Krisis Finansial Saudi di Mata IMF

Dana Moneter Internasional (IMF) mengkonfirmasikan defisit bujet sebesar 13 yang dialami Arab Saudi dan mengumumkan bahwa sejumlah kebijakan ekonomi Al-Saud justru berdampak negatif.

Mempertimbangkan pendapatan besar dari penjualan minyak, Arab Saudi merupakan salah satu negara kaya Arab. Perekonomian Arab Saudi meningkat tajam menyusul kenaikan harga minyak mentah yang bahkan melampaui 120 dolar per barel pada tahun 2010-2011. Namun dalam kurun waktu dua tahun terakhir, seluruh indeks perekonomian di negara itu merosot drastis.

Pertumbuhan ekonomi Arab Saudi yang mencapai 10 persen pada tahun 2011 hanya mencatat 1.2 persen pada 2016. Pertumbuhan produksi bruto non-minyak Arab Saudi yang mencapai 8,1 persen pada tahun 2011 hanya mencapai 1,6 pada tahun 2016.

Neraca finansial Arab Saudi pada tahun 2011 mencapai 11,2 persen, anjlok minus 13 persen pada tahun 216. Sekarang IMF dalam laporan terbarunya mengumumkan bahwa Arab Saudi mengalami defisit bujet sebesar 13 persen.

Pemerintah Arab Saudi mengambil langkah-langkah cepat untuk mengatasi krisis ekonominya dengan memberlakukan pengetatan ekonomi serta peningkatan pendapatan pajak dari setiap transaksi oleh warga negara asing. Analisa IMF ini menunjukkan bahwa  kebijakan tersebut justru akan berdampak sangat negatif bagi perekonomian Arab Saudi.

Dalam rangka pengetatan ekonomi, Arab Saudi mengurangi gaji para menteri dan para pangeran keluarga kerajaan, memangkas subsidi energi, menghentikan banyak proyek pembangunan dan bahkan mengubah undang-undang terkait perekrutan pegawai, hak cuti serta gaji dan tunjangan mereka.

Meski kebijakan tersebut dalam jangka pendek mampu mencegah munculnya masalah ekonomi yang lebih besar, akan tetapi efek jangka panjangnya justru akan lebih berbahaya. Di satu sisi, pelaksanaan proyek pembangunan khususnya di sektor pembangunan jalan dan infrastuktur yang telah mengeluarkan dana besar, merupakan salah satu sumber pendapatan negara, dan jika proyek itu dihentikan, maka akan mengurangi pendapatan negara di masa mendatang.

Di sisi lain, penghentian proyek ini serta gagalnya pemasukan negara dari sektor tersebut, berarti ketergantungan lebih besar perekonomian Arab Saudi pada penghasilan di sektor minyak. Dan yang lebih penting, dampak yang perlu diwaspadai adalah dari sisi keamanan-sosial di masa mendatang.

Masalah lain yang mengemuka dalam laporan IMF adalah bahwa Saudi dan sejumlah negara Arab anggota Dewan Kerjasama Teluk Persia (PGCC) berniat menetapkan pajak sebesar lima persen untuk transfer uang oleh warga asing yang berdomisili di negara-negara tersebut. Meski politik ini diharapkan akan mampu mendatangkan sedikit pemasukan, akan tetapi kerugian yang ditebus Saudi di masa mendatang akan jauh lebih besar.

Pajak transfer sebesar lima persen akan mendorong warga asing untuk meninggalkan Arab Saudi. Keluarnya warga asing yang bekerja di Arab Saudi dengan upah sangar rendah itu akan memaksa pemerintah Riyadh untuk menggantikan posisi mereka dengan tenaga dalam negeri. Sementara untuk memanfaatkan tenaga dalam negeri Arab Saudi harus mengeluarkan dana yang lebih besar termasuk memberikan jaminan asuransi.

Faktanya adalah bahwa Arab Saudi sedang menebus politik campur tangannya dia sejumlah negara yang sangat membebani perekonomian rakyat negara itu.(MZ)