Reaksi Suriah Atas Gagasan Self-Administration
Menteri Luar Negeri Suriah Walid al-Moallem menegaskan bahwa prakarasa utusan khusus PBB untuk Suriah agar memberlakukan sistem self-administration atau penanganan oleh diri sendiri di timur Aleppo sepenuhnya ditolak dan tidak bisa diterima.
Ia menyampaikan hal itu dalam konferensi pers seusai menerima kunjungan Utusan Khusus PBB untuk Suriah, Staffan de Mistura di Damaskus, Minggu (20/11/2016). "De Mistura belum mengambil tindakan signifikan untuk membantu menghidupkan perundingan intra-Suriah dan juga belum memutuskan kapan pembicaraan itu akan dimulai," tegas Moallem.
Dia menekankan peran PBB dalam menyelesaikan krisis Suriah dan mengatakan, pemerintah Damaskus menyambut setiap pertemuan yang digelar tanpa intervensi asing, apakah ia diselenggarakan di Suriah atau di Jenewa.
Moallem menegaskan bahwa gagasan self-administration benar-benar ditolak, karena merongrong kedaulatan nasional Suriah dan memberikan angin segar bagi terorisme.
"Suriah telah memberi tiga kesempatan kepada para teroris dan kelompok bersenjata untuk membiarkan warga keluar dari timur Aleppo, tapi teroris menghalangi warga untuk keluar lewat koridor yang aman. Mereka membom koridor dengan mortir dan mencegah warga sipil meninggalkan timur Aleppo," tambahnya.
Moallem menerangkan bahwa sekitar 275 ribu warga Suriah disandera oleh kelompok-kelompok teroris di timur Aleppo dan pemerintah Damaskus berkewajiban untuk melindungi warganya.
Usulan de Mistura kembali memperlihatkan tentang kinerjanya yang tidak jujur dalam menyelesaikan krisisi Suriah dan utusan khusus PBB justru mendukung agenda musuh untuk mengoyak keutuhan wilayah Suriah.
Kubu oposisi Suriah juga tidak menerima prakarsa damai yang ditawarkan oleh pemerintah Damaskus dan masyarakat internasional, meskipun mereka berkali-kali kalah dalam menghadapi pasukan militer Suriah di medan tempur. Mereka malah ingin memaksakan syarat-syaratnya kepada pemerintah Suriah.
Koalisi oposisi Suriah bersikeras untuk menciptakan zona aman di daerah-daerah Suriah, di mana zona itu harus steril dari kehadiran militer dan pasukan rakyat Suriah.
De Mistura juga menyodorkan sebuah proposal, yang akan menyempurnakan agenda teroris di Suriah dalam konteks memangkas kewenangan pemerintah pusat di sejumlah daerah, di mana ini akan menjadi awal untuk memecah negara Suriah.
Manuver ini memiliki implikasi yang berbahaya dan juga mengindikasikan sebuah konspirasi rumit yang sedang menyerang kedaulatan nasional Suriah. Anehnya lagi, de Mistura selama pertemuan di Damaskus mengaku bahwa ia menghormati kedaulatan nasional Suriah dan menegaskan tidak ada pihak yang boleh mempertanyakan kedaulatan nasional Suriah baik oleh pihak di dalam negeri atau asing.
De Mistura mulai memperlihatkan sikap kontradiksi setelah teroris kalah di Suriah khususnya di daerah Aleppo. Negara-negara pendukung teroris juga mulai mengkawatirkan operasi militer yang diluncurkan oleh pasukan Suriah untuk membersihkan Aleppo dari teroris.
Dalam kondisi seperti itu, para pendukung teroris sedang berupaya untuk memperlambat operasi militer Suriah dan memanfaatkan kanal-kanal politik termasuk PBB sehingga para teroris punya kesempatan untuk memperbaiki kekuatannya.
Kinerja de Mistura pada dasarnya telah menciderai peran PBB, yang gencar meloloskan serangkaian resolusi untuk memerangi terorisme. Sikap seperti ini tentu saja akan mengundang kritik luas terhadap kinerja PBB di Suriah. (RM)
