Rusia: Iran Sepenuhnya Benar, Hak Nuklir Setiap Negara Tak Bisa Disangkal
May 04, 2025 17:20 Asia/Jakarta
Pars Today – Wakil tetap Rusia di Badan Energi Atom Internasional, IAEA, mengonfirmasi sikap Iran, terkait haknya menguasai siklus bahan bakar nuklir, dan menekankan hak tak terbantahkan negara-negara anggota Traktat Non-Proliferasi Nuklir, NPT.
Mikhail Ulyanov, Sabtu (3/5/2025) malam mengatakan, “Saya lebih memilih untuk tidak berkomentar soal detail masalah di fase sensitif perundingan ini, tapi Menteri Luar Negeri Iran, sepenuhnya benar.”
Ia menambahkan, “Berdasarkan perjanjian NPT, negara-negara anggota tidak hanya terikat oleh sebagian persyaratan, mereka juga memiliki hak asasi yang tidak bisa dipertanyakan.”
Sebelumnya Menlu Iran Sayid Abbas Araghchi, merespons pernyataan terbaru Menlu AS Marco Rubio, yang kembali menyampaikan klaim pelarangan pengayaan uranium oleh Iran.
Sayid Abbas Araghchi menegaskan, “Pengulangan klaim-klaim tidak benar, tidak akan mengubah kenyataan-kenyataan asasi.” Menlu Iran melanjutkan, “Iran, sebagai salah satu penandatangan pendirian NPT, secara penuh berhak memiliki siklus bahan bakar nuklir.”
Menurut Araghchi, di antara negara-negara anggota NPT, terdapat banyak contoh dari negara-negara yang selain mengayakan uranium juga menolak sepenuhnya senjata nuklir, seperti beberapa negara Asia, Eropa, dan Amerika Selatan.
“Sikap-sikap maksimum dan retorika-retorika provokatif alih-alih membantu penyelesaian konflik, justru akan memperlemah kemungkinan dicapainya kesepakatan. Sebuah kesepakatan yang kredibel dan permanen dapat dicapai, dan hanya membutuhkan itikad politik dan strategi yang adil,” katanya.
Perjanjian NPT yang pendiriannya turut ditandatangani Iran, dalam Pasal 4, menjamin hak negara-negara anggota untuk memanfaatkan energi nuklir bertujuan damai, dan pengayaan uranium merupakan bagian dari hak ini.
Pernyataan Menlu AS, disampaikan di tengah berlangsungnya putaran baru perundingan nuklir tidak langsung Iran dan AS, dan sebagian pihak meyakini statemen kontradiktif pejabat AS dapat semakin menghambat proses perundingan. (HS)
Tags