Operasi Militer Rusia di Ukraina; Faktor dan Dampaknya

Presiden Rusia, Vladimir Putin Kamis (24/2/2022) dini hari dalam sebuah pidato televisinya menyatakan bahwa pasukan negaranya akan menggelar operasi khusus di Donbass.

Setelah mengumumkan operasi militer ini, Putin langsung menuntut dihentikannya militerisasi Ukraina dan meminta militer Ukraina meletakkan senjata.

Menjustifikasi operasi militer Rusia, Putin mengatakan, "Berdasarkan butir 51 Pasal 7 Piagam PBB, dengan pengesahan Dewan Federasi dan menjalankan perjanjian persabahatan dan membantu Donetsk dan Luhansk, kami memutuskan untuk melancarkan sebuah operasi militer khusus." Lebih lanjut Putin menambahkan, tanggung jawab setiap pertumpahan darah potensial berada di bawah tanggung jawab penguasa Ukraina.

Seperti yang sudah diharapkan, setelah Rusia hari Senin lalu mengakui secara resmi Donetsk dan Luhansk, serta permintaan bantuan pemimpin kedua daerah tersebut kepada Putin, akhirnya Rusia Kamis (24/2/2022) melancarkan operasi militer besar-besaran di berbagai wilayah Ukraina dengan mengebom pangkalan militer dan gudang amunisi negara tetangganya ini.

Sekaitan dengan ini, kemajuan pasukan Rusia di berbagai wilayah Ukraina, termasuk Donbass dimulai, dan pemerintah Kiev mengkonfirmasi dua kota di Luhansk direbut dan bahkan sebagian berinta menunjukkan pasukan darat Rusia telah memasuki kota pelabuhan Mariupol dan Odesa di pantai Laut Hitam.

Dengan demikian, setelah berbagai peringatan pejabat senior Rusia kepada Ukraina dan ketidakpedulian Kiev atas peringatan ini, kini Moskow mulai bertindak. Presiden AS Joe Biden setelah pidato Putin seraya merilis statemen menuding Rusia bertanggung jawab atas perang di Ukraina dan korbannya; Sementara Washington sengaja mengabaikan peran langsungnya dalam situasi bencana saat ini.

Dapat dikatakan bahwa operasi militer Rusia di Ukraina awal babak baru di tingkat internasional.

Burhanuddin Duran, pengamat politik Turki mengatakan, "Sepertinya banyak friksi antara blok Timur dan Barat mencapai kebuntuan, dan secara praktis tidak ada solusinya, oleh karena itu, arsitektur keamanan global akan segera berubah."

Sebelum ini, konfrontasi Rusia dan Barat khususnya Rusia dan NATO dalam bentuk konfrontasi politik dan diplomatik serta perang media dan propaganda. Moskow berulang kali memperingatkan NATO terkaik ekspansi ke Timur dan upaya menempatkan pasukan serta pangkalannya di dekat perbatasan Rusia, serta menyatakan langkah ini sebagai ancaman langsung terhadap keamanan nasional Rusia. Meski demikian, NATO yang dipimpin Amerika, tanpa mengindahkan tuntutan Rusia, tetap melanjutkan pendekatan ini, khususnya dengan terus menekankan keanggotaan Ukraina di pakta militer ini.

Isu terpenting adalah para pemimpin Ukraina yang pro Barat, khususnya setelah transformasi politik tahun 2014 dan pelengseran Presiden Viktor Yanukovych yang pro Rusia, semakin aktif membawa negara ini sebagai anggota NATO khususnya di era Presiden Petro Poroshenko dan kini di masa pemerintahan Presiden Volodymyr Zelenskyy. Poroshenko menandatangani resolusi pada Februari 2019 setelah parlemen Ukraina menyetujui dimasukkannya keanggotaan Ukraina di NATO dalam konstitusi negara.

SementarapPemerintah Ukraina saat ini, alih-alih mengatasi kekhawatiran Moskow, berpikir bahwa mereka dapat melawan Rusia dengan dukungan NATO dan Amerika Serikat. Pengalaman sebelumnya, seperti perang tahun 2008 di Georgia, telah menunjukkan bahwa Rusia tegas dalam keamanan nasionalnya dan melawan konspirasi Barat dan NATO.

Kini Putin juga memperingatkan akan menunjukkan respon keras melawan setiap intervensi asing di operasi militer Rusia. Faktanya pemerintah Kiev saat ini menghadapi hasil kebijakannya yang bersikeras mengiringi Barat dan perilaku permusuhan dengan Rusia dengan menyeret NATO ke Ukraina.

Dengan demikian, Ukraina bukan saja gagal memiliki keamanan yang lebih baik dengan berusaha menjadi anggota NATO, bahkan kini menghadapi perang yang merusak dan disintegrasi wilayahnya. (MF)