dari Mehr News, 29 Juni 2026, Naway Al-Musawi, mantan anggota parlemen Lebanon dan anggota senior Hizbullah, menegaskan bahwa Joseph Aoun, Presiden Lebanon, adalah pihak yang menginginkan perang saudara di Lebanon dan memberikan tekanan kepada Rudolf Haykal, komandan tentara, untuk mengundurkan diri, tetapi komandan tentara menolak hal tersebut.

Kesepakatan Kerangka "Tidak Bernilai"

Al-Musawi memberikan jaminan kepada rakyat Lebanon bahwa kesepakatan kerangka yang ditandatangani di Washington antara perwakilan pemerintah Lebanon dan rezim Zionis tidak bernilai dan tidak perlu dikhawatirkan.

Permintaan Rahasia: Sembunyikan Lampiran Keamanan

Di sisi lain, Channel 12 televisi rezim Zionis mengutip sumber-sumber terpercaya yang melaporkan bahwa pemerintah Lebanon secara resmi telah meminta Washington untuk tidak mempublikasikan "lampiran keamanan" kesepakatan kerangka dengan rezim tersebut. Para analis meyakini bahwa permintaan penyembunyian ini adalah bukti atas sifat memalukan dari lampiran-lampiran tersebut, yang kemungkinan besar mengandung pasal-pasal yang bertentangan dengan kedaulatan nasional Lebanon dan penerimaan terhadap syarat-syarat keamanan yang dipaksakan oleh para penjajah.

Protes di Beirut

Bersamaan dengan pengumuman penandatanganan kesepakatan ini, kota Beirut, ibu kota Lebanon, menyaksikan demonstrasi penolakan terhadap kesepakatan tersebut.

Laporan ini menyingkap tiga lapisan krisis yang saling bertumpang tindih di Lebanon. Pertama, krisis politik internal: Hizbullah secara eksplisit menuduh Presiden Aoun sebagai pemicu perang saudara, ini adalah eskalasi retorika yang sangat tajam dari sesama pejabat Lebanon. Kedua, krisis militer: tuduhan bahwa Aoun menekan komandan tentara untuk mundur menunjukkan bahwa bahkan institusi militer pun sedang ditarik ke dalam pusaran politik. Ketiga, krisis transparansi: permintaan Lebanon agar AS tidak mempublikasikan "lampiran keamanan" adalah pengakuan implisit bahwa ada klausul-klausul yang terlalu memalukan untuk ditunjukkan kepada rakyat sendiri. Ini adalah pola klasik dari perjanjian yang ditandatangani di bawah tekanan: di atas kertas terlihat seperti kedaulatan, tetapi di lampirannya tersembunyi penyerahan. Dan ketika rakyat Beirut turun ke jalan, mereka bukan hanya memprotes kesepakatan, mereka memprotes pengkhianatan yang disembunyikan di balik kata-kata diplomasi.(Sail)