Pars Today

Perkembangan terbaru selama sepekan terakhir di Asia Tenggara adalah keputusan junta Myanmar untuk menghukum Aung San Suu Kyi.

Pengadilan junta Myanmar menjatuhkan vonis lima tahun penjara kepada Aung San Suu Kyi atas tuduhan korupsi.

AFP melaporkan, pengadilan Myanmar hari Rabu (27/4/2022) menuding Aung San Suu Kyi menerima suap tunai sebesar US$600 ribu dolar dan emas batangan.

Hakim di pengadilan Naypyidaw menjatuhkan putusan beberapa saat usai sidang yang digelar secara tertutup.

Selain tuduhan korupsi, Suu Kyi menghadapi serangkaian tudingan kriminal lain termasuk melanggar undang-undang rahasia negara, kecurangan Pemilu, melanggar protokol Covid-19 dan yang lain.

Jika terbukti bersalah, Suu Kyi akan dipenjara lebih dari 100 tahun atas tuduhan semua itu.

Sebelumnya, junta telah menjatuhi hukuman enam tahun penjara terhadap Suu Kyi karena melanggar aturan Covid-19 dan melanggar UU Telekomunikasi. Ia akan terus menjadi tahanan rumah sementara selama menghadapi kasus lain.

Myanmar berada dalam krisis politik dan kemanusiaan usai militer mengambil alih kekuasaan dari pemerintahan yang sah pada 1 Februari 2021 lalu.

Melalui OKI, Indonesia Galang Dukungan untuk Palestina

Atas permintaan Indonesia, pertemuan luar biasa tingkat Wakil Tetap negara anggota Organisasi Kerja Sama Islam (the Open-Ended Meeting of the Executive Committee at the Level of Permanent Representatives) telah berhasil terselenggara di markas OKI, Jeddah, pada 25 April 2022. Pertemuan ini dilatarbelakangi oleh perkembangan yang kian mengkhawatirkan di Palestina, terutama di Masjid Al-Aqsa.

Pertemuan luar biasa tersebut dipimpin oleh Saudi Arabia selaku Ketua Executive Committee dan dihadiri oleh Sekretaris Jenderal OKI, dan Wakil Tetap negara anggota OKI.

​Dalam sambutannya, Sekretaris Jenderal OKI, Hissein Brahim Taha menekankan komitmen OKI untuk terus mendukung perjuangan bangsa Palestina hingga meraih kemerdekaannya. Lebih lanjut Hissein Brahim Taha menyampaikan OKI telah mengirim surat ke sejumlah international actors berisi penolakan dan pengecaman terhadap upaya penjajah Israel untuk menerapkan penyekatan/pembatasan yang bersifat sementara maupun sebagian dari kompleks mesjid Al-Aqsa. OKI meminta agar international actors menekan dan menghentikan agresi Israel ke Palestina khususnya tanah suci Al-Aqsa.

Wakil Tetap Indonesia untuk OKI, Duta Besar Eko Hartono, menjelaskan posisi pemerintah Indonesia, yang mengutuk serangan tentara Israel ke dalam kompleks Al-Aqsa, menembaki warga Palestina yang tengah beribadah, dan serangan ke jalur Gaza, termasuk upaya Israel melakukan penyekatan akses ke dalam komplek Al-Aqsa. Tindakan tersebut diyakini hanya akan menyebabkan konfrontasi yang lebih luas dan menambah penderitaan rakyat Palestina.

Indonesia mengajak semua anggota OKI menggunakan berbagai jalur komunikasi untuk menghentikan agresi Israel dan memastikan status quo mesjid Al-Aqsa. Kedua, memastikan bahwa isu Palestina terus menjadi perhatian dunia internasional. Ketiga, mendorong dihidupkannya kembali proses perdamaian. Keempat, agar negara anggota OKI senantiasa terus memberikan dukungan dan mengirimkan bantuan bagi rakyat Palestina.

Negara-negara OKI mengecam tindakan agresi militer Israel. OKI juga sepakat untuk mendorong dimulainya kembali proses perdamaian menuju negara Palestina yang merdeka dan berdaulat dengan Jerusalem Timur sebagai ibu kotanya. OKI meminta aktor-aktor internasional seperti Dewan Keamanan PBB untuk segera mengambil langkah menekan dan menghentikan agresi Israel tersebut. Sebagai langkah kongkrit, Indonesia kembali mengusulkan pelarangan impor produk-produk Israel ke pasar negara-negara anggota OKI.

