IPU Tekankan Penguatan Hukum Humaniter Internasional

Dalam pernyataan penutupan Sidang ke-151 Majelis Umum Uni Antarparlemen Dunia (Inter-Parliamentary Union – IPU), ditegaskan kembali peran penting diplomasi parlemen dalam mempromosikan perdamaian global, serta diserukan kepada seluruh negara untuk menjauhkan kepentingan politik dari bantuan kemanusiaan dan mematuhi prinsip-prinsip hukum kemanusiaan internasional.

Pernyataan penutupan IPU, yang ditandatangani oleh seluruh anggota termasuk Republik Islam Iran, menekankan pentingnya memperkuat hukum humaniter internasional dan memperluas operasi kemanusiaan dalam menghadapi berbagai krisis.

Sidang tersebut, yang diadakan di Jenewa dengan partisipasi aktif delegasi parlemen Iran, membahas peran diplomasi parlemen dalam memperkuat dialog, solidaritas, dan multilateralitas sebagai pilar utama kerja sama global.

Menurut laporan Pars Today yang dikutip dari IRNA, delegasi Iran dalam sidang tersebut menyampaikan pandangan dan posisi kemanusiaan Republik Islam Iran, menegaskan komitmen Teheran terhadap tatanan hukum internasional dan prinsip-prinsip kemanusiaan bersama di masa krisis. Selain itu, anggota delegasi juga mengadakan pertemuan bilateral dengan para ketua dan wakil ketua parlemen berbagai negara untuk bertukar pandangan mengenai isu-isu penting kawasan dan dunia.

Seruan untuk Melindungi Warga Sipil dan Infrastruktur Vital

Pernyataan IPU menyoroti peningkatan tajam konflik bersenjata global dan kerentanan kelompok sipil, termasuk perempuan, anak-anak, dan pengungsi. Dokumen tersebut menegaskan perlunya perlindungan segera terhadap infrastruktur sipil penting, seperti rumah sakit, tenaga medis, dan fasilitas publik.

Lebih lanjut, IPU melarang penggunaan senjata dengan dampak kemanusiaan jangka panjang, termasuk ranjau darat dan amunisi curah (cluster munitions), serta memperingatkan bahaya politisasi bantuan kemanusiaan dan penurunan pendanaan global yang bersifat menyelamatkan jiwa.Seruan untuk Akses Bantuan Kemanusiaan Tanpa Hambatan

Organisasi ini mendesak seluruh pemerintah untuk menjamin akses cepat dan tanpa hambatan bagi bantuan kemanusiaan, serta memberikan dukungan finansial dan politik kepada lembaga-lembaga seperti Komite Internasional Palang Merah (ICRC).

Selain itu, IPU menekankan pentingnya penerapan prinsip hukum humaniter internasional dalam hukum nasional, termasuk pelatihan kepada personel militer dan penguatan mekanisme penegakan hukum terhadap kejahatan perang.

Partisipasi Perempuan dan Generasi Muda dalam Perdamaian

Dalam bagian penutup, pernyataan IPU menegaskan komitmennya untuk meningkatkan peran perempuan dan kaum muda dalam proses pengambilan keputusan terkait perdamaian dan keamanan internasional. IPU juga menekankan bahwa diplomasi parlemen harus menjadi sarana utama untuk memperkuat kerja sama internasional, membangun kepercayaan, dan menegakkan nilai-nilai kemanusiaan universal.(PH)