Pertemuan Pemimpin Negara-negara Anggota P-GCC di Bahrain

Bahrain menjadi tuan rumah pertemuan para pemimpin negara-negara anggota Dewan Kerjasama Teluk Persia (P-GCC) pada Selasa, 6 Desember 2016.

Pertemuan ke-37 para pemimpin negara-negara anggota P-GCC telah dimulai pada Selasa di Bahrain dan akan digelar selama dua hari. Salah satu tema utama yang akan dibahas dalam pertemuan ini adalah pembentukan uni negara-negara Arab pesisir Teluk Persia.

Pertemuan tersebut ternyata tidak ada perbedaan dengan pertemuan-pertemuan sebelumnya. Hal ini disebabkan persoalan besar yang dihadapi P-GCC sebagai salah stuktur dan organisai regional yang gagal.

Tema penting dalam pertemuan para pemimpin negara-negara pesisir Teluk Persia adalah masalah persatuan dan integrasi negara-negara tersebut dalam struktur baru, di mana struktur ini bisa menggantikan P-GCC yang diambang keruntuhan.

Bukti-bukti menunjukan bahwa pembentukan organisasi regional seperti itu, di mana dibangun di atas reruntuhan organisasi sebelumnya; yaitu P-GCC akan menyebabkan kegagalannya.

Semua unsur yang berperan untuk mengubah organisasi sebelumnya menjadi organisasi yang tak berguna ada pada pembentukan organisasi baru yaitu persatuan negara-negara Arab pesisir Teluk Persia. Oleh karena itu, rencana pembentukan uni negara-negara Arab pesisir Teluk Persia ini dapat dikatakan sebagai rencana gagal dan rencana di atas kertas.

Satu poin menarik dalam pertemuan para pemimpin negara-negara anggota P-GCC di Manama adalah partisipasi Theresa May, Perdana Menteri Inggris yang mengisyaratkan kelanjutan pengaruh kebijakan-kebijakan kekuatan hegemonik terhadap dewan ini.

Negara-negara Arab pesisir Teluk Persia telah berubah menjadi tempat bagi pangkalan-pangkalan militer asing sehingga kebijakan luar negeri dan pertahanan negara-negara itu mengikuti kebijakan yang didiktekan Barat. Hal ini menyebabkan negara-negara anggota P-GCC tidak mampu mengejar kebijakan yang independen dalam kerangka sebuah organisasi dan kerjasama.

Selain itu, konflik politik dan kebijakan Arab Saudi yang memaksakan pandangannya terhadap negara-negara anggota P-GCC serta persaingan regional di antara mereka akan berubah menjadi faktor lain yang akan menghambat konvergensi nyata negara-negara itu.

Di sisi lain, kebijakan ekonomi dan militer Arab Saudi membawa dampak negatif bagi P-GCC. Kebijakan mencurigakan Arab Saudi terkait penurunan harga minyak tidak hanya berdampak negatif pada Riyadh sendiri namun juga merugikan negara-negara Arab pesisir Teluk Persia lainnya.

Saat ini, P-GCC menghadapi krisis finansial dan tidak memiliki kemampuan dan energi lagi untuk menindaklanjuti rencana baru kerjasama dalam konteks uni negara-negara Arab pesisir Teluk Persia.

Pada saat yang sama, kegagalan P-GCC dalam krisis regional seperti krisis Suriah, Irak dan Yaman disebabkan kebijakan negatif dewan ini akan menjadi persoalan serius yang mengancam organisasi tersebut.

Kebijakan monopoli Arab Saudi yang mengubah P-GCC sebagai alat untuk melayani kepentingannya di kawasan telah menyebabkan divergensi di antara anggota dewan ini. Akibat kebijakan Al Saud, P-GCC berubah menjadi sebuah organisasi yang gagal di kawasan.

Kondisi tersebut menimbulkan protes sejumlah anggota P-GCC dan menjauhnya sebagian anggotanya termasuk Oman dari kebijakan Arab Saudi, di mana hal ini menyebabkan perpecahan di antara anggotanya.

Oman sejak awal menilai masalah pembentukan uni negara-negara pesisir Teluk Persia sebagai proses yang gagal dan negara ini juga mengumumkan penentangannya terhadap rencana tersebut.

Penentangan Oman menunjukkan bahwa para pejabat negara ini tidak melihat adanya masa depan yang lebih baik dalam pembentukan uni seperti itu dan bahkan uni tersebut hanya akan menjadi alat bagi Arab Saudi untuk melanggengkan pengaruhnya di negara-negara anggotanya. (RA)