Sekjen OKI dan seluruh negara peserta yang hadir sangat mengapresiasi dan berterima kasih kepada Indonesia atas gagasan penyelenggaraan pertemuan luar biasa ini. Bagi Indonesia, dukungan terhadap Palestina merupakan amanat konstitusi yaitu menghapuskan penjajahan dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. (kemlu.go.id)

Keinginan Indonesia Menyatukan G20

Sebagai pemegang mandat presidensi G20 2022, Presiden RI Joko Widodo menyampaikan pernyataan soal dua tema penting yang telah memengaruhi ekonomi dunia, pertama pandemi COVID-19 dan kedua perang Rusia Ukraina.

Dalam pidatonya yang disiarkan lewat kanal Youtube Sekretariat Presiden hari Jumat (29/04/2022), Presiden Jokowi menyatakan telah melakukan banyak pembicaraan dengan para pemimpin dunia seperti Kanselir Jerman, Perdana Menteri Jepang, Perdana Menteri Kanada, Presiden Prancis, Perdana Menteri Belanda, Sekjen PBB, Presiden Ukraina, Presiden Portugal dan Presiden Rusia.

Dalam perbincangan dengan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky, mencuat permintaan bantuan senjata dari pihak Ukraina, tapi Presiden Jokowi mengatakan, “Sesuai dengan amanat konstitusi Indonesia dan prinsip politik luar negeri Indonesia melarang pemberian bantuan persenjataan ke negara lain. Namun saya menyampaikan kesiapan Indonesia untuk memberikan bantuan kemanusiaan.”

"Saya sampaikan mengenai harapan agar perang dapat segera dihentikan dan solusi damai melalui perundingan dapat dikedepankan," ungkap Presiden.

Ukraina memang bukan anggota G20, tapi ketua-ketua G20 sebelumnya pernah mengundang negara-negara lain sebagai tamu untuk menghadiri pertemuan.

G20 Katalisator Pemulihan Ekonomi Dunia

Presiden Joko Widodo menjelaskan alasan ia mengundang Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy untuk menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 adalah demi pemulihan ekonomi dunia.

"Kita paham bahwa G20 memiliki peran sebagai katalisator dalam pemulihan ekonomi dunia dan kalau kita bicara mengenai pemulihan ekonomi dunia, maka terdapat dua hal besar yang mempengaruhi saat ini yaitu yang pertama pandemi COVID-19 dan yang kedua perang di Ukraina," kata Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan Bogor.

Rusia Siap Menghadiri KTT G20

Presiden Joko Widodo mengatakan Presiden Rusia Vladimir Putin akan menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 di Bali pada November.

"Dalam kesempatan tersebut, Presiden Putin menyampaikan terima kasih atas undangan KTT G20 dan beliau menyatakan akan hadir," kata Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan Bogor.

Rencananya, KTT G20, yang akan dihadiri para kepala negara dan pemerintahan anggota G20, berlangsung pada November di Bali.

Presiden mengungkapkan dia dan Putin berbincang melalui sambungan telepon pada Kamis (28/4), pukul 19.00 WIB.

"Presiden Rusia memberikan update mengenai situasi di Ukraina, termasuk proses negosiasi yang terus berlangsung antara Rusia dan Ukraina," ungkap Jokowi.

Dia pun kembali menekankan pentingnya mengakhiri perang tersebut.

"Saya juga menekankan agar solusi damai dapat terus dikedepankan dan Indonesia siap berkontribusi untuk upaya damai tersebut," tambahnya.

Indonesia Ingin Menyatukan

Di akhir pernyataannya, Presiden Joko Widodo mengatakan, “Indonesia ingin menyatukan G20. Jangan sampai ada perpecahan. Perdamaian dan Stabilitas adalah kunci bagi pemulihan dan pembangunan ekonomi dunia.”

3 Fakta Malaysia 'Bye-bye' COVID, Bebas Masker hingga Pelancong Tak Wajib Dites

Malaysia bakal mencabut banyak pembatasan COVID-19 mulai 1 Mei mendatang. Salah satunya masker tak lagi diwajibkan saat berada di luar ruangan.

