Pars Today

Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa Federica Mogherini, mengatakan solusi dua negara untuk konflik Timur Tengah harus dipertahankan, karena ia adalah satu-satunya solusi yang kredibel dan berkelanjutan, di mana akan memenuhi aspirasi yang sah dari kedua belah pihak.

"Dalam beberapa pekan terakhir, Uni Eropa sangat aktif dan terlibat dengan semua pihak untuk mempertahankan cakrawala politik bagi solusi dua negara berdasarkan Kesepakatan Oslo dan hukum internasional dengan al-Quds sebagai ibukota masa depan kedua negara; Israel dan Palestina," kata Mogherini menjelang pertemuan Kelompok Donor Internasional untuk Palestina di Brussels, Belgia, Rabu (31/1/2018).

Posisi Mogherini mengenai solusi masalah Palestina sejalan dengan sikap resmi Uni Eropa. Akan tetapi, Amerika Serikat secara praktis telah mengesampingkan solusi dua negara setelah Presiden Donald Trump mengumumkan Quds sebagai ibukota rezim Zionis Israel.

Uni Eropa sendiri menentang keputusan sepihak Trump. Dengan mengakui al-Quds ibukota Israel, Trump secara praktis telah menekankan eksistensi dan penjajahan rezim Zionis di wilayah pendudukan tahun 1967, dan juga menolak solusi dua negara.

Terlepas dari kenyataan bahwa posisi resmi Uni Eropa dalam konflik Palestina adalah mendukung solusi dua negara di tanah Palestina, namun organisasi ini tidak mengambil langkah-langkah yang efektif dalam masalah tersebut.

Margret Johannsen, peneliti senior dari Institut Riset Perdamaian dan Kebijakan Keamanan di Univestitas Hamburg, percaya bahwa Uni Eropa belum mengambil langkah-langkah yang cukup untuk membentuk sebuah negara Palestina.

Selain itu, penentangan Uni Eropa terhadap tindakan agresif Israel atas rakyat Palestina masih sebatas mengeluarkan pernyataan dan paling keras menerapkan sanksi-sanksi.

Menurut Tsafrir Cohen, direktur Timur Dekat untuk Organisasi Bantuan Internasional Medico, Uni Eropa tidak memiliki tekad maupun posisi yang bisa membantu mengakhiri pendudukan rezim Zionis.

Pada dasarnya, solusi dua negara di tanah Palestina bukanlah sebuah solusi yang realistis. Model penyelesaian ini pada hakikatnya menolak hak bangsa Palestina untuk memiliki negara merdeka di seluruh wilayah Palestina serta melegitimasi dan mengakui pendudukan rezim Zionis, yang didukung oleh Barat pada tahun 1948.

Mengenai solusi konflik Palestina, Pemimpin Besar Revolusi Islam Iran Ayatullah Sayid Ali Khamenei, menyerukan sebuah referendum dengan partisipasi semua penduduk asli di tanah Palestina, sehingga mereka dapat dengan bebas menentukan masa depan Palestina.

"Semua orang Palestina – apakah mereka penduduk sekarang atau mereka yang telah terusir ke negara lain dan mempertahankan identitas Palestina mereka, termasuk orang-orang Muslim, Kristen dan Yahudi – harus mengikuti sebuah referendum dengan pengawasan yang ketat dan kredibel, dan memilih struktur sistem politik negara ini. Semua warga Palestina yang telah menderita akibat pengusiran selama bertahun-tahun, kembali ke tanah air mereka dan ikut serta dalam referendum ini, dan kemudian merumuskan konstitusi dan pemilu," tegas Ayatullah Khamenei. (RM)