Pars Today

Menteri Luar Negeri Irak mengatakan, Baghdad tegas menolak pembangunan pangkalan militer Amerika di teritorialnya.

Parlemen Irak hari Kamis (1/3) selain mengapresiasi seluruh kalangan yang mendukung Irak memerangi teroris Daesh, juga meminta pemerintah untuk menyiapkan jawal tenggat waktu keluarnya pasukan militer asing dari Irak.

Sumber-sumber Irak melaporkan, saat ini ada sekitar 9 ribu pasukan Amerika yang berada di Irak. Amerika tengah berusaha untuk mendirikan pangkalan-pangkalan militer tetap di negara ini.

Menurut laporan IRNA, Ibrahim al-Jaafari, Menteri Luar Negeri Irak Jumat malam (2/3) di akhir lawatannya ke Rusia, di Moskow mengisyaratkan bahwa pemerintah Irak tidak akan berbasa-basi terkait kedaulatannya.

"Bahkan pasca Perang Dunia II, pangkalan-pangkalan militer Amerika masih ada di Korea Selatan, Turki, Jepang dan sejumlah negara lainnya di dunia. Padahal pangkalan-pangkalan militer ini melanggar kedaulatan negara-negara tersebut," tambahnya.

Menlu Irak menjelaskan, Irak pada 2014 di Dewan Keamanan PBB telah menyampaikan permintaan bantuan dari pasukan internasional untuk memerangi Daesh. Pada waktu itu pula dikatakan kepada mereka bahwa bantuan ini dengan syarat harus mempertahankan kedaultan dan independensi Irak sedemikian rupa sehingga tidak berujung pada kerjasama untuk membangun pangkalan militer.

Ibrahim al-Jaafari menegaskan bahwa kedaulatan Irak adalah garis merah dan tidak dapat dirundingkan dan menyebut lawatannya ke Moskow dalam kerangka memperdalam hubungan Irak dan Rusia.

Ibrahim al-Jaafari, Menlu Irak bersama rombongan menunjungi Rusia pada 26 Februari 2018 dalam rangka ikut dalam pertemuan Komite Bersama Irak-Rusia ke-7.