PBB Serukan Dukungan Global untuk Pengungsi Muslim Rohingya
Utusan khusus Sekjen PBB, Noeleen Heyzer, meminta negara-negara di dunia untuk membantu para pengungsi Rohingya di Bangladesh.
Setelah mengunjungi kamp pengungsi Rohingya di Bangladesh, Noeleen Heyzer, utusan khusus Sekjen PBB, menyerukan solusi dasar untuk krisis Muslim Rohingya sambil memperingatkan tentang kondisi kehidupan mereka di kamp.
Dengan merampas hak kewarganegaraan Muslim Rohingya dengan membakar rumah mereka dan membunuh serta memperkosa mereka, pemerintah Myanmar memaksa mereka untuk melarikan diri dari Myanmar, di mana lebih dari satu juta orang tinggal di kamp-kamp pengungsi di wilayah Cox's Bazar, Bangladesh.
Mereka kekurangan fasilitas dan kondisi hidup minimum, termasuk kesehatan, obat-obatan dan tempat tinggal yang layak.
Banyak Muslim Rohingya hidup sebagai pengungsi di berbagai negara seperti India, Malaysia, Indonesia dan bahkan Arab Saudi.
Meskipun PBB telah berulang kali mengirimkan pelapor khusus dan berbagai tim ahli untuk menyelidiki situasi pengungsi Muslim Rohingya di negara tuan rumah dan telah menerbitkan banyak laporan yang mengkhawatirkan tentang situasi mereka, tetapi dalam praktiknya tidak ada simpul masalah Muslim Rohingya yang terbuka, bahkan bukan hanya belum dibuka, namun seiring berjalannya waktu, simpul permasalahan mereka juga semakin rumit.
Sajjad Rezapour, pakar masalah Asia Tenggara, mengatakan:
“Masyarakat internasional telah menjadi acuh tak acuh terhadap situasi Muslim Rohingya. Pengungsian mereka yang berkepanjangan di berbagai negara dan ketidakmampuan komunitas internasional untuk memaksa pemerintah Myanmar menerima Muslim Rohingya sebagai warga negara ini telah menyebabkan mereka menjadi dilupakan oleh masyarakat internasional."
Utusan khusus Sekjen PBB, Noeleen Heyzer, meminta negara-negara di dunia untuk membantu para pengungsi Rohingya di Bangladesh.
Sementara itu, peran PBB sebagai organisasi global terbesar untuk solusi dasar krisis Muslim Rohingya mendapat perhatian mereka, di mana menurut organisasi internasional ini mereka adalah minoritas agama dan etnis paling tertindas di dunia.
PBB, dengan menggunakan berbagai kapasitasnya, termasuk memiliki Dewan Keamanan, sebenarnya dapat mengambil langkah yang lebih serius untuk mengakhiri kekejaman pemerintah Myanmar terhadap Muslim Rohingya.
Muslim yang memiliki akar dalam sejarah Myanmar dan rumah bagi nenek moyang mereka.
Namun militer dan ekstremis Buddha, yang rakus akan properti, aset, rumah dan tanah pertanian Muslim Rohingya, terutama di provinsi Rakhine, telah menggusur mereka dari rumah dan ladang mereka dengan menciptakan bumi hangus.
Howling Shu, seorang ahli urusan internasional, mengatakan:
"Pemerintah Myanmar mencegah tim pencari fakta masuk untuk menyelidiki situasi Muslim Rohingya di negara ini. Namun, laporan yang diterbitkan oleh sumber independen dan warga Rohingya yang berhasil melarikan diri menunjukkan memburuknya situasi mereka."
Bagaimanapun, berdasarkan kesepakatan yang ditandatangani antara pemerintah Bangladesh dan pemerintah Myanmar sebelum kudeta baru-baru ini, disepakati pengembalian bertahap pengungsi Rohingya ke rumah mereka, tetapi transformasi politik di Myanmar setelah kudeta, bukan hanya membatalkan perjanjian ini, tetapi dalam debu politik dan protes internal Myanmar, situasi Muslim Rohingya juga dilupakan.
Untuk alasan ini, peran PBB dalam membantu menyelesaikan krisis Muslim Rohingya secara mendasar harus lebih menonjol dari sebelumnya, dan harapan mereka adalah organisasi ini tidak boleh cukup dengan hanya menerbitkan laporan.(sl)