Menteri Kesehatan Khairy Jamaluddin menilai tren kasus COVID-19 Malaysia selama beberapa pekan terakhir. Puncak kasus Omicron sebelumnya tercatat di bulan Maret dengan lebih dari 30 ribu infeksi per hari.

Pelancong atau wisatawan yang ingin masuk ke Malaysia tidak lagi wajib melampirkan hasil tes negatif COVID-19. Asalkan, mereka sudah menerima vaksin COVID-19 lengkap yakni dua dosis.

Bebas masker

Mulai pekan depan, Malaysia semakin dekat dengan kehidupan normal sebelum COVID-19 lantaran kewajiban memakai masker resmi dicabut. Namun, kebijakan ini baru berlaku di luar ruangan. Sementara aktivitas di dalam ruangan tetap diharuskan memakai masker seperti di pusat perbelanjaan dan transportasi umum.

"Pemakaian masker di luar ruangan adalah opsional, tetapi tetap dianjurkan," kata Khairy dalam konferensi pers Rabu (27/4).

Tak Perlu Check In My Sejahtera

My Sejahtera merupakan aplikasi mirip PeduliLindungi yang berfungsi sebagai skrining COVID-19 dan kelompok yang tidak divaksinasi. Pemerintah Malaysia tidak lagi mewajibkan check in melalui aplikasi tersebut.

Meski begitu, warga Malaysia masih bisa menggunakan aplikasi My Sejahtera untuk melaporkan hasil tes COVID-19 dan melihatkan penilaian kesehatan mereka saat tengah dikarantina.

Dikutip dari Channel News Asia, 68,1 persen populasi dewasa sudah menyelesaikan vaksinasi booster atau sekitar lebih dari 16 juta orang. Sementara cakupan vaksinasi COVID-19 dosis kedua sudah mencapai 97,6 persen.

Sejak awal pandemi, Malaysia telah melaporkan lebih dari 4,4 juta kasus COVID-19, dengan lebih dari 35.500 kematian.

"Yang penting adalah tingkat positifnya. Jika pelaporannya menurun dan angka positifnya tetap rendah, itu memberikan gambaran yang akurat tentang penyebaran kasus COVID-19," beber Khairy.

Menteri mengatakan tingkat positif sekitar 6 persen pada hari Rabu dan 5 persen pada hari sebelumnya.

"Tingkat positifnya dikendalikan, antara 5 dan 10 persen. Ini adalah tingkat yang dapat diterima," katanya, sembari menekankan warga untuk tetap berhati-hati. (detik.com)

Singapura Eksekusi Mati Warga Malaysia

Singapura mengeksekusi mati seorang warga Malaysia Nagaenthran Dharmalingam, pada hari ini, Rabu (27/4), meski sudah menuai kecaman internasional sejak tahun lalu.

CNN melapoprkan, Nagaenthran akhirnya dieksekusi mati setelah pengadilan menolak banding yang diajukan dalam persidangan pada Selasa (26/4).

Nagaenthran seharusnya dihukum gantung pada November 2021 lalu. Namun, proses eksekusi ditunda karena Pengadilan Tinggi Singapura mempertimbangkan banding yang diajukan terpidana.

Banding itu diajukan setelah kelompok pemerhati hak asasi manusia mendesak Singapura membatalkan hukuman karena pria 33 tahun tersebut mengidap disabilitas mental.

Berdasarkan informasi dari kelompok penolak hukuman mati, IQ Nagaenthran hanya 69, yang berarti masuk dalam tingkat disabilitas intelektual berdasarkan standar internasional.

Ia juga dinyatakan mengidap hiperaktif akut dan ketagihan minuman keras yang berdampak pada caranya mengambil keputusan dan mengendalikan emosi.

Nagaenthran sendiri ditangkap pada April 2009 lalu, saat ia masih berusia 21 tahun. Saat itu, ia ditangkap karena berupaya menyelundupkan nyaris 43 gram heroin ke Singapura yang diikatkan di paha kirinya.

Menteri Luar Negeri Malaysia, Saifuddin Abdullah, juga sudah menuliskan surat kepada menlu Singapura mengenai kasus tersebut. Ia pun meminta bantuan konsuler untuk Nagaenthran dan keluarganya.

