PM Irak Perintahkan Pasukan Lindungi Oposan Referendum Kurdistan

Perdana Menteri Irak memerintahkan pasukan angkatan bersenjata negara ini untuk melindungi warga di wilayah Kurdistan Irak yang diancam dan dipaksa untuk mengikuti referendum pemisahan wialyah ini.

Haider al-Abadi memerintahkan hal itu pada Senin (25/9/2017) menyusul meningkatnya tekanan dan ancaman terhadap para penentang referendum di Kurdistan Irak oleh pejabat dan otoritas wilayah ini.

Jaringan televisi al-Hadath melaporkan bahwa Human Rights Watch Irak mengabarkan pengusiran ratusan keluarga Arab dari Kirkuk dan penyitaan identitas dan dokumen pribadi mereka di kota ini jika tidak berpartisipasi dalam referendum pemisahan Kurdistan dari Irak.

Disebutkan pula bahwa pasukan Peshmerga mengancam penduduk distrik Jalawla (Jalula) dan sebuah distrik lainnya di Provinsi Diyala, timur Irak, bahwa jika mereka tidak berpartisipasi dalam referendum, mereka akan diusir.

Referendum pemisahan Kurdistan Irak akhirnya dimulai. Pemungutan suara sudah dibuka sejak pukul 05.00 pagi waktu setempat, Senin, 25 September 2017. Referendum yang digelar untuk pemisahan Kurdistan dari Irak ini dilakukan di tengah-tengah tekanan dari pemerintah pusat dan juga negara-negara asing. (RA)