Babak Baru Friksi Antar Negara Arab
Setelah merebaknya berita di media massa selama beberapa pekan terakhir terkait eskalasi friksi di antara negara-negara Arab serta desas-desus beragam dimensinya, kini berita yang ada menunjukkan betapa seriusnya friksi tersebut.
Meningkatnya tensi ini berujung pada pemutusan hubungan empat negara Arab dengan Qatar. Hal ini mengindikasikan kedalaman friksi dan renggangnya hubungan di antara negara Arab, khususnya negara-negara anggota Dewan Kerja Sama Teluk Persia (P-GCC).
Dalam koridor ini, Bahrain, Arab Saudi, Uni Emirat Arab (UEA) dan Mesir Senin (5/6) dini hari menyatakan memutus hubungan diplomatiknya dengan Qatar. Setelah kunjungan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump ke Arab Saudi dan penandatanganan kontrak senjata antara Washington dan Riyadh serta statemen arogan dan pemicu fitnah Trump di sidang Riyadh, friksi Qatar dengan Arab Saudi serta negara Arab lainnya semakin nyata.
Barisan-barisan baru antar negara Arab mengindikasikan eskalasi konfrontasi di antara mereka. Tensi baru di hubungan Riyadh-Doha terjadi ketika Emir Qatar, Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani mengkritik langkah Arab Saudi mengobarkan friksi antara negara Arab dengan Republik Islam Iran. Emir Qatar juga mengkritik langkah Riyadh mengalokasikan dana besar untuk membeli senjata. Dalam hal ini, muncul skenario perubahan kekuasaan di Qatar dengan lampu hijau Amerika. Hal ini tentu saja membuat pejabat Qatar semakin tidak puas dengan kebijakan konspiratif Arab Saudi.
Mengingat sejarah permusuhan pemerintah Arab Saudi dengan Qatar serta tujuan Riyadh menganeksasi Qatar, pemerintah Doha sangat khawatir. Oleh karena itu, Emir Qatar setelah kembali dari sidang Riyadh di acara penganugerahan pangkat militer negara ini segera mengumumkan ketidakpuasannya atas pertemuan Riyadh. Tak hanya itu, Emir Qatar juga menyatakan bahwa Hamas dan Hizbullah Lebanon adalah kelompok muqawama yang tengah berjuang melawan musuh.
Emir Qatar juga menyebut Republik Islam Iran sebagai sebuah kekuatan di kawasan dan seluruh negara regional harus memanfaatkan kapasitas ini. Ini menunjukkan pergerakan diplomasi dan politik Qatar dalam melawan Arab Saudi. Qatar dan Arab Saudi selama ini selalu memiliki perbedaan pendapat. Akar sejumlah friksi ini kembali pada friksi kabilah dan etnis dengan isu penguasa Qatar keturunan Najd, sementara pemimpin Arab Saudi keturunan Hijaz.
Faktor lain friksi kedua negara ini terkait kecenderungan mereka dalam mendukung berbagai ideologi dan pemikiran serta kembali pada persaingan di dunia Arab. Arab Saudi dengan ideologi Wahabisme dan dengan menyuntikkan dana besar-besaran dalam menyebarluaskan paham Wahabi, mampu menciptakan posisinya di dunia Islam. Adapun Qatar dengan merapat pada Ikhwanul Muslimin, berusaha menciptakan peluang dan posisinya di dunia Islam melalui pengaruh gerakan ini di berbagai negara Islam.
Apa yang terjadi saat ini adalah indikasi krisis baru yang dikobarkan Amerika Serikat dan Arab Saudi. Terlepas dari aksi dan reaksi dari terbentuknya kubu Arab anti Qatar, realita ini tak dapat dipungkiri bahwa Arab Saudi telah memberikan perhitungan khusus melalui lawatan Trump ke Riyadh dan tudingan terhadap Iran sebagai pendukung teroris serta pengobar instabilitas di kawasan.
Padahal statemen petinggi Qatar terkait kedekatan dengan Iran dan kritik terhadap program Iranfobia Arab Saudi serta sejumlah pemerintah Arab lainnya, mengindikasikan klaim-klaim Arab Saudi di sidang Arab-Islam di Riyadh mulai redup.
Poin yang patut direnungkan terkait friksi antar negara Arab kawasan Teluk Persia adalah meski sistem pemerintahan anggota dewan ini serupa, namun orientasi politik sejumlah dari mereka berbeda dengan lainnya. Keragaman orientasi ini membuat anggota P-GCC dan lebih luas lagi Liga Arab gagal mengambil kebijakan kolektif terkait transformasi regional dan memperkokoh solidaritas mereka.
Proses seperti ini dengan didukung aksi-aksi monopoli dan arogan Arab Saudi di antara negara Arab untuk memaksakan kebijakannya berujung pada rusaknya konvergensi di antara mereka. (MF)
