Hamas Tanggapi Keputusan Abbas Tunda Pemilu Palestina

Kepala Biro Politik Hamas, Ismail Haniyeh mengatakan penundaan pemilu bermakna merampas hak politik rakyat Palestina.

Haniyeh dalam sebuah pernyataan hari Jumat (30/4/2021), sangat menyayangkan keputusan pemerintah Otoritas Ramallah menunda pelaksanaan pemilu Palestina.

"Tidak ada perbedaan pendapat tentang perlunya mengadakan pemilu di wilayah Quds," ujarnya seperti dikutip kantor berita IRNA.

"Baik sebagai negara maupun Palestina, tidak ada artinya bagi kami tanpa Quds. Quds memiliki banyak dimensi politik, sosial, agama, dan budaya," tegas Haniyeh.

"Rakyat Palestina bersikeras untuk menggelar pemilu di Quds dan masih ada waktu untuk melakukannya dan masyarakat di Quds juga dapat menggunakan hak politiknya," tambahnya.

"Kami berharap pemilu bisa dilaksanakan sesuai jadwal, tapi sayangnya diputuskan untuk ditunda tanpa ada justifikasi yang meyakinkan," ungkap Haniyeh.

Pemimpin Otoritas Ramallah, Mahmoud Abbas mengumumkan penundaan pemilu Palestina pada hari Jumat sampai rezim Zionis Israel mengizinkan diadakannya pemungutan suara di wilayah Quds.

Pemilu parlemen Palestina rencananya diadakan pada 22 Mei mendatang, pemilu presiden pada 31 Juli, dan pemilu Dewan Nasional Palestina pada 31 Agustus.

Ismail Haniyeh telah bertolak ke Qatar sebagai upaya untuk menekan pemerintah Otoritas Ramallah agar menggelar pemilu sesuai jadwal. (RM)