HAM, Sarana Kebijakan Luar Negeri Negara-negara Hegemoni

Duta Besar Republik Islam Iran untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menilai Hak Asasi Manusia sebagai sarana kebijakan luar negeri negara-negara hegemoni. Gholam Hossein Dehqani mengatakan, PBB dirundung politisasi dan ketidakberdayaan dalam menghadapi tekanan kekuatan-kekuatan dunia.

Hal itu dikatakan Dehqani dalam pertemuan tingkat tinggi Majelis Umum PBB yang digelar pada Rabu, 13 Juli 2016. Ia menambahkan, politisasi ini terjadi ketika tokoh-tokoh besar bangkit untuk mencapai keadilan dan perdamaian supaya mereka bisa menghidupkan kembali nilai-nilai berharga; yaitu, nilai-nilai yang berakar dari dzat dan fitrah manusia, di mana para Anbiya telah mengukuhkannya.

Pernyataan Wakil Tetap Iran untuk PBB mengenai HAM dan nilai-nilainya mengekspresikan pandangan dan pendekatan komprehensif Iran terhadap semua aspek HAM. Kondisi dunia saat ini menunjukkan bahwa meskipun era kolonialisme, perang, perbudakan dan rasisme telah berlalu, namun aspek-aspek yang muncul dari fenomena tersebut membayangi umat manusia di era kontemporer ini.

Dewasa ini, kondisi HAM, bahkan di Amerika Serikat dan Eropa menunjukkan bahwa dunia masih jauh dari titik ideal. Pembunuhan brutal terhadap warga kulit hitam di Amerika dan kelanjutan diskriminasi serta penumpasan para pengunjuk rasa membuktikan sudut dan dimensi dari fakta pahit ini.

Seperti yang disinggung oleh Duta Besar Iran untuk PBB, dunia yang di dalamnya hanya 62 orang memiliki kekayaan sebesar kekayaan setengah dari penduduk dunia dan bahkan hanya satu persen dari penduduk dunia yang memiliki kekayaan, maka tentunya ini bukan dunia yang adil, damai dan yang diinginkan.

Faktanya adalah kebijakan negara-negara hegemoni dunia saat ini dipenuhi dengan pelanggaran nyata terhadap HAM. Dukungan mereka kepada terorisme, pelanggaran nyata terhadap hak-hak internasional, penolakan untuk melaksankan perjanjian perlucutan senjata dan pengabaian terhadap hak-hak menentukan dan suara rakyat merupakan tindakan yang memiliki pengaruh negatif terhadap nasib semua masyarakat dunia.

Menurut pandangan para pengklaim palsu pembela HAM, segala bentuk langkah yang mengecam sekutunya –bahkan jika sekutu mereka itu terlibat dalam kejahatan perang dan genosida anak-anak– dianggap sebagai garis merah mereka. Contoh nyata yang sangat disesalkan dari pandangan tersebut adalah penghapusan koalisi militer anti-Yaman yang dipimpin oleh Arab Saudi dari daftar pelanggara HAM dan pembantaian anak-anak.

Dalam laporan terbarunya, PBB memasukkan koalisi Arab anti-Yaman yang dipimpin Arab Saudi ke dalam daftar pelanggar hak anak-anak Yaman, dan negara-negara anggota koalisi tersebut harus bertanggung jawab terhadap 60 persen dari terbunuhnya 785 anak Yaman. Namun tiba-tiba Ban Ki-moon, Sekretaris Jenderal PBB dalam sebuah langkah yang memalukan mengumumkan bahwa nama koalisi Arab pimpinan Arab Saudi telah dihapus dari daftar pelanggar hak anak-anak Yaman. keputusan tersebut menujukkan kuatnya tekanan AS dan Arab Saudi terhadap Sekjen PBB, seperti yang diisyaratkan Ban dalam statemennya.

Melihat fakta yang terjadi, Wakil Tetap Iran untuk PBB mengatakan, cara kerja dan kinerja PBB untuk merealisasikan kepentingan-kepentingan riil bangsa-bangsa masih dipersoalkan dan dipertanyakan. Dehqani menjelaskan, PBB memerlukan perubahan pendekatan agar mampu menempatkan HAM untuk meningkatkan nilai-nilai mendasar manusia seperti kesetaraan dan keadilan.

PBB seharusnya mampu menahan berbagai tekanan dan independen dalam mengambil keputusan serta menghapus ketergantungan terhadap bantuan finansial negara-negara pelanggar HAM dan pendukungnnya. Selain itu, PBB harus menjauhi kebijakan standar ganda dan politisasi dalam kebijakannya. Jika hal ini tidak dilakukan, maka lembaga dunia itu tidak akan mampu merealisasikan tujuan dan cita-cita pendirian badan dunia ini. (RA)