Alasan dan Tujuan Mengubah Nama Kementerian Pertahanan AS Menjadi Kementerian Perang

Pars Today - Presiden AS Donald Trump menandatangani perintah eksekutif untuk mengganti nama Kementerian Pertahanan AS menjadi "Kementerian Perang".

Keputusan Donald Trump untuk mengganti nama Kementerian Pertahanan AS menjadi "Kementerian Perang", yang tercatat sebagai perintah eksekutif ke-200 dalam masa jabatan keduanya, telah mendapat sambutan luas di kalangan politik dan militer di seluruh dunia.

Perubahan nama yang mengingatkan pada nama lembaga tersebut sebelum tahun 1949, dipandang tidak hanya sebagai perubahan simbolis tetapi juga sebagai tanda kemungkinan perubahan dalam pendekatan terhadap kebijakan luar negeri dan militer AS.

Kementerian yang  dikenal sebagai "Kementerian Perang" hingga berakhirnya Perang Dunia II pada tahun 1947. Setelah perang, dengan disahkannya Undang-Undang Keamanan Nasional tahun 1947, Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara digabung di bawah satu struktur yang disebut "Organisasi Militer Nasional", dan pada tahun 1949 nama lembaga ini diubah menjadi "Kementerian Pertahanan". Tujuan perubahan ini adalah untuk menekankan pendekatan defensif dan penangkalan di era nuklir, alih-alih berfokus pada agresi dan hasutan perang.

Namun, Trump telah menyerukan kembalinya "Kementerian Perang", dengan alasan bahwa nama "Kementerian Pertahanan" terlalu defensif. "Kita memenangkan Perang Dunia I dan II, dan nama Kementerian Perang memiliki dampak yang lebih kuat," ujarnya dalam sambutan di Ruang Oval. "Nama itu mewakili kekuatan, agresi, dan kemenangan."

Trump yakin bahwa kata "pertahanan" terdengar pasif dan tidak mencerminkan kekuatan militer Amerika secara memadai. "Penangkalan hanya datang dari kesiapan untuk menyerang," katanya.

Menteri Pertahanan Trump, Pete Hegseth menggambarkan perubahan ini sebagai langkah menuju "memulihkan semangat perang dan kemenangan", menekankan bahwa militer AS harus "bertempur dengan tegas, bukan hanya bertahan".

Namun, jangan dilupakan bahwa Kementerian Pertahanan AS yang sama telah melancarkan dan memimpin berbagai perang dan invasi selama 75 tahun terakhir, dan tidak pernah menjadi institusi yang hanya berfokus pada pertahanan Amerika Serikat.

Oleh karena itu, Trump telah memilih nama untuk kementerian yang besar ini, dengan anggaran satu triliun dolar, yang awalnya diciptakan untuk tujuan ini, yaitu perang. Perang di seluruh penjuru dunia, mulai dari Korea dan Vietnam di Asia Timur dan Tenggara, hingga perang di Afghanistan, Irak, Yaman, dan Libya di Asia Barat dan Afrika Utara, dan akhirnya perang di Kuba, Grenada, dan Panama di Amerika.

AS saat ini sedang berperang dengan Rusia secara tidak langsung di Ukraina, dan beberapa minggu yang lalu secara ilegal menginvasi wilayah Iran, dan sewaktu-waktu AS dapat menyerang Venezuela. Oleh karena itu, mengubah nama Kementerian Pertahanan menjadi Kementerian Perang AS tidak akan membawa perubahan yang signifikan.

Itulah sebabnya beberapa kritikus keputusan tersebut, termasuk Senator Demokrat Tommy Duckworth, menyebut langkah tersebut "politis, tidak perlu, dan mahal".

Ia berpendapat bahwa biaya perubahan ini, yang mencakup pemutakhiran dokumen, penandaan, dan pencitraan institusi militer, dapat digunakan untuk mendukung keluarga militer atau memperkuat diplomasi.

Namun, beberapa pihak percaya bahwa penggunaan kata "perang" dapat diartikan sebagai tanda pendekatan yang lebih agresif oleh Amerika Serikat terhadap rival global seperti Tiongkok atau Rusia. Namun, yang lain percaya bahwa perubahan tersebut hanyalah simbolis dan tidak akan berdampak besar pada kebijakan praktis AS. Karena perubahan nama resmi memerlukan persetujuan Kongres dan perintah eksekutif Trump hanya mengizinkan penggunaan "Kementerian Perang" sebagai nama sekunder.

Bagaimanapun, mengubah nama Kementerian Pertahanan menjadi "Kementerian Perang" merupakan bagian dari upaya Trump untuk membangun kembali citra Amerika yang hancur sebagai kekuatan militer yang tak tertandingi, kekuatan yang, menurut Presiden AS saat ini, belum memenangkan satu perang pun dalam 75 tahun sejak Perang Dunia II, dan sekarang, tampaknya, akan melupakan inefisiensi militer ini dengan mengubah namanya.(sl)