Sanae Takaichi: Simbol Kekuatan Perempuan Jepang atau Pewaris Sistem Pria?

Pars Today - Pelantikan Sanae Takaichi sebagai Perdana Menteri Jepang bukan hanya peristiwa bersejarah, tetapi juga ujian bagi masa depan politik di negara yang masih dibalut tembok patriarki yang kaku. Sebagai perempuan pertama yang memimpin pemerintahan Jepang, ia terjebak di antara janji perubahan dan pelestarian tradisi yang telah lama ada, serta menghadapi jalan yang sulit antara reformisme dan konservatisme.

Pada akhir Oktober, Partai Demokrat Liberal (LDP) Jepang memilih politisi konservatif berusia 64 tahun, Sanae Takaichi, sebagai Perdana Menteri di salah satu masa paling kritis dalam sejarahnya. Pemilihan ini terjadi di saat fondasi kekuasaan partai terguncang oleh kekalahan pemilu musim panas lalu dan runtuhnya koalisi 26 tahun dengan Partai Komeito.

Takaichi, yang telah lama dianggap sebagai salah satu sekutu terdekat dan pewaris intelektual mantan Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe, telah berjanji untuk melanjutkan kebijakan ekonominya, yang dikenal sebagai "Sanaenomics".

Namun, pertanyaan utamanya adalah apakah seorang perdana menteri perempuan dengan pendekatan yang tegas dan tradisional dapat memimpin negara yang sedang krisis menuju perubahan atau tidak?

Laporan dari Pars Today ini mengulas tantangan yang dihadapi perdana menteri perempuan pertama di Jepang, sebagai berikut:

Pendekatan yang tidak feminin

Takaichi telah menunjukkan citra yang disiplin dan tegas sejak awal karier politiknya. Ia menganggap Margaret Thatcher sebagai panutan kepemimpinannya dan, dengan mengenakan setelan jas dan celana panjang biru formal, praktis menciptakan kembali simbol kekuatan laki-laki.

Sebagaimana Thatcher harus bertindak lebih keras daripada rekan-rekan partainya yang laki-laki untuk mempertahankan posisinya, Takaichi juga mengambil langkah serupa di Partai Demokrat Liberal Jepang.

Ia menentang "kuota gender" dan menekankan "kesetaraan kesempatan", tetapi dalam praktiknya pandangan ini telah menjauhkan diri dari kebijakan feminis. Meskipun ia berjanji bahwa separuh kabinetnya akan diisi oleh perempuan, ia akhirnya hanya menunjuk dua perempuan untuk posisi menteri, membagi posisi-posisi kunci di antara para pesaing laki-laki.

Kontradiksi ini menunjukkan bahwa ia lebih mengutamakan stabilitas politik daripada mereformasi struktur gender partai, lebih memilih beradaptasi dengan tradisi daripada menantangnya.

Perempuan konservatif

Fenomena perempuan seperti Takaichi tidak hanya terjadi di Jepang. Di banyak negara sayap kanan di seluruh dunia, perempuan harus lebih tangguh daripada laki-laki dalam struktur konservatif yang sama untuk meraih kekuasaan. Di Eropa, Giorgia Meloni berkuasa di Italia dengan model serupa. Takaichi juga bergerak di jalur yang sama, bukan sebagai seorang reformis, melainkan sebagai produk alami dari sistem politik tradisional Jepang.

Sisi pribadinya, tentu saja, berbeda. Kecintaannya pada heavy metal dan bermain drum di waktu luang memberinya citra yang lebih manusiawi, tetapi sisi pribadi ini tidak memengaruhi sikap tegasnya terhadap isu-isu perempuan. Takaichi tetap menentang banyak isu, termasuk perempuan yang mempertahankan nama keluarga mereka setelah menikah, sebuah pandangan yang membuat Jepang tetap sangat konservatif di antara negara-negara maju.

Perempuan dalam politik di Jepang

Posisi Takaichi harus dilihat dalam konteks politik Jepang, sebuah masyarakat yang masih menganggap perempuan berkuasa sebagai pengecualian. Gubernur Tokyo Yuriko Koike telah menggandakan porsi perempuan dalam pemerintahan kota melalui kebijakan reformasi dan dukungan keluarga, tetapi ia pun menghadapi perlawanan struktural di tingkat nasional. Ia sendiri pernah mengatakan, "Perempuan di Jepang tidak menghadapi langit-langit kaca, melainkan tembok besi."

Pengalaman politisi perempuan lainnya, termasuk Renho Saito, juga menggambarkan realitas ini. Media menjuluki persaingannya dengan Koike sebagai "pertempuran para perempuan naga", sebuah deskripsi yang merendahkan yang tidak akan pernah diterapkan pada laki-laki. Dalam lingkungan seperti itu, Takaichi memilih untuk hidup berdampingan dengan tembok besi ini daripada meruntuhkannya.

Statistik juga membuktikan hal ini. Perempuan hanya memegang 15,7 persen kursi di majelis rendah parlemen Jepang, dan negara ini berada di peringkat terakhir di antara negara-negara G7 dalam hal kesetaraan gender. Dalam hal ini, jabatan Perdana Menteri Takaichi lebih merupakan simbol adaptasi cerdas dalam sistem patriarki daripada tanda perubahan.

Krisis di Partai Demokrat Liberal dan ujian kepemimpinan

Naiknya Takaichi ke tampuk kekuasaan bertepatan dengan krisis mendalam di partai yang berkuasa. Kekalahan pemilu, skandal keuangan, dan terungkapnya hubungan beberapa anggota parlemen dengan Gereja Unifikasi telah menggerogoti kepercayaan publik. Untuk memulihkan legitimasi partai, ia telah mengadopsi strategi bercabang dua: melanjutkan kebijakan ekonomi Shinzo Abe dan memperkuat poros keamanan pemerintah.

Di bidang ekonomi, ia untuk sementara menghidupkan kembali pertumbuhan pasar dengan kebijakan ekspansif dan investasi dalam teknologi baru, semikonduktor, dan energi nuklir. Namun dalam kebijakan luar negeri, pendekatan agresifnya terhadap Tiongkok dan Korea Selatan telah menimbulkan kekhawatiran. Bersekutu dengan Washington dan meningkatkan anggaran pertahanan telah meningkatkan popularitasnya di kalangan nasionalis tetapi telah memperumit hubungan regional.

Masa Depan Takaichi: Antara perubahan dan keberlanjutan

Takaichi kini berada di titik kritis, di mana Jepang terombang-ambing antara stabilitas ekonomi, krisis kepercayaan publik, dan tekanan sosial untuk perubahan. Ia adalah perempuan pertama yang mencapai jabatan eksekutif tertinggi negara, tetapi kekuasaannya bukan berasal dari reformasi, melainkan dari akomodasi terhadap tatanan yang ada.

Jika ia dapat memulihkan perekonomian dan mengendalikan korupsi, ia mungkin dapat menyelamatkan Partai Demokrat Liberal dari keruntuhan, tetapi mengabaikan tuntutan perempuan dan generasi muda dapat mengikis fondasi legitimasinya. Pada akhirnya, Sanae Takaichi lebih merupakan simbol paradoks bahwa perempuan hanya dapat meraih kekuasaan dengan menerima norma-norma laki-laki, alih-alih pertanda era baru bagi perempuan di Jepang. Keberhasilan atau kegagalannya tidak hanya akan menentukan nasib partai yang berkuasa, tetapi juga arah masa depan kesetaraan gender di Jepang.(sl)