Transformasi Timur Tengah 31 Agustus 2019

Transformasi Timur Tengah sepekan terakhir diwarnai oleh beberapa isu penting di antaranya kejahatan rezim Zionis Israel dan peringatan tegas Sayid Hasan Nasrullah terhadap rezim ini, Menlu Bahrain membela kejahatan Zionis Israel dan berlanjutnya bentrokan proksi di selatan Yaman

Kejahatan dan Agresi Zionis Israel dan Peringatan Tegas Sayid Hasan Nasrullah

Rezim Zionis Israel dalam kelanjutan aksi-aksi kejahatannya di pekan-pekan terakhir terhadap poros Muqawama jam-jam pertama hari Ahad dini hari, 25 Agustus kembali melakukan serangan terhadap posisi-posisi militer Suriah dan sekitar Damaskus. Drone-drone rezim Zionis juga memasuki langit Lebanon tetapi kemudian meledak. Sebelumnya, rezim ini juga menyerang basis Hashad al-Shaabi di Irak. Benjamin Netanyahu, Perdana Menteri Zionis Israel sendiri mengakui serangan jet tempur dan drone rezim ini terhadap Damaskus dan Hashad al-Shaabi Irak.

Kejahatan rezim Zionis Israel mendapat tanggapan Sayid Hasan Nasrullah dan Sekjen Hizbullah ini memberikan peringatan tegas pada Ahad malam. Sayid Hasan Nasrullah, Sekjen Hizbullah Lebanon dalam pidatonya yang bertepatan dengan peringatan pembebasan daerah "Jarud Arsal" mereaksi serangan-serangan yang dilakukan Zionis Israel terhadap poros Muqawama dan menekankan bahwa militer Zionis Israel harus menanti balasan tegas.

Sekjen Hizbullah menjelaskan bahwa Benjamin Netanyahu, Perdan Menteri Zionis Israel mengejar kemenangan dalam pemilu legislatif dan partai-partai politik Zionis punya kebiasaan melaksanakan pemilu dengan darah warga kawasan. Sayid Hasan Nasrullah menekankan bahwa para pemimpin Zionis Israel harus mengetahui bahwa pemilu yang akan datang tidak akan seperti pemilu sebelum-sebelumnya.

Sekalipun Sekjen Hizbullah Lebanon mengumumkan bahwa pelanggaran dan agresi Zionis Israel terhadap kedaulatan Lebanon akan mendapat balasan, tapi Sayid Hasan Nasrullah yang mengetahui dengan baik kejahatan dan agresi Zionis Israel tidak membedakan antara pelanggaran yang dilakukan terhadap Lebanon dengan yang dilakukan rezim penjajah ini terhadap Suriah dan Irak. Sekjen Hizbullah bahkan menyebut semua aksi rezim Zionis ini dalam satu bingkai dan rencana yang telah disusun sejak sebelumnya oleh rezim ini. Dengan kata lain, ucapan Sayid Hasan Nasrullah memiliki hubungan antara serangan Zionis Israel ke Irak dan Suriah dengan agresi yang dilakukannya ke Lebanon.

Setelah Sayid Hasan Nasrullah mengeluarkan peringatan keras, kabinet Zionis Israel (Knesset) segera melakkan sidang luar biasa. Hasil dari sidang ini adalah militer Zionis Israel akan memperkuat kehadiran pasukannya di perbatasan dengan Lebanon dan mencegah lalu-lalang kendaraan non militer di daerah-daerah yang tertentu yang dekat dengan garis perbatasan daerah-daerah pendudukan dengan Lebanon.

Langkah rezim Zionis Israel ini menunjukkan bahwa para pemimpin Zionis terlihat sangat ketakutan dan kebingungan setelah Sayid Hasan Nasrullah mengeluarkan peringatan keras. Surat kabar Zionis Israel menyebut ancaman Sekjen Hizbullah Lebanon telah membuat ketakutan para pejabat politik Tel Aviv dan mengkonfirmasikan pergerakan badan intelijen dan militer rezim ini untuk menghadapi serangan balasan Muqawama.

Surat kabar berbahasa Arab, The Independent juga mengutip dari sumber terpercaya Zionis menulis, "Zionis Israel telah merekomendasikan kedutaan besar, konsulat dan wakil-wakilnya di seluruh dunia untuk lebih berhati-hati dan meminta para wakil seniornya untuk tidak meninggalkan rumahnya selama beberapa hari ke depan dan tidak berlalu-lalang."

Salah satu alasan terpenting ketakutan yang sangat ini dikarenakan rezim Zionis mengetahui bahwa Sayid Hasan Nasrullah ketika berbicara pasti melaksanakannya. Dalam hal ini, Ben-Ami seorang pakar Zionis mengatakan, "Masalah yang dihadapi Zionis adalah sebelumnya Nasrullah telah membuktikan sebagai pribadi jujur dan tidak berkata bohong."

