Politik Ekspansif Turki di Suriah

Menyusul peningkatan agresi militer Turki di utara Suriah dan pelanggaran kedaulatan Damaskus, Kementerian Luar Negeri Suriah melayangkan surat protes kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan Dewan Keamanan PBB.

Wakil tetap Suriah untuk PBB, Bashar Al-Jaafari, pada Kamis (02/2/2017) menilai agresi nyata Turki terhadap kedaulatan nasional Suriah sebagai ancaman untuk perdamaian dan keamanan internasional serta menuntut Dewan Keamanan untuk melaksanakan tanggung jawabnya dalam menjaga perdamaian dan keamanan internasional serta mencegah pelanggaran terhadap hak-hak warga Suriah oleh Turki.

Turki termasuk di antara para pemain utama dalam krisis Suriah. Pemerintah Erdogan merupakan salah satu penentang keras pemerintah Sruiah dan peran itu diimplementasikan dalam berbagai cara pada krisis Suriah.

Peran pertama dan terpenting Turki dalam krisis Suriah adalah penentangan terhadap pemerintah Suriah dan bantuan kepada kelompok-kelompok teroris untuk menggulingkan pemerintah Damaskus. Dalam hal ini, pemerintah Turki selain membuka jalur perbatasannya untuk lalu-lalang para teroris dan pengiriman senjata, juga menyediakan wialyah di dalam negeri untuk melatih para anasir teroris. Ankara juga menjadi tuan rumah sidang para penentang pemerintah Suriah.

Mekanisme kedua adalah pelaksanaan operasi Perisai Furat di utara negara ini untuk mengacu tujuan yang diklaim sebagai pembersihan anasir Daesh dari perbatasan Turki. Operasi itu dilakukan sejak musim panas 2016 dan setelah kudeta gagal di dalam negeri Turki.

Turki mengklaim sedang memerangi teroris Daesh di dalam wialyah perbatasan Suriah di saat selama enam tahun terakhir, Ankara membuka jalur perbatasannya bagi para teroris. Dampak dari kebijakan tersebut adalah eskalasi operasi teror di dalam negeri Turki. Atas alasan tersebut, Turki memulai Operasi Furat dengan klaim pemberantasan terorisme.

Meski demikian apa yang dilakukan pasukan Turki di perbatasan Suriah, lebih mengacu pada politik ekspansif ketimbang pemberantasan terorisme. Sinyalemen tersebut sangat kuat disaksikan di kota Al-Bab. Oleh karena itu, pasukan militer Turki dalam beberapa hari terakhir menguasai dua desa Ghuz dan Abu Al-Zendiyen untuk menjadi gerbang pergerakan menuju kota Al-Bab dan pendudukannya.

Perilaku Turki di hadapan Suriah berulangkali dikritik pemerintah Damaskus dan menilainay sebagai pelanggaran nyata terhadap kedaulatan nasional Suriah. Pemerintah Turki dituntut segera meninggalkan wialyah Suriah. Hal tersebut juga telah dicantumkan dalam dua surat pemerintah Suriah kepada PBB dan DK PBB.

Pemerintah Suriah pada Agustus 2016 melayangkan surat terpisah kepada Sekjen PBB dan ketua periodik Dewan Keamanan PBB, seraya mengecam operasi militer Turki di utara Suriah, juga agresi tersebut sebagai pelanggaran kedaulatan negara itu dan sebagai sebuah kejahatan anti-kemanusiaan.

Adapun peran ketiga Turki dalam krisis Suriah sedikit berbeda dengan dua mekanisme sebelumny. Pemerintah Erdogan yang selamat dari kudeta bulan Juli 2016 lalu, permintaan maaf kepada Rusia setelah penembakan sebuah jet tempur negara itu, sedikit banyk telah mengubah politiknya terkait Suriah untuk lebih mendekati Rusia.

Meski demikian, tampaknya pemerintah Erdogan mengalami chaos dalam asldfkjkrisis Suriah. Karena di satu sisim Ankara harus berhadapan dengan eskalasi aksi teror di dalam negeri yang merupakan limbah krisis di Suriah, sementara di sisi lain menggelar Operasi Furat bukan dalam koridor pemberantasan terorisme melainkan dalam rangka implementasi politik  ekspansifnya.(MZ)