PM Irak: Referendum Pemisahan Tidak Menguntungkan Warga Kurdistan

Perdana Menteri Irak mengatakan, Irak merupakan sebuah negara yang berporos pada rakyat dan penyelenggaraan referendum pemisahan wilayah Kurdistan dari Irak tidak menguntungkan warga Kurdi.

Haider al-Abadi mengatakan hal itu dalam pernyatan terbarunya ketika menyinggung rencana wilayah Kurdistan untuk menyelenggarakan referendum pemisahan dari Irak.

"Orang-orang jahat menyalahgunakan adanya kebebasan di Irak untuk memenuhi kepentingan-kepentingan pribadi mereka," imbuhnya seperti dilansir IRIB, Kamis (17/8/2017).

Ia menjelaskan, Irak adalah sebuah negara di mana berbagai suku dan etnis hidup bersama, namun rakyat negara ini tidak berdasar pada ketergantungan etnis atau suku.

"Sayangnya, sebagian negara menilai keberagaman di masyarakatnya sebagai kelemahan di negara itu, namun rakyat Irak memiliki keputusan bahwa keberagaman adalah faktor kekuatan negara mereka. Tentu saja, di Irak harus menghormati satu sama lain," pungkasnya.

Delegasi politik wilayah Kurdistan juga telah bertemu dengan Fuad Masum, Presiden Irak dan Haider al-Abadi, PM negara ini untuk membahas rencana referendum Kurdistan.

Wilayah Kurdistan akan menyelenggarakan referendum pemisahan dari Irak pada tangal 25 September 2017. Namun para pejabat tinggi Baghdad menentang rencana tersebut. Amerika Serikat juga meminta penundaan referemdum itu. (RA)