Menlu Bahrain Membela Kejahatan Zionis Israel

Salah transformasi menarik pekan lalu di Timur Tengah adalah dukungan terbuka menteri luar negeri Bahrain atas serangan dan pelanggaran Zionis Israel terhadap sebagian negara-negara Arab. Khalid bin Ahmed Al Khalifa, Menteri Luar Negeri Bahrain dalam sebuah pesan mengklaim bahwa agresi yang dilakukan rezim Zionis Israel terhadap tiga negara; Irak, Suriah dan Lebanon sebagai bagian dari "membela diri". Dalam klaimnya, Menlu Bahrain tidak lupa bersandar pada butir 51 Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa yang secara khusus membicarakan tentang pertahanan yang legal.

Mereaksi pernyataan menteri luar negeri Bahrain, Kementerian Luar Negeri Irak Rabu pekan lalu dalam pengumuman yang disampaikan mengecam pernyataan menteri luar negeri Bahrain yang memberi legitimasi atas agresi rezim Zionis Israel terhadap sejumlah negara Arab. Kemenlu Irak menekankan bahwa mobilisasi rakyat selalu membantu kekuatan pasukan angkatan bersenjata Irak dalam perang menghadapi terorisme.

Partai al-Wefaq Bahrain pada hari Selasa pekan lalu juga menyatakan bahwa ucapan Khalid bin Ahmed Al Khalifa, Menteri Luar Negeri Bahrain bertentangan dengan kepentingan negara-negara Arab dan umat Islam, dimana kepentingan umat Islam dijadikan alat untuk meraih dukungan rezim Zionis Israel dan pendukungnya. Partai al-Wefaq menekankan bahwa sikap Khalid bin Ahmed Al Khalifa dan rezim Al Khalifa bukan representasi sikap bangsa Bahrain dan bangsa Bahrain adalah bangsa yang mencintai perdamaian dan menentang perang dan pertumpahan darah.

Menteri luar negeri Bahrain bulan Juni lalu, ketika negara ini menjadi tuan rumah Konferensi Kesepakatan Abad menyatakan dukungan terhadap rezim Zionis Israel melawan warga Palestina. Tarian Menlu Bahrain ini untuk rezim penjajah Palestina masih dalam kerangka langkah tergesa-gesa rezim ini untuk melakukan normalisasihubungan dengan Tel Aviv.

Berlanjutnya Bentrokan Proksi di Selatan Yaman 

Pekan lalu konflik antara pasukan proksi Arab Saudi dan Uni Emirat Arab di selatan Yaman terus menunjukkan grafik yang meningkat. Pada awalnya, pasukan yang berafiliasi dengan pemerintah Yaman yang telah mengundurkan diri berhasil mengambil alih kendali kota Aden dan sejumlah daerah lain dari pasukan yang mendapat dukungan Uni Emirat Arab, tetapi jet-jet tempur  UEA hari Kamis lalu menggelar serangan masif dan luas terhadap posisi-posisi pasukan bayaran pasukan Mansur Hadi di daerah-daerah selatan Yaman. Dalam serangan udara hari Kamis UEA terhadap pasukan yang masih loyal pada Mansur Hadi, mantan Presiden Yaman yang telah mengundurkan diri di kota-kota Aden dan Zinjibar di selatan negara ini yang mengakibatkan sedikitnya 300 orang tewas dan terluka. Bentrokan bersenjata ini juga meluas hingga mencapai provinsi Shabwah dan Abyan.

Abdullah al-Sa'di, Wakil Tetap Pemerintah Yaman yang telah mengundurkan diri di Perserikatan Bangsa-Bangsa menilai Uni Emirat Arab sebagai pihak yang bertanggung jawab dalam serangan udara dan konsekuensi yang berasal dari langkah-langkah Dewan Transisi Selatan Yaman yang mendapat dukungan pemerintah Abu Dhabi.

Moamar Al-Eryani, Menteri Informasi Pemerintah Mansur Hadi yang telah mengundurkan diri menyebut serangan udara UEA sebagai aksi pengkhianatan yang menunjukkan Abu Dhabi tidak ingin pemerintah Mansur Hadi mengambil kembali yayasan dan lembaga yang dimilikinya dan langkah ini bertentangan dengan tujuan koalisi Arab Saudi, dimana Uni Emirat Arab merupakan salah satu anggotanya.

Poin lainnya adalah eskalasi konflik di daerah-daerah selatan Yaman antara pasukan Dewan Transisi Selatan dan pasukan yang berfiliasi dengan pemerintah yang telah mengundurkan diri telah membuat marah raja Arab Saudi atas Abu Dhabi. Dalam hal ini, Reuters mengutip dari sumber yang mengetahui menyebutkan bahwa tanda-tanda friksi di koalisi antara Arab Saudi dan Uni Emirat semakin terlihat dari sebelumnya dan Salman, Raja Arab Saudi dalam pertemuan yang dilakukan pada 11 Agustus di istananya di kota Mekah dengan Abdrabbuh Mansur Hadi menyampaikan ketidaksukaan yang sangat akan sikap Uni Emirat Arab yang sewenang-wenang dan bermain sendiri.

Bentrokan antara pasukan Dewan Transisi Selatan yang berafiliasi dengan UEA di Aden dengan pasukan Mansur Hadi, mantan Presiden Yaman yang telah mengundurkan diri telah dimulai sejak awal Agustus