Perundingan Intra Suriah di Jenewa
PBB mengumumkan bahwa putaran keenam perundingan intra-Suriah akan dimulai pada hari Selasa (16/5/2017) di Jenewa, Swiss. Sebelum perundingan digelar, Utusan Khusus PBB untuk Suriah dan wakilnya, Staffan de Mistura dan Ramzy Ezzeldin Ramzy, melakukan kunjungan ke Damaskus untuk berdiskusi dengan para pejabat Suriah.
Dalam konferensi pers di Damaskus, Ezzeldin Ramzy mengatakan, perundingan Jenewa dijadwalkan akan digelar pada Selasa depan.
Sebelum ini, Presiden Suriah Bashar al-Assad menyebut perundingan Jenewa hanya sebuah pertemuan untuk media dalam konteks memecahkan krisis di Suriah.
Perundingan Jenewa sudah berlangsung sebanyak lima putaran di bawah pengawasan PBB, tapi pertemuan itu tidak membawa hasil nyata dan tidak efektif. Kubu-kubu oposisi Suriah masing-masing justru mewakili kepentingan negara tertentu, dan Arab Saudi dan Turki menjadi penghalang utama dalam proses perundingan Jenewa.
Keberhasilan setiap prakarsa untuk menyelesaikan krisis Suriah sangat ditentukan oleh tekad memerangi terorisme. Namun, beberapa kubu oposisi Suriah meminta agenda perang kontra-terorisme dibahas setelah era kepemimpinan Assad.
Dalam situasi seperti ini, perundingan Jenewa telah menjadi panggung untuk mempertontonkan upaya PBB dan Barat dalam menyelesaikan krisis Suriah.
Agenda utama perundingan putaran kelima Jenewa mencakup penyusunan undang-undang pelaksanaan pemilu, mekanisme pembentukan pemerintah transisi, dan terakhir perang melawan terorisme. Namun, ia gagal membawa hasil yang nyata setelah 10 hari berlangsung.
Seharusnya, setiap prakarsa yang ditawarkan ke Suriah di Jenewa harus sejalan dengan tuntutan rakyat di negara Arab itu dan jika ini tidak diperhatikan, putaran keenam perundingan Jenewa juga akan senasib sama dengan pertemuan sebelumnya.
Dalam hal ini, Kepala Pusat Riset Strategis Dewan Penentu Kebijakan Negara Iran, Ali Akbar Velayati mengatakan, "Setiap prakarsa politik untuk memecahkan krisis Suriah dari pihak manapun, akan diterima jika ia direstui oleh pemerintah dan rakyat Suriah."
Velayati menegaskan bahwa masalah regional tidak memiliki solusi militer, tapi ia membutuhkan sebuah solusi politik. Oleh karena itu, semua pihak harus duduk di meja perundingan untuk mencapai hasil positif.
Sementara itu, proses perundingan Astana – yang menjadi agenda Republik Islam Iran, Rusia, dan Turki – berjalan sesuai dengan realitas di Suriah dan telah menghasilkan dua kesepakatan penting terkait Suriah.
Kesepakatan pertama di Astana telah menciptakan gencatan senjata di Suriah sejak akhir Desember 2016. Kesepakatan kedua memerintahkan pembentukan empat zona de-eskalasi konflik di Suriah.
Perundingan Astana tahap demi tahap berjalan sesuai dengan tuntutan rakyat Suriah. Tuntutan pertama mereka; mengakhiri perang dan pertumpahan darah, di mana akan terwujud dengan penumpasan penuh teroris. Kesepakatan Astana telah mempersempit ruang gerak teroris dan melalui kerjasama dengan para penandatangan kesepakatan itu, proses memerangi terorisme di Suriah berjalan lebih cepat.
Dapat dikatakan bahwa perundingan Astana merupakan pertemuan politik yang paling efektif dan positif dalam hubungannya dengan Suriah. Perundingan Astana juga mendapat dukungan dari Assad, tapi ia menyebut perundingan Jenewa sebagai pembicaraan untuk media dan bertujuan untuk mendorong pemerintah Damaskus membuat konsesi. (RM)
