Skandal Baru HAM Pemerintah Biden

Departemen Kehakiman Amerika Serikat seraya merilis sebuah voting konsultatif dan persetujuan pemerintah negara ini, memberi kekebalan hukum kepada Mohammad bin Salman (MBS), putra mahkota Arab Saudi di berkas pembunuhan Jama Khashoggi, jurnalis dan kritikus Riyadh di Istanbul.

Voting konsultatif ini diumumkan ketika pengaduan terhadap putra mahkota Saudi dan antek-anteknya oleh Hatice Cengiz, tunangan Khashoggi dan organisasi demokrasi di dunia Arab kini telah diajukan ke pengadilan federal Washington.

Hakim pengadilan ini memberi tenggat waktu kepada pemerintah AS hingga Kamis tengah malam (17 November) memberi pendapat dan tanggapan atas permintaan pengacara MBS untuk memberi kekebalan hukum kepada kliennya ini mengingat posisi tingginya; Sementara Washington memiliki kesempatan dan dapat bungkam, tanpa mengungkapkan pendapat.

Media-media Amerika mengklaim bahwa mengingat bahwa perintaan ini tidak mengikat, pada akhirnya hakim mememutuskan untuk memberi kekebalan hukum dan Gedung Putih juga menyetujuinya.

Hatice Cengiz di akun Twitternya menulis, "Hari ini, Jamal kembali meninggal, Kami berpikir bahwa mungkin di AS ada cahaya untuk menegakkan keadilan, tapi ternyata uang kembali menang. Ini adalah dunia yang saya dan Jamal tidak mengetahuinya!"

Jamal Khashoggi, jurnalis dan kritikus Arab Saudi tewas di tangan agen Saudi dan atas instruksi langsung MBS serta jenazahnya dimutilasi pada Oktober 2018 saat mendatangi konsulat Saudi di kota Istanbul. Sementara itu, Washington menghindari melakukan langkah apa pun terhadap Mohammad bin Salmai meski ada kejahatan sadis ini, dan kini dengan merilis voting konsultatif, Washington memberi kekebalan hukum kepada MBS.

Bulan lalu Raja Arab Saudi, Salman bin Abdulaziz, sebagai bagian dari perubahan susunan kabinet kerajaan ini, mengangkat MBS sebagai kepada dewan menteri. Pengacara MBS mengatakan kepada pengadilan Amerika bahwa jabatan baru putra mahkota Saudi sebagai kepala dewan menteri akan membuatnya memiliki kekebalan hukum dari tuntutan di berkas pembunuhan Jamal Khashoggi.

Meski Biden selama kampanye berjanji akan meninjau ulang hubungan Washington dan Riyadh, serta bersikap lebih keras terhadap Arab Saudi, termasuk di bidang HAM, tapi kepentingan jangka panjang dan geopolitik Amerika di kawasan Asia Barat, telah memaksa Washington secara bertahap mengubah sikapnya terhadap Riyadh.

Setelah berkuasanya Biden pada Januari 2021, dan sejumlah sikapnya serta petinggi pemerintahannya seperti Menlu Antony Blinken dalam mengkritik Arab Saudi, diharapkan ada perubahan mendasar di hubungan Washington dan Riyadh. Tapi meski ada janji-janji seperti ini, kebijakan makro Amerika terhadap Arab Saudi sebagai salah satu mitra utamanya di Teluk Persia dan Asia Barat masih tetap bertumpu pada dukungan penuh terhadap Riyadh. Oleh karena itu, hubungan kedua negara masih tetap berada di level tertinggi.

Hal ini terbukti dengan berlanjutnya penjualan senjata Amerika ke Arab Saudi setelah terhenti sementara dan juga pengabaian kasus pembunuhan Jalam Khashoggi. Para presiden AS, khususnya dari kubu Demokrat seperti Joe Biden senantiasa mengklaim pembela HAM dan dengan dalih ini mereka menekan berbagai negara yang anti-hegemoni AS dengan beragam sanksi.

Meski demikian kinerja pemerintah Biden di bidang HAM menunjukkan bahwa mereka memanfaatkan isu ini sebagai alat untuk memajukan kepentingan Amerika dan mengambil upeti dari negara-negara sahabat serta menekan negara-negara rival serta anti-Washington. Sejatinya berbagai presiden AS tidak memiliki kekhawatiran sejati atas isu ini.

Sementara itu, terhadap Arab Saudi yang tercatat sebagai pelanggar HAM terbesar di dunia, Washington memperlakukannya sebagai negara demokratis. Kini Washington dengan memberi kekebalan hukum kepada MBS di kasus pembunuhan Jamal Khashoggi, sejatinya telah memberikan konsesi besar kepada Riyadh, dan Biden berharap mampu meraih konsesi besar politik, ekonomi dan militer dari Saudi melalui pelayanannya ini.

Amerika Serikat dengan mengabaikan pelanggaran keras HAM oleh Arab Saudi, masih tetap memperioritaskan kepentingan dan tujuan politik, keamanan dan ekonominya serta rezim Zionis Israel di Asia Barat. (MF)