Motif Penempatan Pasukan AS di Timur Suriah

AS berada di Suriah secara ilegal sejak 2014 dengan dalih memerangi kelompok teroris Daesh, dan kini memperbarui misi militernya di Suriah dengan dalih melindungi sumur minyak di wilayah timur negara Arab ini yang memicu reaksi negatif di arena internasional.

Wakil AS Urusan Suriah, James Jeffrey mengklaim bahwa kehadiran pasukan AS di sumur minyak Suriah sebagai tindakan sah. Ditegaskannya, "Kehadiran kami di ladang minyak Suriah legal. Saya percaya bahwa tindakan ini tidak bertentangan dengan hukum internasional. Kami tidak melakukan sesuatu yang ilegal,".

Untuk membenarkan kehadiran militer AS di wilayah timur Suriah, ia mengklaim bahwa Pasukan Kurdi, Partai Demokrat Suriah mengendalikan ladang minyak ini dan Washington memfasilitasi mereka. Pada saat yang sama, pejabat AS itu mengaku bahwa ladang minyak itu untuk rakyat Suriah demi meredam kritik intervensinya tersebut.

Sebelumnya pada November 2019, Trump mengumumkan bahwa mereka akan tetap berada di ladang minyak Suriah di sebelah timur Eufrat, meskipun berjanji akan menarik pasukannya dari Suriah. Sekitar 90 persen dari cadangan minyak Suriah berada di wilayah itu.

Senator garis keras AS, Lindsey Graham dalam sebuah pesan di laman Twitter-nya mengungkapkan bahwa pengeluaran militer AS di Suriah akan didanai dari penjualan minyak. Tampaknya, pensiunan Jenderal AS yang memiliki pengaruh besar sekaligus analis militer Fox News, semacam Graham dan Jack Kane, telah membujuk Trump supaya mempertahankan sejumlah pasukan AS di daerah yang kaya minyak di Suriah setelah Presiden AS ini mengumumkan akan menarik pasukannya dari Suriah.

Di sisi lain, pemerintah berdaulat Suriah senantiasa menegaskan bahwa kehadiran militer AS di negaranya melanggar hukum, dan pendudukan berkelanjutan di wilayah timur ditujukan untuk menjarah sumber daya alam Suriah, terutama minyak.

Bashar Jafari, Wakil Suriah di Perserikatan Bangsa-Bangsa meyakini bahwa Amerika Serikat menduduki sumur minyak negaranya dan, menjarah barang-barang milik bangsa Suriah di tengah sikap bungkam Dewan Keamanan PBB.

Bertentangan dengan janji klise Presiden AS Donald Trump untuk menarik pasukan negaranya dari Suriah, struktur politik AS sangat menentang pandangan itu dan mendorong tekanan di Kongres untuk mengirim lebih dari 500 pasukan khusus ke wilayah timur Suriah dengan dalih melindungi ladang minyak di kawasan itu terhadap kemungkinan tindakan kelompok teroris Daesh.

Tentu saja ini hanyalah justifikasi Washington untuk melanjutkan pendudukan Amerika Serikat di Suriah. Sebagaimana dikatakan Menteri Luar Negeri Rusia, Sergei Lavrov, "Melindungi sumur minyak Suriah dari ancaman kelompok teroris Daesh hanya alasan pembenaran untuk melanjutkan penempatan pasukan AS di Suriah,".

Pemerintahan Trump berupaya menggunakan sumber daya minyak Suriah, padahal hukum internasional melarang penggunaan sumber daya alam negara negara berdaulat tanpa izin pemerintahnya. Amerika Serikat saat ini mengerahkan pasukan di daerah kaya minyak Deir Ezzor dan dengan cepat membangun pangkalan baru di sana.

Pada saat yang sama, pemerintahan Trump sedang mengincar disintegrasi negara-negara kawasan dengan merancang pembentukan milisi boneka di timur Eufrat yang akan dibiayai dari pendapatan minyak. Dengan cara itu, selain mengeruk sumber daya alamnya, juga menciptakan pertikaian internal yang akan melemahkan Suriah sebagai salah satu poros utama perlawanan di kawasan. Inilah tujuan yang selalu ingin dicapai oleh rezim Zionis.(PH)