Kementerian Kehakiman Trump dalam “Perang” dengan Lembaga Yudikatif AS
Kantor berita Amerika Bloomberg dalam laporannya memperingatkan bahwa Kementerian Kehakiman di bawah pemerintahan Donald Trump, dengan menggambarkan misinya sebagai “perang melawan lembaga peradilan,” telah menyerang salah satu pilar utama demokrasi Amerika Serikat, yaitu prinsip pemisahan kekuasaan.
Laporan tersebut mengungkap pemecatan puluhan hakim, pembentukan kasus-kasus hukum lemah terhadap para pengkritik, serta upaya menempatkan hakim-hakim yang loyal sebagai bagian dari strategi baru pemerintahan Trump.
Menurut Bloomberg, Kementerian Kehakiman AS di era Trump secara efektif telah menyatakan perang terhadap lembaga peradilan negara itu.Todd Blanche, Wakil Jaksa Agung AS, mengatakan bahwa kementeriannya kini berada “dalam kondisi perang” dan menegaskan perlunya pengacara yang memiliki “semangat juang tinggi.”
Sikap bermusuhan ini juga tercermin dalam tindakan nyata. Pengadilan imigrasi di Amerika Serikat mengalami pemecatan massal para hakim — sejak Februari lalu, 70 hakim diberhentikan, dan secara keseluruhan 125 dari 700 hakim pengadilan imigrasi telah diganti. Bloomberg menggambarkan langkah ini sebagai upaya sistematis untuk menempatkan hakim-hakim yang loyal kepada pemerintahan Trump.
Selain itu, atas perintah Trump, Kementerian Kehakiman telah membuka kasus hukum lemah terhadap para pengkritiknya, termasuk James Comey, mantan Direktur FBI, dan Letitia James, Jaksa Agung Negara Bagian New York.Pada tingkat federal, penyelidikan terhadap mantan pejabat Kementerian Kehakiman yang pernah menangani kasus pidana terhadap Trump juga telah dimulai.
Bloomberg memperingatkan bahwa tren ini, yang disertai dengan pencitraan hakim sebagai “musuh politik,” merupakan ancaman paling serius terhadap sistem pemisahan kekuasaan di Amerika Serikat, serta secara mendasar melemahkan kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan.(PH)
