Strategi Netanyahu Lari dari Demonstrasi Warga

Ribuan warga Zionis di berbagai wilayah Palestina pendudukan menggelar aksi demo memprotes skandal korupsi Perdana Menteri Benyamin Netanyahu dan kabinetnya.

Protes yang digelar hari Sabtu (30/12) di bumi Palestina pendudukan ini digelar selama lima pekan berturut-turut. Korupsi menjadi skandal terbesar bagi Benyamin Netanyahu beserta kabinetnya. Netanyahu saat ini terlilit tiga skandal besar, korupsi, menerima suap dan penyalahgunaan wewenang. Skandal penyalahgunaan wewenang ini juga mencakup keluarga Netanyahu.

Partai Likud, kubu berkuasa di Palestina pendudukan, berusaha mengaitkan pemicu protes anti Netanyahu ke strategi gerakan sayap kiri. Partai Likud meyakini bahwa gerakan sayap kiri dengan membesar-besarkan krisis yang ada berusaha memobiliasasi aksi demo anti Netanyahu untuk meraih kemenangan di pemilu mendatang serta merebut kekuasaan di rezim ilegal ini.

Meski demikian, tujuh kali introgasi terhadap Netanyahu oleh polisi Israel menunjukkanbahwa apa yang terjadi di bumi Palestina pendudukan bukan sesuatu yang direkayasa kubu sayap kiri, tapi benar-benar perdana menteri rezim ini bergelimang beragam skandal.

Prakarsa Netanyahu untuk lari dari aksi demo dan menyimpangkan opini publik dari kasus skandal dirinya memicu beragam kontroversi di luar. Dalam hal ini, Ehud Barak, mantan perdana menteri Israel yakin bahwa Netanyahu ingin lari kasus skandal dirinya dengan menciptakan krisis di dalam dan mengobarkan perang di kawasan.

Keputusan Israel untuk keluar dari UNESCO pada 31 Desember 2017 juga dapat dicermati sebagai strategi Netanyahu lari dari skandal yang melilitnya. Sejatinya keputusan kabinet Netanyahu ini merupakan strategi Trump untuk menghindar dari menjawab krisis dalam negeri.

Presiden Amerika Donald Trump pada Oktober lalu juga mengumumkan keputusan Washington keluar dari UNESCO. Keluar dari organisasi internasional, khususnya lembaga di bawah PBB memiliki arti bahwa Israel dan Amerika bersama-sama ingin mengabaikan hukum internasional.

Keputusan memindahkan ibukota Israel dari Tel Aviv ke al-Quds pendudukan yang merupakan tuntutan utama Israel serta Amerika dan Donald Trump kemudian mengumumkan keputusan ini secara resmi, bagi Netanyahu sangat penting khususnya untuk kepentingan dalam negeri saat ini. Netanyahu berusaha menjadikan keputusan ini sebagai keberhasilan besar di kebijakan luar negeri kabinetnya, sehingga dengan demikian warga Zionis dapat disimpangkan dari skandal dirinya.

Kerja sama atau normalisasi hubungan dengan negara-negara Arab, juga inisiatif lain Netanyahu untuk meredam represi dalam negeri dan bahkan menaikkan peluang Partai Likud untuk menang di pemilu mendatang.

Netanyahu dan Trump memiliki kinerja serupa untuk lari dari represi dalam negeri. Sejatinya keduanya memanfaatkan kebijakan luar negeri kontroversial sebagai strategi lari dari menjawab krisis dalam negeri serta meminggirkan krisis ini dengan membesar-besarkan kebijakan luar negeri. (MF)