Transformasi Timur Tengah 16 November 2019

Transformasi Timur Tengah sepekan terakhir diwarnai sejumlah isu penting di antaranya mengenai dinamika perang terbaru di Gaza dan pelanggaran gencatan senjata yang dilakukan rezim Zionis.

Isu lainnya tentang pembubaran kabinet Kuwait, pernyataan sekjen Hizbullah bahwa AS menunggangi protes massa di Lebanon, dan statemen PM Irak yang mengritik intervensi AS terhadap negaranya.

Langgar Gencatan Senjata, Israel Lancarkan Serangan Udara ke Gaza

Jet-jet tempur rezim Zionis Israel Sabtu (16/11) dini hari dilaporkan menyerang sejumlah target di Jalur Gaza.

Jet tempur Israel menembakkan sembilan roket ke pos polisi laut di bawah Gerakan Muqawama Islam Palestina (Hamas) di Jalur Gaza.

Juru bicara militer Israel, Avikhai Adraei mengklaim serangan udara ke Gaza sebagai respon atas penembakan sejumlah roket ke distrik Zionis Beer al-Sabe.

Serangan ini dilancarkan setelah ditandatangani gencatan senjata antara Israel dan Gerakan Jihad Islam Palestina pada Kamis (14/11).

Setelah rezim Zionis menerima persyaratan pihak Palestina, kelompok-kelompok gerakan perlawanan Palestina menyetujui gencatan senjata yang dimediasi Mesir.

Seorang pejabat Jihad Islam Palestina hari Kamis mengatakan gencatan senjata antara kelompok-kelompok Palestina dan rezim Zionis tercapai setelah rezim Zionis menerima persyaratan dari pihak Palestina.

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal Jihad Islam Palestina, Ziyad Al-Nakhalah Rabu malam mengungkapkan bahwa rezim Zionis telah mengusulkan penghentian perang, tetapi Jihad Islam menolaknya selama mereka tidak memenuhi persyaratan untuk menghentikan pembunuhan para komandan gerakan perlawanan Palestina, dan menolak untuk menembaki orang-orang Palestina dalam pawai "hak untuk kembali" dan mengakhiri blokade Gaza.

Serangan terbaru rezim Zionis dimulai pada Selasa pagi yang menyebabkan anggota senior sayap militer Jihad Islam Palestina, Saraya Al-Quds, Baha Abu Al-Ata bersama istrinya gugur.

Gerakan Perlawanan Palestina Hujani Distrik Zionis dengan Roket

Gerakan perlawanan Palestina melancarkan serangan rudal dan roket pada Rabu malam sebagai aksi balasan kejahatan rezim Zionis di Jalur Gaza.

Sumber-sumber Palestina melaporkan, gerakan perlawanan Palestina menembakkan puluhan roket dari Gaza ke permukiman Zionis di sekitar Gaza, termasuk Yad Mordechai dan Ashdod.

Dilaporkan, alarm peringatan bahaya terdengar di wilayah Palestina pendudukan yang dikuasai rezim Zionis .

Penghuni rezim Zionis terlihat ketakutan menghadapi hujan rudal dan roket dari arah Gaza.

Rezim Zionis telah meluncurkan putaran baru serangan di Jalur Gaza sejak Selasa pagi.

Israel mengumumkan penutupan sekolah dan kantor di Tel Aviv serta kota-kota pusat wilayah pendudukan.

Dilaporkan, sayap militer Jihad Islam Palestina, Saraya al-Quds menembakkan puluhan rudal ke arah Haifa.

Sementara itu, alarm peringatan bahaya terdengar di Rishon LeZion dan Holon di Tel Aviv.

Operasi perlawanan Palestina di Tel Aviv sebagai serangan pertama sejak 2014.

Militer Israel menutup semua perlintasan Gaza dan memblokir daerah sekitar Jalur Gaza sejauh enam mil.

Kabinet Kuwait Bubar

Perdana Menteri Kuwait Jabir al-Mubarak al-Hamad al-Sabah menyerahkan pengunduran pemerintah negara ini kepada Emir Kuwait.

Jabir al-Mubarak al-Hamad al-Sabah Kamis (14/11) menyerahkan pengunduran pemerintahan yang dipimpinnya kepada Emir Sabah al-Ahmad al-Jabir al-Sabah.

Pembubaran pemerintah Kuwait terjadi ketika parlemen negara ini hari Rabu (13/11) setelah pembahasan satu hari yang memakzulkan Jenan Bushehri, menteri pelayanan publik dan wakil perdana menteri dan Menteri Dalam Negeri Khaled al-Jarrah.

Sementara itu, Menteri Keuangan Kuwait, Nayef al-Hajraf Jumat lalu juga mengundurkan.

Jabir Mubarak, perdana menteri Kuwait yang mengundurkan diri memegang kekuasaan sekitar delapan tahun dan sampai kini belum jelas siapa yang bakal ditujuk Emir Kuwait untuk membentuk kabinet baru.

Kuwait selama beberapa hari lalu dilanda gelombang protes anti korupsi di pemerintahan dan menuntut dilaksanakannya reformasi.

Hizbullah: AS Tunggangi Protes Massa di Lebanon !

