Karena Langgar HAM, Saudi Gagal Jadi Anggota Dewan HAM PBB
Arab Saudi tidak terpilih menjadi anggota Dewan Hak Asasi Manusia PBB setelah gagal mengantongi cukup suara dalam Sidang Umum PBB.
Dari 193 anggota PBB, hanya 90 yang mendukung Arab Saudi, sementara 169 negara memilih Pakistan, 164 negara untuk Uzbekistan, 150 untuk Nepal dan China mendapat 139 suara.
15 negara terpilih menjadi bagian dari 47 negara Dewan HAM pada Selasa (13/10/2020) waktu setempat. Human Rights Watch (HRW) menyebut Arab Saudi sebagai negara dengan pemerintah paling kejam di dunia.
Arab Saudi menuai banyak kritikan karena membungkam aktivis HAM, oposisi atau aktivis hak perempuan. Riyadh juga dinilai enggan mempertanggungjawabkan pelanggaran HAM, seperti pembunuhan sadis terhadap wartawan the Washington Post, Jamal Kashoggi, di Istanbul, Turki pada Oktober 2018.
HRW menuduh Arab Saudi melakukan "pelanggaran hak besar-besaran," dan menargetkan aktivis HAM dan oposisi politik. Organisasi yang bermarkas di New York itu juga menyebut Riyadh sebagai "pelanggar hak berantai."
Angka resmi menunjukkan bahwa lebih dari 7.200 anak Yaman gugur atau terluka dalam serangan militer yang dipimpin Arab Saudi sejak 2015.
"Pelanggar HAM seharusnya tidak diberi hadiah kursi di Dewan Hak Asasi Manusia," kata Direktur PBB di HRW Louis Charbonneau.
Dia menambahkan, ini tidak baik untuk HAM atau untuk Dewan HAM PBB jika pelanggar HAM terburuk terpilih.
Sejak Maret 2015, Arab Saudi dan sejumlah sekutu regionalnya yang didukung oleh Amerika Serikat, melancarkan agresi militer ke Yaman.
Amnesty Internasional telah menyelidiki lusinan serangan udara dan berulang kali menemukan serta mengidentifikasi sisa-sisa amunisi buatan AS.
Menurut laporan ACLED (The Armed Conflict Location and Event Data Project), sebuah organisasi penelitian konflik, invasi militer yang dipimpin Arab Saudi ke Yaman telah menyebabkan sekitar 100.000 orang tewas. (RA)
