Bahrain Terus Membubarkan Organisasi Masyarakat dan Membantai Oposan

Pengadilan banding rezim Al Khalifa mengeluarkan putusan final dan berkekuatan tetap soal pembatalan izin aktivitas Komunitas Islam Nasional al-Wefaq Bahrain, partai politik terbesar oposisi di negara ini.

Pengadilan Bahrain ini menerima pengaduan tersebut dari al-Wefaq dan membahasnya. Pengadilan banding menerima putusan pengadilan negeri dan mengharuskan mereka yang kalah membayar biaya perkara. Sebelumnya pengadilan negeri Bahrain pada 17 Juli 2015 memutuskan pembubaran Komunitas Islam Nasional al-Wefaq, menyita kekayaan kelompok ini dan menyerahkannya ke kas negara.

Bahrain sejak 14 Februari 2011 menyaksikan demonstrasi rakyat menentang rezim Al Khalifa. Rakyat Bahrain menuntut kebebasan, terciptanya keadilan dan dihapuskannya diskriminasi serta terbentuknya pemerintah yang dipilih oleh rakyat. Transformasi Bahrain menunjukkan semakin dipersempitnya ruang bagi para aktivis organisasi dan masyarakat sipil. Rezim Al Khalifa melarang segala bentuk aktivitas politik di Bahrain. Demi memperketat kondisi ini, rezim Al Khalifa melarang pula akvitas organisasi kemasyarakatan. Hal ini menunjukkan betapa dalamnya pendekatan keamanan di Bahrain.

Para pejabat Bahrain berusaha meningkatkan tekanan terhadap para aktivis di negara ini, sehingga mereka menghentikan berlanjutnya aksi-aksi protes mereka terhadap penguasa. Dengan demikian, setiap harinya terjadi pelanggaran hak-hak sipil warga Bahrain dan terus bertambah dengan membatasi aktivitas para aktivis kemasyarakatan. Langkah-langkah penguasa Bahrain untuk menancapkan kekuatannya dan menguasai seluruh aktivitas di negara ini, termasuk di bidang sosial dan sipil, praktis menggiring Bahrain dalam sebuah rezim penindasan.

Penguasa Bahrain berusaha menggunakan segala alat, politik dan trik untuk menghapus kelompok oposisi dari kancah politik dan sosial negara ini, sekaligus mengontrol kebangkitan rakyat. Dalam kondisi yang demikian, Bahrain menyaksikan eskalasi aksi kekerasan Al Khalifa terhadap kubu oposisi demi menciptakan ketakutan di tengah masyarakat, sehingga tidak terdengar lagi suara protes terhadap penguasa. Kabar terbaru menunjukkan tewasnya sejumlah aktivis Bahrain di tangan rezim Al Khalifa. Kelompok-kelompok revolusioner Bahrain mengecam langkah rezim Al Khalifa membunuh tiga pemuda Bahrain dan melemparkan jasadnya ke laut guna menyembunyikan kejahatannya.

Pelbagai laporan menunjukkan rakyat Bahrain pada 2018 menghadapi aksi penumpasan dan kekerasan rezim Al Khalifa seperti tahun-tahun sebelumnya.

Syeikh Murtada al-Sanadi, Ketua Komunitas Islam Nasional al-Wefaq Bahrain menjelaskan bahwa Al Khalifa melakukan penyelesaian plitik dengan para revolusioner Bahrain dan mengatakan, "Hingga saat ini, lebih dari 200 aktivis Bahrain yang tewas akibat aksi kekerasan penguasa Bahrain terhadap para oposan."

Abdul Hamid Dashti, Ketua Dewan Internasional Mendukung Pengadilan Tinggi dan Hak Asasi Manusia di Jenewa (ICSFT) menuntut masyarakat internasional mengadili kejahatan HAM di Bahrain. Abdul Hamid Dashti meminta Dewan HAM di Jenewa menyudahi kebungkamannya dan menghentikan dirinya menjadi penonton kehancuran bangsa Bahrain.

Data yang dipublikasikan selama ini soal kondisi Bahrian menunjukkan aksi penumpasan rezim Al Khalifa semakin menakutkan. Kebijakan keamanan rezim ini hanya akan melanjutkan pembantian para oposan dan semakin sempitnya ruang politik bagi rakyat Bahrain.