Pars Today

Perkembangan di Amerika selama sepekan lalu diwarnai sejumlah isu penting, di antaranya, AS kembali Jatuhkan Sanksi kepada Iran.

Selain itu, masih ada isu lainnya seperti, Kunjungan Wakil presiden Kamala Harris ke Asia, AS: Ada konsekuensi bencana jika Rusia pakai senjata nuklir di Ukraina,

AS kembali Jatuhkan Sanksi kepada Iran

Kementerian Keuangan AS mengumumkan dalam sebuah pernyataan pada hari Kamis (29/09/2022) bahwa mereka telah menempatkan 10 perusahaan dan satu kapal dalam daftar sanksi dengan dalih memfasilitasi ekspor minyak Iran.

Situs Kementerian Keuangan AS telah menulis dalam penjelasan tentang sanksi ini, "Hari ini, Kantor Pengawasan Aset Asing Kementerian Keuangan AS menempatkan jaringan perusahaan internasional yang terlibat dalam penjualan ratusan juta dolar minyak dan produk petrokimia Iran ke pelanggan di Asia Selatan dan Timur pada daftar sanksi."

Kemenkeu AS mengumumkan bahwa tindakan hari ini telah menargetkan beberapa perusahaan perantara Iran dan beberapa perusahaan cangkang di UEA, Hong Kong dan India.

Sanksi ini dijatuhkan dalam situasi di mana terbentuk fakta baru tentang hilangnya efek sanksi AS secara umum.

Baru-baru ini, Kemenkeu AS mendirikan kantor untuk menyelidiki apa yang disebut "efek sanksi yang tidak diinginkan".

Upaya ini telah diadopsi oleh pemerintah Biden di bawah bayang-bayang kesadaran Washington tentang perlambatan sanksi karena penggunaan yang berlebihan selama kepresidenan Trump.

Wapres AS Kamala Harris kutuk perilaku China yang mengganggu

Wakil Presiden AS Kamala Harris mengutuk tindakan China yang dianggap mengganggu di Pasifik, dan dia berjanji untuk memperdalam hubungan tidak resmi dengan Taiwan.

"China merusak elemen kunci dari tatanan berbasis aturan internasional," kata Harris di atas kapal USS Howard selama kunjungan ke instalasi Angkatan Laut AS terbesar di dunia di Yokosuka, dekat ibu kota Jepang, pada Rabu.

Harris, yang akan melakukan kunjungan selama empat hari ke Asia, mengatakan bahwa China telah mengerahkan kekuatan militer dan ekonominya untuk memaksa dan mengintimidasi tetangganya.

"Dan kami telah menyaksikan perilaku yang mengganggu di Laut China Timur dan di Laut China Selatan, dan yang terbaru, provokasi di Selat Taiwan.”

Pernyataan kepada para pelaut Amerika yang mengenakan pakaian putih muncul setelah Presiden AS Joe Biden berjanji dalam sebuah wawancara yang ditayangkan pada 18 September untuk membela pulau Taiwan yang diklaim China dari "serangan yang belum pernah terjadi sebelumnya".

AS menganut kebijakan "satu China" yang secara resmi hanya mengakui Beijing tetapi mengikat pemerintah AS untuk menyediakan sarana bagi Taiwan yang diperintah secara demokratis untuk mempertahankan diri.

China mengatakan Taiwan adalah salah satu provinsinya. China telah lama bersumpah untuk membawa Taiwan di bawah kendalinya dan tidak mengesampingkan penggunaan kekuatan untuk melakukannya.

Taiwan sangat menentang klaim kedaulatan China dan mengatakan hanya 23 juta penduduk pulau itu yang dapat memutuskan masa depannya.

Ketua DPR AS Nancy Pelosi mengunjungi Taiwan pada Agustus yang membuat marah China, dan kemudian melakukan latihan militer terbesarnya di sekitar pulau itu.

Harris mengatakan pasukan AS akan beroperasi di wilayah itu agar "tidak gentar dan tidak takut" bahkan ketika AS memperkirakan tindakan "agresif berkelanjutan" oleh China.

"Kami akan terus menentang setiap perubahan sepihak terhadap status quo," kata dia.

"Dan kami akan terus mendukung pertahanan diri Taiwan, konsisten dengan kebijakan lama kami. Taiwan adalah demokrasi yang dinamis yang berkontribusi pada kebaikan global---mulai dari teknologi hingga kesehatan, dan seterusnya, dan AS akan terus memperdalam hubungan tidak resmi kami."

Juru bicara Kementerian Luar Negeri China Wang Wenbin mengatakan bahwa AS perlu kembali ke kebijakan satu China dan "dengan tegas menjelaskan bahwa kebijakan itu menentang semua kegiatan separatis Taiwan".

