Ketika Krisis Politik di Sudan Berlanjut
Aksi Protes berlanjut di Sudan menyusul langkah Abdel Fattah al-Burhan, Panglima Angkatan Bersenjata Sudan untuk membentuk dewan pemerintahan baru. Sementara itu, pasukan militer telah menyerang para pengunjuk rasa, dan sejauh ini lima orang tewas dan melukai beberapa orang lainnya.
Situasi di Sudan menjadi lebih kritis sejak 25 Oktober. Panglima Militer Sudan Abdel Fattah al-Burhan merebut kekuasaan dalam kudeta, menggulingkan perdana menteri dan anggota dewan pemerintahan. Militer kemudian menangkap perdana menteri dan membubarkan kabinet, serta mengumumkan kondisi darurat.
Lebih dari dua minggu setelah kudeta di Sudan, al-Burhan mengeluarkan dekrit yang memerintahkan pembentukan dewan pemerintahan transisi yang baru.
Menurut putusan itu, al-Burhan menjadi ketua dewan pemerintahan, Mohamed Hamdan Dagalo sebagai wakil al-Burhan bersama dengan sejumlah anggota dari militer dan sipil.
Al-Burhan telah membentuk dewan pemerintahan baru saat negara itu terus menyaksikan pembangkangan sipil, sementara berbagai pusat bisnis, perusahaan dan institusi di ibukota Khartoum, ditutup.
Para pengunjuk rasa Sudan melihat tindakan al-Burhan bertentangan dengan cita-cita mereka dan menentang militer mengelola negara itu.
Dalam beberapa hari terakhir, para pengunjuk rasa telah mengadakan aksi demo, mengutuk aksi militer, menyerukan transfer kekuasaan secara damai kepada warga sipil dan membuka jalan bagi pemilihan umum yang bebas dan aman di negara itu.
Protes di negara itu terjadi ketika pasukan militer mencoba untuk menormalkan situasi dengan menindak pengunjuk rasa. Setidaknya lima demonstran ditembak mati oleh pasukan tentara selama protes menentang kekuasaan militer pada hari Sabtu (13/11/2021), menurut Komite Pusat Dokter Sudan.
Aksi Protes berlanjut di Sudan menyusul langkah Abdel Fattah al-Burhan, Panglima Angkatan Bersenjata Sudan untuk membentuk dewan pemerintahan baru. Sementara itu, pasukan militer telah menyerang para pengunjuk rasa, dan sejauh ini lima orang tewas dan melukai beberapa orang lainnya.
Menurut Persatuan Dokter Demokratik, puluhan ribu demonstran berkumpul di jalan-jalan Khartoum dan kota-kota Sudan lainnya, meneriakkan slogan-slogan seperti "Tidak untuk kekuatan militer" dan menyerukan agar militer mundur.
Seorang juru bicara Serikat Buruh Sudan mengatakan, "Tindakan al-Burhan adalah ilegal dan kami akan terus memprotes di lapangan, dan komunitas Sudan akan terus menentang tindakan ini."
Pada saat yang sama, intervensi asing di Sudan meningkat, dan banyak orang Sudan menganggap pengambilalihan militer sebagai hasil dari intervensi asing, terutama untuk kepentingan Israel.
"Apa yang terjadi di Sudan hanyalah salah satu hasil pertama dari perencanaan, koordinasi dan kerja sama antara Israel dan negara Arab," kata mantan Perdana Menteri Qatar Hamad bin Jassim bin Jaber Al Thani.
Baca juga: AS Tekan Sudan agar Percepat Normalisasi dengan Israel
"Kami telah membentuk saluran diplomatik untuk menyelesaikan krisis Khartoum dan bekerja untuk menyelesaikan krisis tersebut. Antony Blinken dan Abdel Fattah al-Burhan, Panglima Militer Sudan juga menekankan melalui telepon akan perlunya membentuk pemerintahan transisi sesegera mungkin dan pentingnya mempertahankan transisi menuju demokrasi di Sudan," kata juru bicara Departemen Luar Negeri AS dalam sebuah pernyataan intervensionis.
Mediasi juga sedang dilakukan untuk mengakhiri krisis. Warga Sudan telah mengumumkan bahwa mereka akan terus berdemonstrasi sampai pemerintah sipil menjabat dan pemilihan umum bebas diadakan.
Oleh karena itu, situasi politik di Sudan tampaknya sangat rumit, dan jika konsultasi untuk menyelesaikan krisis melalui negosiasi gagal, negara itu mungkin menghadapi perang saudara lagi.
