Perselisihan Partai Republik dan Gedung Putih Mengenai Bantuan ke Israel dan Ukraina
Meski pemerintahan Biden telah mengumumkan dukungan politik penuhnya terhadap tindakan kriminal rezim Zionis di Jalur Gaza dan bahkan menentang gencatan senjata, tetapi isu bantuan keuangan ke Israel yang dianggap oleh Partai Republik sejalan dengan pandangan Gedung Putih yang ingin memberikan bantuan keuangan dan senjata secara simultan kepada Ukraina telah menyebabkan perselisihan yang luas antara Kongres dan Gedung Putih.
Dewan Perwakilan Rakyat AS yang dikuasai Partai Republik menyetujui rencana perang Tel Aviv dengan Hamas senilai $14,3 miliar.
Rencana ini disetujui dengan 226 suara mendukung melawan 196 suara menentang di Dewan Perwakilan Rakyat, dan hanya dua anggota Partai Republik yang menentang rencana ini sementara 12 anggota Partai Demokrat menyetujuinya.
Hal ini jarang terjadi karena paket bantuan ke Israel biasanya mendapat dukungan bipartisan yang luas, tapi rencana bantuan Tel Aviv yang diajukan oleh Ketua DPR baru Mike Johnson ditentang keras oleh Partai Demokrat.
Partai Demokrat mengatakan bahwa rencana Partai Republik tidak akan berhasil, seraya mengkritik bahwa rencana Partai Republik tidak termasuk memberikan bantuan keamanan kepada Ukraina dalam perang terhadap Rusia, dan mereka juga mengatakan bahwa RUU ini akan mengurangi anggaran Layanan Pendapatan Internal (IRS).
Padahal, menurut rencana tersebut, bantuan kepada Tel Aviv dilakukan dengan mengurangi pendapatan dalam negeri pemerintah AS.
Pada saat yang sama, Kantor Anggaran Kongres AS, yang merupakan organisasi non-partisan, mengatakan dalam konteks ini bahwa kompensasi biaya bantuan kepada Israel melalui pengurangan anggaran Layanan Pendapatan Internal AS akan menambah defisit anggaran dan akan mengakibatkan hilangnya pendapatan sekitar $26,8 miliar selama sepuluh tahun
Sebelumnya, Gedung Putih telah mengumumkan akan memveto setiap rancangan undang-undang terkait bantuan ke Israel tanpa bantuan ke Ukraina.
John Kirby, koordinator komunikasi strategis Dewan Keamanan Nasional Gedung Putih, pada Kamis (02/11/2023) menegaskan bahwa Biden akan memveto rencana yang hanya akan mencakup bantuan untuk perang Israel melawan Hamas.
Dia menekankan bahwa Biden mendukung paket bantuan gabungan yang mencakup bantuan ke Israel, Gaza, dan Ukraina, serta prioritas lain dalam usulan anggaran keamanan nasional senilai $106 miliar.
Meski pemerintahan Biden telah mengumumkan dukungan politik penuhnya terhadap tindakan kriminal rezim Zionis di Jalur Gaza dan bahkan menentang gencatan senjata, tetapi isu bantuan keuangan ke Israel yang dianggap oleh Partai Republik sejalan dengan pandangan Gedung Putih yang ingin memberikan bantuan keuangan dan senjata secara simultan kepada Ukraina telah menyebabkan perselisihan yang luas antara Kongres dan Gedung Putih.
Presiden AS Joe Biden sudah menyatakan akan memveto rencana ini. Biden menginginkan hampir $106 miliar untuk Israel, Ukraina, Gaza, keamanan perbatasan AS, dan kebutuhan lainnya.
Hal penting mengenai persetujuan rencana bantuan kepada rezim Zionis adalah, berbeda dengan kasus-kasus sebelumnya di Kongres, di mana persetujuan bantuan kepada rezim ini dilakukan secara konsensus, kali ini perbedaan pendapat antara Partai Republik dan Demokrat semakin besar.
Hal ini menyebabkan sejumlah besar perwakilan dari Partai Demokrat tidak setuju dengan hal ini dan menentang rencana tersebut.
Sementara itu, di Senat AS terdapat dukungan bipartisan untuk bantuan kepada Israel dan lebih banyak dukungan untuk Ukraina, tapi di Dewan Perwakilan Rakyat, banyak anggota Partai Republik yang menentang pengiriman lebih banyak bantuan ke Ukraina, dan kedua majelis tersebut berselisih satu sama lain.
Chuck Schumer, pemimpin mayoritas Partai Demokrat di Senat Amerika Serikat mengklarifikasi, Senat tidak akan meninjau rencana DPR yang sangat cacat, tapi sebagai gantinya, kami akan melanjutkan paket bantuan darurat bipartisan kami, yang mencakup bantuan ke Israel, Taiwan, Ukraina, dan bantuan kemanusiaan ke Gaza.
Pemerintahan Biden sekarang semakin khawatir bahwa, mengingat penolakan umum dari Partai Republik terhadap bantuan skala besar saat ini ke Ukraina serta permintaan bersyarat dan terbatasnya bantuan ini, persetujuan rencana bantuan saat ini ke Israel tanpa mempertimbangkan paket keuangan umum di Kongres, hal itu akan mengganggu strategi Washington dalam perang di Ukraina dan menurunkan motivasi Ukraina dalam perang melawan Rusia.
Sejatinya, fokus Amerika pada isu perang di Gaza dan banyaknya kunjungan pejabat senior pemerintahan Biden telah menyebabkan memudarnya isu Ukraina dalam praktiknya dan upaya untuk terus membantu Kiev tetap sia-sia.
Masalah inilah yang menimbulkan kritik dan peringatan dari pihak berwenang Ukraina.
Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskiy baru-baru ini menyatakan kekecewaannya atas dukungan sekutu Barat Ukraina terhadap Kiev dengan memperingatkan akan memudarnya perang di Ukraina.(sl)
