Proyek 2025: Alat Trump untuk Amankan Kekuasaan dan Singkirkan Kubu Demokrat
Presiden Amerika Serikat, meskipun pada awalnya menjauh dari rencana konservatif “Proyek 2025”, kini telah menempatkan pelaksanaannya dalam agenda pemerintahannya — sebuah program kontroversial yang menurut para analis bertujuan untuk memusatkan kekuasaan di Gedung Putih, melemahkan lembaga-lembaga independen, dan menghukum negara bagian yang dikuasai Partai Demokrat.
“Proyek 2025” adalah rencana setebal 900 halaman yang disusun oleh lembaga konservatif Heritage Foundation, yang menyerukan pengecilan skala pemerintah federal, penguatan kekuasaan eksekutif presiden, serta pengetatan kebijakan imigrasi dan keamanan perbatasan.
Meskipun Donald Trump, Presiden Amerika Serikat, selama masa kampanye pemilu sempat menyebut sebagian isi proyek ini “berlebihan dan tidak realistis,” namun setelah kembali menduduki Gedung Putih, ia menyambut baik implementasinya.
Namun demikian, laporan menunjukkan bahwa kecepatan pelaksanaan program tersebut menurun tajam sejak Agustus 2025. Berdasarkan data yang dipublikasikan oleh situs pelacak proyek ini, dari total 318 sasaran yang ditetapkan, sekitar 48 persen telah dijalankan, dan hanya satu sasaran yang mengalami kemajuan setiap bulan sejak musim panas.
Menurut laporan Pars Today yang dikutip dari IRNA, pengurangan anggaran untuk United States Agency for International Development (USAID) merupakan salah satu hasil nyata dari pelaksanaan “Proyek 2025”. Para pengkritik memperingatkan bahwa penerapan penuh proyek ini dapat menyebabkan konsentrasi kekuasaan yang belum pernah terjadi sebelumnya di tangan presiden, membatasi kebebasan individu, hak-hak minoritas, serta independensi lembaga-lembaga federal. Meski demikian, Trump menyatakan bahwa ia bermaksud mengambil keputusan terkait penghapusan lembaga-lembaga yang menurutnya merupakan “basis kekuatan Partai Demokrat.”
Para analis berpendapat bahwa Trump berupaya memanfaatkan potensi penutupan pemerintahan (government shutdown) sebagai alat tekanan terhadap negara-negara bagian yang dikuasai Demokrat, guna mempercepat pelaksanaan bagian-bagian proyek yang tersisa. Sementara laju pencapaian target proyek ini melambat, para pakar memperkirakan bahwa dampak politik dan strukturalnya akan terus berlanjut hingga pemilihan paruh waktu tahun 2026.(PH)