Namun, Kementerian Dalam Negeri Singapura membela keputusan pengadilan. Menurut mereka, Nagaenthran sudah sangat paham kejahatan yang dituduhkan atasnya dan tak bisa lagi mengelak dari hukuman.

 

Pekik Dukungan dari Bandung untuk Palestina

Ratusan orang turun ke jalan melakukan aksi bela Palestina di Kota Bandung. Mereka mengecam tindakan Israel yang melakukan penyerangan ke Masjid Al-Aqsa dan menewaskan warga sipil Palestina beberapa waktu lalu.

Pantauan detikJabar, aksi bela Palestina ini dipusatkan di depan Gedung Merdeka, Jalan Asia Afrika, Kota Bandung, Selasa (26/4/2022) sore.

Sembari membawa spanduk dan bendera Palestina, massa aksi ini mengecam tindakan represif militer Israel yang menyerang Masjid Al-Aqsa. Bulan Ramadan pun tak menyurutkan semangat para pedemo ini untuk terus memperjuangkan hak kemerdekaan Bangsa Palestina.

"Merdeka Palestina, Jayalah Palestina, Allahuakbar," demikian pekik perjuangan yang diucapkan serentak oleh para pendemo bela Palestina di depan Gedung Merdeka, Kota Bandung.

Demo itu berlangsung tertib dan tak ada aksi menutup jalan di sekitar Gedung Merdeka. Para pedemo berdiri berjajar di bahu jalan pada kedua sisi Jalan Asia Afrika dan tak menggangu para pengguna jalan yang melintas.

Kepada wartawan, koordinator aksi bela Palestina Bagus Pamungkas menegaskan, pihaknya mengecam aksi semena-mena militer Israel yang telah melakukan penyerangan terhadap warga sipil Palestina saat berada di Masjid Al-Aqsa. Namun sayangnya, kata dia, dunia Internasional seolah hanya diam dan tak memberikan sanksi apapun atas tindakan Israel tersebut.

"Beda hal jika kondisi itu misalnya dilakukan oleh Rusia kepada Ukraina. Sudah pasti negara-negara Barat akan menyerukan resolusi di Sidang PBB agar menjatuhkan sanksi terhadap Rusia. Tapi kenyataannya, mereka tak melakukan apapun untuk hak saudara kita di Palestina," katanya.

Pihaknya pun mendesak Pemerintah Indonesia untuk berdiri di barisan paling depan dalam membela kemerdekaan Bangsa Palestina. Termasuk negara-negara Islam di Timur Tengah sana.

"Dukungan yang dimaksud bukan cuma mengungkapkan rasa simpati, tapi juga melakukan upaya nyata. Semua upaya terbaik harus dilakukan, mulai dari tekanan politik hingga dukungan ekonomi bahkan militer untuk kemerdekaan Bangsa Palestina. Dan Indonesia seharusnya menjadi negara paling getol menyuarakan hal tersebut," ucapnya.

Di tengah jalannya aksi, para pedemo ini turut membentangkan spanduk besar bergambar bendera Israel di Jalan Asia Afrika. Spanduk itu diletakan begitu saja di tengah jalan supaya dilindas para pengendara sebagai simbol perlawanan untuk penjajahan Israel kepada Palestina.

Menurut Bagus, bangsa Palestina tentunya menaruh harapan besar terhadap Indonesia di dunia Internasional. Mengingat, negara-negara Timur Tengah kini berubah haluan dan malah membangun hubungan diplomatik dengan Israel seperti negara Uni Emirat Arab, Bahrain, Sudan hingga Maroko.

"Indonesia dan Palestina memiliki sejarah dalam kemerdekaan negaranya masing-masing. Bahkan, Bung Karno saja mengecam tindakan Israel yang tetap melakukan upaya kolonialisme di Palestina. Maka sudah seharusnya, Indonesia menjadi negara paling depan yang lantang menentang penjajahan teresebut. Bila perlu, semua dukungan dikerahkan ke sana layaknya negara Barat dan NATO saat memberikan dukungannya terhadap Ukraina dari serangan Rusia," pungkasnya. (detik.com) (RA)