Peradaban Pemerkosaan, Dari Istana Kerajaan hingga Pulau Pribadi

Pars Today - Dari pulau-pulau pribadi Jeffrey Epstein hingga pengadilan Oslo dan tuduhan pemerkosaan oleh putra pewaris takhta Norwegia, rangkaian skandal seksual, kekerasan terhadap perempuan, dan impunitas para pemegang kekuasaan, memberikan gambaran yang mengkhawatirkan tentang Barat saat ini.

Barat menjadi sebuah peradaban yang meskipun dengan banyaknya filsuf, hukum-hukum hak asasi manusia yang bersinar, dan klaim untuk memimpin dunia dalam moralitas, belum mampu melindungi hak paling mendasar manusia, keamanan fisik dan martabat perempuan.

Apa yang terjadi di Barat?

Pertanyaan ini kini bukan lagi sekadar pertanyaan intelektual abstrak, melainkan telah menjadi tuntutan moral dan politik yang serius. Sebuah peradaban yang telah lama mengklaim hak asasi manusia, kebebasan perempuan, dan martabat manusia untuk dunia, kini diam atau tidak mampu menghadapi banyaknya kasus pemerkosaan, kekerasan seksual, dan penyalahgunaan struktural terhadap perempuan.

Kasus Marius Borg Høiby, putra pewaris takhta Norwegia adalah contoh jelas dari kontradiksi ini. Seorang pria berusia 29 tahun dengan 38 tuduhan kriminal, termasuk pemerkosaan terhadap empat wanita, kekerasan berat terhadap pasangan emosional, ancaman, perusakan, narkoba, dan mengemudi berbahaya. Tuduhan-tuduhan ini termasuk pemerkosaan terhadap wanita yang sedang tidur atau tidak berdaya. Tindakan yang menurut hukum Norwegia secara eksplisit merupakan pemerkosaan, tapi di mata publik Barat sering kali diceritakan dengan kata-kata yang lebih lembut dan netral.

Namun, inti dari masalah ini bukan hanya si terdakwa, tapi tempat kekuasaannya. Tuduhan-tuduhan ini terjadi di kediaman resmi keluarga kerajaan Norwegia. Lembaga yang seharusnya menjadi simbol "moral", "tanggung jawab", dan "teladan sosial". Namun, pada saat korban harus menghidupkan kembali luka-luka pribadi mereka di hadapan ratusan jurnalis, keluarga kerajaan lebih memilih untuk menjauh, menghilang, dan menyebut keheningan mereka sebagai manajemen krisis.

Namun ini bukan hanya masalah Norwegia. Sebelumnya, nama Jeffrey Epstein mengguncang dunia. Seorang pria yang mengelola jaringan penyalahgunaan seksual terhadap gadis remaja dengan melibatkan politisi, pangeran, miliarder, dan tokoh-tokoh budaya. Dari Pangeran Andrew hingga banyak nama-nama di politik dan media Amerika dan Eropa. Epstein sudah meninggal, tetapi struktur yang memungkinkan keberadaannya tetap hidup.

Di sini juga, nama Jeffrey Epstein muncul lagi. Berdasarkan dokumen yang diterbitkan oleh Departemen Kehakiman Amerika, terdapat beberapa email antara Epstein dan akun resmi putra pewaris takhta Norwegia, Mette-Merit. Ia telah bertemu dengan Epstein antara tahun 2011 hingga 2013 dan bahkan menginap empat malam di rumah Epstein di Palm Beach, meskipun dikatakan bahwa Epstein tidak hadir di rumah pada saat itu.

Dalam salah satu email, Epstein berbicara tentang "wife hunting" (mencari istri) dan dalam email lainnya, nada komunikasi begitu akrab sehingga pewaris takhta Norwegia menulis kepadanya, "Kamu membuat otakku geli". Keluarga kerajaan kemudian menggambarkan hubungan ini sebagai "penilaian yang salah" dan "memalukan", serta mengungkapkan simpati terhadap korban-korban Epstein. Namun pertanyaan utama tetap tidak terjawab. Bagaimana mungkin simbol moral tertinggi sebuah negara yang mengklaim hak asasi manusia, memiliki hubungan seperti ini dengan salah satu tokoh penyalahgunaan seksual paling terkenal di dunia?

Ini bukan "kelengahan individu". ini adalah pola. Dari Epstein di Amerika, hingga Pangeran Andrew di Inggris, dan kini putra pewaris takhta di Norwegia. Sebuah pola yang berulang. Kekuasaan, kekayaan, dan status sosial, membangun tembok tak terlihat antara pelaku pemerkosaan dan keadilan.

Barat, secara bersamaan mengajukan dua narasi yang bertentangan:

Di podium: pembelaan keras terhadap hak-hak perempuan, melawan kekerasan seksual, pendidikan tentang persetujuan

Dalam kenyataan: jaringan diam, kekebalan hukum, tekanan media terhadap korban, dan menjadikan pemerkosaan sebagai "aib pribadi" daripada "kejahatan struktural".

Namun di Barat yang sama, data berteriak:

Menurut data Uni Eropa, sekitar sepertiga wanita Eropa mengalami kekerasan fisik atau seksual. Di negara-negara Skandinavia yang dipandang sebagai simbol "kesetaraan gender", tingkat pelaporan pemerkosaan adalah salah satu yang tertinggi di Eropa. Di Amerika, menurut statistik resmi, satu dari setiap lima wanita adalah korban pemerkosaan atau percobaan pemerkosaan.

Gerakan MeToo seharusnya menjadi titik balik. Tapi apa yang terjadi? Beberapa tokoh menjadi korban, beberapa nama dibakar, tetapi struktur kekuasaan tetap utuh. Para pelaku pemerkosaan yang lebih besar, lebih kaya, dan lebih berpengaruh, atau dibebaskan, atau kasus mereka hilang dalam kekusutan hukum. Namun, fokus media sering kali bukan pada struktur, tetapi pada "pengecualian". Bukan pada korban, tetapi pada manajemen kredibilitas lembaga-lembaga kuat. Korban adalah "gadis biasa", tanpa kekuatan, tanpa suara, dan dipaksa untuk menceritakan penderitaan mereka di bawah sorotan kamera. Para pelaku pemerkosaan sering kali diperkenalkan sebagai "kasus yang rumit", "orang yang bermasalah", atau "orang dengan gangguan mental".

Masalahnya bukan hanya "pemerkosaan". Masalahnya adalah normalisasi pemerkosaan dalam sebuah peradaban yang menyembunyikannya di balik kata-kata indah, filosofi yang penuh gembar-gembor, dan penghargaan perdamaian.

Mungkin sudah saatnya, daripada bertanya "mengapa orang lain tidak seperti kami?", Barat bertanya pada dirinya sendiri, Mengapa dengan semua filsuf, ahli hukum, dan pengkhotbah hak asasi manusia, hasilnya seperti ini?

Ini bukan krisis individu atau sebuah keluarga kerajaan. Ini adalah tanda-tanda jelas dari peradaban pemerkosaan. Sebuah peradaban yang mengkhotbahkan moralitas, tetapi tidak membuat kekuasaan bertanggung jawab.(sl)