Wakil Ketua Dewan Eksekutif Hizbullah Lebanon, Sheikh Ali Damoush menyatakan Amerika Serikat dan sekutunya berusaha menjalankan plot politiknya di Lebanon dengan menunggangi protes massa.

Sheikh Ali Damoush hari Rabu (13/11) mengatakan, banyak tuntutan ekonomi, mata pencaharian dan sosial yang diajukan oleh para demonstran di Lebanon, tuntutan ekonomi mereka harus ditangani lembaga-lembaga pemerintah Lebanon.

"Tapi tuntutan benar mereka yang lahir dari penderitaan ini jangan dikacaukan dengan plot politik kelompok yang memanfaatkan situasi, karena kebanyakan dari mereka berusaha untuk mengeksploitasi  protes rakyat tersebut," ujar Sheikh Damoush.

Pejabat senior Hizbullah ini menegaskan, AS dan sekutunya berusaha untuk mengedepankan program politik mereka, dan menjadikan masalah ekonomi dan pemberantasan korupsi di Lebanon bukan prioritas utama mereka. Langkah tersebut dilakukan dengan menjatuhkan sanksi terhadap Lebanon dan mencegah perusahaan asing berinvestasi di negara itu demi memperburuk situasi ekonomi di negara Arab ini.

Aoun: Tak Ada yang Bisa Paksa Kami Singkirkan Hizbullah

Presiden Lebanon menekankan partisipasi Hizbullah dalam pemerintahan negara itu dan mengatakan, tidak ada seorangpun yang bisa memaksa kami menyingkirkan sebuah partai yang didukung oleh sedikitnya sepertiga rakyat Lebanon.

Michel Aoun dalam wawancara dengan stasiun televisi Al Manar (13/11/2019) menuturkan, unjuk rasa rakyat di Lebanon didasari oleh tuntutan perbaikan ekonomi dan pajak, lalu secara perlahan menjadi politis.

Presiden Lebanon mendukung tuntutan demonstran dan menegaskan, kita harus memusatkan perhatian pada tiga masalah inti, perang melawan korupsi, perbaikan kondisi perekonomian dan berusaha menciptakan masyarakat demokratis.

Ia menambahkan, kepercayaan rakyat terhadap pemerintah sudah hilang, dan butuh waktu untuk mengembalikannya, sampai rakyat yakin semua berjalan sebagaiman peta jalan yang kami susun.

PM Irak Kritik Intervensi AS

Perdana Menteri Irak, Adel Abdul Mahdi secara implisit mengkritik intervensi AS baru-baru ini dalam masalah protes massa di negaranya.

Abdul Mahdi dalam konferensi pers hari Selasa (12/11) menjelaskan mengenai langkah pemerintah Irak menerima kritik dan menjalin berinteraksi dengan para demonstran.

"Demi menghormati kebebasan berekspresi dan hak untuk berdemonstrasi, banyak pembatasan yang dinyatakan dalam hukum untuk mengadakan demonstrasi tidak dilaksanakan," ujar PM Irak.

"Undang-undang itu sama dengan yang diadopsi oleh koalisi internasional pimpinan AS, tetapi protes damai di Irak tidak hanya dibatasi atau ditekan, bahkan mengabaikan banyak peraturan yang membatasi pengunjuk rasa," tegasnya.

Sebelumnya, Presiden Irak Barham Saleh menanggapi pernyataan bernada campur tangan dari AS dengan menegaskan bahwa reformasi yang diharapkan di Irak seharusnya tidak pernah dipengaruhi oleh dikte asing.

Gedung Putih Minggu malam menyerukan pemilu dini di Irak dan diadopsinya undang-undang pemilihan baru.

Ulama terkemuka Irak, Ayatullah Sistani menolak tegas intervensi asing dalam urusan Irak, dan menyatakan bahwa Irak tidak boleh menjadi arena pertarungan kekuatan asing di tingkat regional maupun internasional.

Marja Syiah Irak, Ayatullah Sayyid Ali Sistani hari Senin mengeluarkan pernyataan yang menolak campur tangan asing dalam urusan internalnya, dan menekankan dilakukannya reformasi secara wajar dalam kerangka waktu yang jelas dan logis.

Tokoh agama Irak ini menilai hukuman bagi siapa saja yang berpartisipasi dalam protes damai sebagai tindakan melawan hukum, dan mengatakan, "Aksi represif terhadap protes damai dan penahanan demonstran harus dihindari."

Sementara itu, Perwakilan Khusus Sekretaris Jenderal PBB untuk Irak Jeanine Hennis Plasschaert bertemu dengan Ayatollah Seyyed Ali Sistani di Najaf Ashraf, hari Senin (11/11).

Demonstrasi putaran kedua di Baghdad dan kota-kota di wilayah selatan Irak dimulai pada tanggal 25 Oktober dan terus berlanjut, meskipun jumlah pemrotes berkurang dalam beberapa hari terakhir.

Demonstrasi massa di Irak untuk memprotes meningkatnya pengangguran dan kesulitan ekonomi, tetapi beberapa negara, termasuk Amerika Serikat, Arab Saudi dan Uni Emirat Arab, memainkan peran utama dalam memperkeruh aksi protes tersebut menjadi kerusuhan masif.(PH)