Semetara itu dilaporkan pula bahwa Wakil Presiden Amerika Serikat (AS) Kamala Harris mengunjungi Korea Selatan (Korsel) dan tiba di pangkalan udara Osan pada hari Kamis (29/9/2022).

Harris akan bertemu dengan Presiden Korea Selatan Yoon Suk-yeol dan mengunjungi zona demiliterisasi (DMZ) yang memisahkan dua Korea. Langkah ini tentunya akan memicu kemarahan Korea Utara (Korut).

Kemarahan Korut belum mereda sejak Ketua DPR AS Nancy Pelosi mengunjungi perbatasan pada bulan Agustus. Pyongyang menyebut Pelosi sebagai perusak perdamaian internasional terburuk.

Sementara itu, Harris dan Yoon membahas aliansi keamanan jangka panjang, kemitraan ekonomi dan teknologi yang berkembang, dan berbagai masalah regional dan global lainnya.

Kunjungan Harris ke Korsel sebagai kelanjutan lawatan pejabat politik dan anggota DPR AS ke Seoul mengindikasikan upaya Washington untuk terus mengobarkan ketegangan dan kekacauan keamanan di Semanjung Korea dan Asia Timur.

Alasan seluruh kunjungan ini adalah memperkuat hubungan Washington dengan Seoul, dan memberi jaminan kepada Korsel untuk membela diri dari setiap konfrontasi keamanan potensial dengan Korut. Sementara itu, perilkau AS di kawasan Asia Timur sepenuhnya provokatif dan memicu ketegangan.

AS: Ada konsekuensi bencana jika Rusia pakai senjata nuklir di Ukraina

Amerika Serikat akan merespons secara tegas setiap penggunaan senjata nuklir oleh Rusia di Ukraina dan telah menjelaskan "konsekuensi bencana" yang akan dihadapi Moskow, kata Penasihat Keamanan Nasional AS Jake Sullivan, Minggu (25/9).

Pernyataan Sullivan merupakan ultimatum terbaru Amerika menyusul ancaman nuklir terselubung dari Vladimir Putin dalam pidatonya Rabu lalu. Putin juga mengumumkan mobilisasi militer masa perang pertamanya sejak Perang Dunia II.

"Jika Rusia menerobos garis ini, akan ada konsekuensi bencana bagi Rusia. Amerika Serikat akan menanggapinya secara tegas," kata Sullivan dalam program "Meet the Press" NBC.

Sullivan tidak membeberkan karakteristik rencana tanggapan AS dalam pernyataan pada Minggu, namun menurutnya bahwa AS secara pribadi ke Moskow telah "menjabarkan secara rinci apa maksudnya."

Ia menuturkan AS kerap berkomunikasi langsung dengan Rusia, seperti beberapa hari belakangan untuk membahas situasi di Ukraina serta tindakan dan ancaman Putin.

Presiden AS Joe Biden dalam pidato di Majelis Umum PBB di New York, Rabu, menuduh Putin membuat "ancaman nuklir terang-terangan terhadap Eropa" dengan nekat mengabaikan tanggung jawab nonproliferasi nuklir.

Rusia juga sedang mengelar referendum di empat wilayah Ukraina timur yang bertujuan mencaplok wilayah yang dikuasai pasukan Rusia selama invasi yang dimulai sejak Februari lalu.

Ukraina dan sekutunya menyebut referendum itu sebagai sebuah kepalsuan yang dirancang untuk membenarkan eskalasi perang dan upaya mobilisasi Putin setelah baru-baru ini kalah di medan perang.

Dengan menyertakan daerah Luhansk, Donetsk, Kherson dan Zaporizhzhia ke dalam Rusia, Moskow dapat menggambarkan ofensif untuk merebutnya kembali sebagai serangan terhadap Rusia sendiri, sebuah peringatan untuk Ukraina dan sekutunya dari Barat.

Usai mengalami kemerosotan di medan perang, Putin mengerahkan 300.000 tentara seraya mengancam akan menggunakan "cara yang ada" untuk melindungi Rusia.

"Ini bukan sebuah gertak," ucap Putin dalam pidato yang dianggap di panggung dunia sebagai ancaman kemungkinan penggunaan senjata nuklir.

Sullivan pada Minggu mengatakan: "Putin masih berniat ... melenyapkan warga Ukraina yang diyakini olehnya tidak memiliki hak untuk hidup. Jadi dia akan terus datang dan kami harus terus datang dengan senjata, amunisi, intelijen dan semua dukungan yang bisa kami berikan."