Kesepakatan Riyadh dan Tantangannya

Pemerintah Mansur Hadi yang telah mengundurkan diri dan Dewan Transisi Selatan hari Selasa, 5 November, di Riyadh, ibukota Arab Saudi menandatangani kesepakatan dengan dihadiri Mohammed bin Salman, Putra Mahkota Arab Saudi.

Setelah mengalami banyak pasang surut, pemerintah Yaman yang telah mengundurkan diri dan Dewan Transisi Selatan akhirnya sepakat untuk mengurangi perselisihan mereka. Eskalasi perselisihan dan konflik bersenjata yang berkembang antara pemerintah Yaman yang telah mengundurkan diri dan Dewan Transisi Selatan, yang bahkan menyebabkan pendudukan Dewan Transisi atas istana presiden musim panas lalu, adalah faktor kunci dalam upaya Riyadh untuk mencapai kesepakatan di antara kelompok-kelompok Yaman yang terlibat.

Faktanya, eskalasi perselisihan dan konflik di satu sisi, Arab Saudi berada di bawah tekanan dari pemerintah Yaman yang mengundurkan diri dan di sisi lain, koalisi UEA-Saudi berada di ambang kegagalan total. Karena itu, Riyadh dan Abu Dhabi berusaha menyelesaikan perselisihan antara Yaman di selatan melalui negosiasi.

Sesuai dengan kesepakatan Riyadh, semua pasukan militer di bawah komando Kementerian Pertahanan Pemerintah Mansur Hadi akan ditata ulang, kegiatan propaganda media kedua pihak terhadap satu sama lain harus dihentikan, Dewan Transisi Selatan akan terlibat dalam negosiasi dengan Ansarullah, dan 30 hari setelah perjanjian ini, pemerintah akan dibentuk dengan 24 menteri, dimana jabatan menteri dibagi secara adil antara utara dan selatan.

Meskipun Dewan Transisi Selatan dilibatkan dalam pemerintahan Yaman yang telah mengundurkan diri, tetapi perjanjian itu penuh dengan kontradiksi. Yang pertama menyangkut prioritas strategis yang berbeda dari kedua pihak. Pemerintah Yaman yang telah mengundurkan diri menekankan perlunya negara ini dalam satu kesatuan, tetapi Dewan Transisi Selatan menyerukan pemisahan Yaman Selatan dari Yaman Utara.

Masalah kedua adalah bahwa ada ketidakpercayaan antara Dewan Transisi Selatan dan pemerintah Yaman yang telah mengundurkan diri, dan tidak dapat mengharapkan pasukan Selatan bergabung dengan Kementerian Pertahanan Mansur Hadi, dan Mansur Hadi juga tidak dapat diharapkan untuk membentuk kabinet dalam waktu satu bulan.

Masalah ketiga adalah bahwa beberapa kelompok dan tokoh penting di selatan Yaman memilih untuk tidak berpartisipasi dalam perundingan Riyadh. Dalam hal ini, Abdullah bin Issa al-Afrar, Sultan Mahra dan Kepulauan Socotra, mengumumkan bahwa ia menolak undangan Fahad bin Turki Abdul Aziz, Kepala Staf Gabungan Militer Arab Saudi, untuk menghadiri upacara penandatanganan antara pemerintah Hadi dan parlemen transisi. Menurutnya, alasan ketidakhadirannya kembali pada tidak ada pembagian yang adil bagi parlemen ini di antara kelompok-kelompok politik Selatan. Sementara warga Socotra menentang kehadiran UEA di kepulauan itu.

Masalah keempat dan salah satu yang paling penting adalah kurangnya kepercayaan di Arab Saudi, terutama di kalangan pemerintah Yaman. Beberapa anggota badan pemerintah telah kritis terhadap Arab Saudi selama pendudukan Dewan Transisi atas istana Aden.

Menyusul penandatanganan kesepakatan Riyadh, Abdullah al-Alimi, kepala kantor Mansur Hadi dan salah satu anggota paling berpengaruh dari partai al-Islah di pemerintahan Mansur Hadi, dalam twittnya secara implisit menuduh Arab Saudi tidak memiliki cukup tekad untuk mengimplementasikan kesepakatan itu. Saleh al-Jubwani, Menteri Transportasi pemerintahan Hadi yang telah mengundurkan diri dan salah satu tokoh terkemuka yang menentang perjanjian itu, menulis kepada Hadi, "Segera semua orang yang bergantung pada selain Yaman akan kalah."

Dengan memperhatikan kondisi ini, implementasi Perjanjian Riyadh tidak akan mungkin dilakukan setidaknya dalam jangka pendek, dan bentrokan akan berlanjut di Yaman selatan.