Departemen Kehakiman Bahrain Berencana Bubarkan Gerakan Wa’ad
Departemen Kehakiman Bahrain mengkonfirmasikan adanya petisi pembubaran Gerakan Wa’ad dan gerakan ini didakwa tidak menghormati konstitusi, mendukung terorisme dan kekerasan.
Press TV melaporkan, Departemen Kehakiman rezim Al Khalifa mengklaim bahwa Gerakan Wa'ad dengan mendukung pihak yang didakwa terlibat dalam kasus provokasi kekerasan dan upaya menumbangkan pemerintah, telah keluar dari prinsip aktivitas politik yang legal.
Petisi ini dirilis di saat Gerakan Wa'ad dan gerakan politik lainnya dua hari lalu di sebuah acara yang digelar di kantor pusat mereka, memperingati intifada Maret ke 52.
Anggota Wa'ad Bahrain di statemennya di acara ini memuji mereka yang ditangkap dan ditahan di penjara rezim dan korban tewas. Mereka menekankan perang melawan imperialis dan upaya membentuk pemerintahan sipil serta demokratis di bawah persatuan rakyat menentang diktator.
Dalam hal ini, Radhi Musawi, mantan sekretaris Gerakan Wa’ad menilai pembatalan aktivitas politik di Bahrain oleh rezim Al Khalifa dari segi politik dan keamanan merugikan negara ini. “Dengan pembubaran gerakan ini dan penyegelan gedung, aktivitas kelompok ini tidak akan terhenti, namun menunjukkan bahwa departemen kehakiman rezim berkuasa tidak memiliki budaya politik damai,” paparnya.
Bahrain sejak tahun 2011 menjadi ajang protes damai warga menentang rezim berkuasa. Rezim Al Khalifa dengan memanfaatkan kekerasan menanggapi tuntutan damai rakyat yang menuntut hak menentukan nasib sendiri.
Rezim Al Khalifa bersama sejumlah negara Arab seperti Arab Saudi dan Uni Emirat Arab aktif menumpas gerakan damai warga dan menangkapai aktivis serta memenjarakan mereka dengan dakwaan palsu. (MF)
