Kejahatan Sistematis Israel; Dari Plot Pembersihan Etnis hingga Pembangunan Permukiman

Surat kabar The Guardian, dengan menyoroti kesenjangan mendalam antara kejahatan rezim Zionis dan bungkamnya masyarakat internasional, mengungkap rencana terbuka para menteri garis keras rezim tersebut untuk memaksa warga Palestina keluar dari Gaza.

Menurut Pars Today, mengutip ISNA, Itamar Ben-Gvir, Menteri Keamanan Nasional rezim Zionis, memaparkan rencana pembersihan etnis terhadap seluruh warga Palestina dari Gaza dan menyebarkan video yang merendahkan para pria Palestina. Sementara itu, Israel Katz, Menteri Perang Israel, menyatakan bahwa dirinya siap mengusir warga Palestina dari Gaza dengan «cara apa pun yang memungkinkan».

The Guardian menegaskan bahwa tokoh-tokoh tersebut bukan suara-suara dari kelompok pinggiran, melainkan para menteri yang memiliki tanggung jawab eksekutif dan telah melakukan berbagai tindakan, seperti membuka kembali penjara bawah tanah yang tidak manusiawi, mendorong penerapan hukuman mati terhadap warga Palestina, menyetujui proyek perluasan permukiman terbesar di Tepi Barat, serta melegalkan lahan pertanian milik permukiman ilegal. Surat kabar Inggris tersebut menegaskan bahwa kesenjangan antara realitas yang dipaksakan terhadap warga Palestina dan respons internasional telah sedemikian lebar sehingga «menelan realitas itu sendiri», sementara masyarakat internasional dengan kepengecutan dan sikap menerima hanya menyaksikan garis-garis merah dilanggar.

Kondisi warga Palestina di Tepi Barat juga memburuk secara drastis akibat kebijakan pendudukan rezim Zionis. Penguasaan sumber daya air, perluasan permukiman, dan meningkatnya kekerasan oleh para pemukim telah menimbulkan tantangan serius bagi kehidupan sehari-hari warga Palestina.

Laporan Al Jazeera tentang Peningkatan Tindakan Pasukan Pendudukan di Tepi Barat

Menurut laporan jaringan Al Jazeera, kabinet rezim Zionis saat ini yang dipimpin Benjamin Netanyahu telah mengubah Tepi Barat menjadi sebuah «bengkel» untuk memaksakan pandangan ekstrem mereka dan mengakhiri segala kemungkinan solusi dua negara. Tindakan-tindakan utama yang telah dilakukan adalah sebagai berikut:

-Perluasan permukiman: Selama masa pemerintahan kabinet saat ini, sejak awal 2023 hingga Juli 2026, sebanyak 104 permukiman baru telah disetujui. Pos-pos pertanian dan peternakan juga telah menguasai sekitar 1,1 juta dunam (18 persen dari wilayah Tepi Barat), dengan 750 ribu dunam di antaranya direbut selama pemerintahan Netanyahu. Jumlah pemukim juga telah mencapai lebih dari 900 ribu orang.

Penguasaan sumber daya vital: Rezim Zionis telah menguasai 85 persen sumber daya air Tepi Barat, sementara ratusan pos pemeriksaan membagi wilayah Palestina menjadi berbagai bagian.

Upaya aneksasi: Knesset (Parlemen rezim Zionis) pada Juli 2025 mengesahkan resolusi untuk menganeksasi Tepi Barat, dan pada Oktober 2025 menyetujui rancangan undang-undang aneksasi dalam pembacaan pertama. Smotrich juga berupaya mengalihkan pengelolaan urusan permukiman dari lembaga militer ke sistem sipil di bawah kendalinya.

Kekerasan terorganisasi oleh para pemukim: Berdasarkan laporan OCHA, para pemukim melakukan 1.828 serangan terhadap 280 komunitas Palestina pada 2025. Dari Januari 2023 hingga Juli 2026, sebanyak 121 komunitas Palestina mengalami pengungsian sebagian atau seluruhnya akibat serangan tersebut.

Peningkatan tindakan di Yerusalem dan Masjid Al-Aqsa: Rezim pendudukan juga telah menerapkan pembagian waktu dan ruang di Masjid Al-Aqsa serta membatasi akses para jamaah. Serangan para pemukim terhadap Masjid Al-Aqsa pada 2025 telah melampaui 73 ribu kasus. Selain itu, rencana pembangunan 33 ribu unit hunian di Yerusalem Timur telah disetujui.

Penindasan perlawanan dan pengungsian: Sejak Januari 2015, operasi militer rezim Zionis terhadap kamp-kamp pengungsi di wilayah utara Tepi Barat telah menghancurkan hampir separuh bangunan di Kamp Pengungsi Jenin dan Nur Shams serta menyebabkan sekitar 40 ribu warga Palestina mengungsi.

Laporan Al Jazeera menegaskan bahwa kebijakan-kebijakan tersebut telah menempatkan Tepi Barat di ambang ledakan dan membuat Otoritas Palestina berada di ambang kehancuran total.