Mengapa Kerusuhan Terbaru Terjadi di Irak ?

Nasiriyah, ibu kota provinsi Dhi Qar menjadi ajang kerusuhan terbaru di Irak, yang menewaskan sedikitnya tujuh orang dan melukai puluhan lainnya.

Kerusuhan terbaru di Nasiriyah berawal dari seruan Muqtada al-Sadr, pemimpin gerakan Sadr, untuk menggelar demonstrasi di kota-kota Irak, termasuk Najaf dan Baghdad. Ada beberapa poin penting mengenai kerusuhan terbaru tersebut.

Pertama, Muqtada al-Sadr baru-baru ini mencuit masalah pemilu parlemen Irak, dengan mengatakan, "Jika saya masih hidup dan dunia tetap ada, saya akan mengikuti peristiwa tersebut dengan cermat dan menyaksikan pemilu akan menghasilkan mayoritas suara (dipegang kubu Sadr) di parlemen dan mereka akan terpilih. Mereka akan meraih suara perdana menteri."

Sebelumnya, Ali al-Lami, anggota parlemen Irak dari koalisi Sairun yang didukung oleh Faksi Sadr mengatakan pihaknya akan memenangkan lebih dari 54 kursi di parlemen berikutnya. Demonstrasi di Dhi Qar, Najaf dan Baghdad juga sejalan dengan cuitan tersebut demi mendukung kampanye pemilu gerakan Sadr pada 6 Juni 2021.

Slogan pengunjuk rasa Sadr juga mengenai isu pemilu. Pendukung Sadr meneriakkan slogan-slogan menentang agresor Amerika, mendukung perang melawan korupsi, dan mengusung agenda politik Sadr. Tampaknya Muqtada al-Sadr mencoba menggunakan ketidakpuasan rakyat Irak untuk menampilkan dirinya sebagai pengusung panji ketidakpuasan terhadap situasi saat ini di Irak, sekaligus penyelamat di masa depan.

Kedua, para pendukung Sadr mencoba memasuki bundaran Al-Haboubi Nasiriyah, tapi loyalis beberapa kelompok Irak lainnya juga berusaha melakukan tindakan yang sama demi kepentingan kelompoknya masing-masing yang berujung bentrokan. Mereka berebut kendali atas bundaran al-Haboubi. Insiden tersebut menunjukkan bahwa pemilu parlemen awal tahun depan sangat penting bagi faksi-faksi politik Irak.

Ketiga, meskipun kampanye awal menjadi masalah biasa di semua negara, tapi konteks politik di Irak berbeda dari kebanyakan negara dunia. Tahun lalu terjadi protes massa menyikapi kondisi ekonomi yang buruk, merebaknya korupsi dan layanan sosial yang parah. Tetapi, masalahnya demonstrasi ini memicu kekerasan yang meluas dengan masuknya intervensi aktor asing bersama arus destruktif internal sisa-sisa Baath dan kelompok teroris Daesh. Kerusuhan tahun lalu menewaskan sekitar 400 orang dan melukai lebih dari 7.000 orang. 

Arus-arus menyimpang ini dan para pendukung asing mereka, menggunakan demonstrasi-demonstrasi rakyat untuk menciptakan ketidakamanan di Irak. Bahkan beberapa arus politik Irak memandang munculnya ketidakamanan sejalan dengan kepentingan politik mereka.

Sementara itu, beberapa aktivis Irak menuduh pendukung Muqtada al-Sadr menembaki pengunjuk rasa dan membakar tenda mereka di Nasiriyah. Padahal, beberapa sumber melaporkan kehadiran militan anti-Sadr dalam demonstrasi dan aksi penembakan yang mereka lakukan di lokasi kerusuhan terbaru.

Keempat, lemahnya pemerintahan pusat di Baghdad juga menjadi faktor penting pemicu berlanjutnya instabilitas di berbagai wilayah Irak. Menyikapi bentrokan terbaru di Nasiriyah, Perdana Menteri Irak, Mustafa al-Kadhimi memerintahkan pembentukan sebuah komite untuk mengawasi situasi di provinsi Dhi Qar, sementara komite yang sebelumnya dibentuk untuk menyelidiki kerusuhan di daerah lain sejauh ini hampir tidak membuahkan hasil yang jelas.

Lembaga pemantau hak asasi manusia Irak dalam statemennya menilai pemerintah Irak terlalu lemah dalam melindungi pengunjuk rasa dari ancaman dan kekerasan. 

Tampaknya, insiden terbaru di Nasiriyah mengindikasikan kemunculan gelombang protes yang berlanjut dalam beberapa hari dan bulan mendatang.(PH)