Kutukan atas Intervensi AS di Irak

Mahmoud al-Rubaie, anggota Biro Politik Asa'ib Ahl al-Haq Irak menjelaskan, statemen petinggi Amerika terkait perdana menteri mendatang Irak merupakan intervensi nyata di urusan internal negara ini dan pemerintah Baghdad harus membalas.

Menteri Luar Negeri AS, Mike Pompeo baru-baru ini dalam kontak telepon dengan Perdana Menteri Irak Haider al-Abadi, seraya mencampuri urusan internal Baghdad mengklaim, rakyat Irak menunggu pembentukan sebuah pemerintahan moderat dalam koridor undang-undang dasar negara ini.

Pemilu parlemen Irak digelar 12 Mei 2018. Telah lewat beberapa bulan dari pemilu Irak, namun sampai kini belum ada penunjukan perdana menteri baru. Di antara sebabnya adalah isu internal dan asing termasuk peran intervensif dan sabotase Amerika Serikat.

Sabotase Amerika di proses penunjukan perdana menteri baru Irak terjadi di saat mayoritas kubu dan partai Irak termasuk Aliansi Sairoon dan al-Fath yang meraih suara terbanyak, menentang intervensi pemain asing khususnya Amerika di urusan internal Irak. Amerika sendiri gagal dalam upayanya mencegah penyelenggaraan pemilu parlemen Irak dan mempengaruhi hasilnya.

Amerika kali ini berencana mencegah terbentuknya pemerintahan kuat untuk menyelesaikan sejumlah kendala saat ini di Irak seperti pemusnahan total kelompok teroris Daesh, pengembangan ekonomi, rekonstruksi akibat konfrontasi bertahun-tahun, pengadaan lapangan kerja, penerapan stabilitas dan keamanan, penyelesaian krisis ekonomi dan pemberantasan korupsi di negara ini.

Yang pasti tuntutan tersebut adalah bagian dari tuntutan mendasar rakyat Irak terkait pembentukan setiap kabinet dan Amerika juga tidak akan mampu membendung proses ini.

Secara keseluruhan, respon atas intervensi Amerika di Irak dan refleksinya di hasil pemilu parlemen negara ini, mengindikasikan kekalahan lain Amerika dan sekutunya di kawasan. Sejatinya hasil sebenarnya pemilu di Irak adalah suara rakyat terhadap independensi, keamanan dan mempertahankan kedaulatan wilayah, bukannya kepada pendudukan Amerika. Transformasi ini menunjukkan bahwa kesabaran rakyat Irak atas intervensi dan berlanjutnya kehadiran militer Amerika di wilayah mereka dengan beragam dalih sudah habis.

Sayid Hamid al-Husaini, Direktur Asosiasi Radio dan Televisi Irak mengatakan, sekitar 200 wakil muqawama yang anti pendudukan Amerika berhasil menang di pemilu parlemen kali ini.

Ia mengatakan, di pemilu tahun 2014, 183 kursi parlemen Irak diraih kubu pro muqawama, namun di pemilu terakhir sebanyak 200 kursi atau dua pertiga kursi parlemen diduduki kubu anti Amerika.

Aksi bias dan destruktif Amerika semakin menguak bahaya intervensi Washington di Baghdad. Di kondisi seperti ini, penekanan penarikan pasukan Amerika dari Irak dan respon serius atas intervensi merupakan salah satu tuntutan utama rakyat Irak kepada pemerintah mereka. (MF)