Analis Tiongkok: Konsekuensi Sanksi AS terhadap Iran adalah Eskalasi Konfrontasi

Pars Today – Seorang analis Tiongkok saat merespons langkah-langkah Washington terhadap Tehran menegaskan bahwa kondisi saat ini di berkas nuklir Iran adalah hasil langsung keluarnya Amerika dari JCPOA dan sanksi baru Washington hanya akan memperumit masalah ini.

Li Haidong, profesor hubungan internasional Tiongkok, terkait penerapan sanksi Amerika Serikat terhadap perusahaan-perusahaan Tiongkok yang bekerja sama dengan Iran, pada hari Kamis (13/11/2025) mengatakan kepada majalah Global Times bahwa sanksi-sanksi tersebut merupakan contoh lain dari “yurisdiksi ekstrateritorial dan sepihak” Washington yang merugikan kepentingan komersial lembaga-lembaga dan individu-individu yang menjadi target.

Pernyataan ini disampaikan setelah Departemen Keuangan Amerika Serikat pada hari Rabu mengumumkan bahwa Washington menargetkan 32 individu dan entitas yang berbasis di Iran, Uni Emirat Arab, Turki, Tiongkok, Hong Kong, India, Jerman, dan Ukraina, yang mengoperasikan beberapa jaringan untuk mendukung Iran.

Li, seraya menyatakan bahwa penerapan yurisdiksi ekstrateritorial oleh Amerika Serikat secara keliru menargetkan banyak aktivitas komersial normal berbagai perusahaan, menambahkan bahwa konsekuensi dari sanksi sepihak merupakan faktor yang meningkatkan konfrontasi.

Pakar Tiongkok tersebut kemudian menegaskan bahwa sanksi-sanksi ini tidak hanya gagal mengatasi kekhawatiran yang diklaim oleh Amerika Serikat, tetapi justru melipatgandakan masalah yang sebenarnya ingin dihindari Washington.

Dalam konteks yang sama, Lu Xiang, peneliti di Akademi Ilmu Pengetahuan Sosial Tiongkok, juga berpendapat bahwa sanksi Washington dikeluarkan berdasarkan informasi yang tidak jelas dan tanpa penjelasan spesifik mengenai entitas yang menjadi target, aktivitas yang diklaim mereka lakukan, atau jenis pelanggaran yang dituduhkan.

Lu, dengan menyatakan bahwa akar utama kompleksitas dalam isu nuklir Iran terletak pada penarikan sepihak Amerika Serikat dari perjanjian nuklir yang dikenal sebagai Rencana Aksi Bersama Komprehensif (JCPOA), menambahkan: “Jika Washington benar-benar khawatir tentang keamanan regional, maka ia harus mengambil langkah pertama dan kembali ke kerangka multilateral serta serius dari JCPOA, dan menyelesaikan perbedaan melalui dialog.” Namun demikian, dalam kondisi di mana Amerika Serikat belum kembali ke perjanjian tersebut, penerapan sanksi-sanksi ekstrateritorial terhadap lembaga dan individu—termasuk yang berada di Tiongkok—hanya memperburuk ketegangan dan tidak memberikan kontribusi apa pun untuk menyelesaikan situasi yang ada.

Tiongkok sejak lama telah menyatakan penentangan tegasnya terhadap sanksi-sanksi ekstrateritorial Amerika Serikat.

“Guo Jiakun,” juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok, juga pada bulan lalu, menanggapi sanksi Amerika Serikat terhadap lebih dari 50 individu, perusahaan, dan kapal atas tuduhan keterlibatan dalam ekspor minyak dan gas cair Iran—termasuk satu perusahaan Tiongkok—menegaskan bahwa Beijing menentang sanksi-sanksi sepihak dan ilegal yang tidak memiliki dasar hukum internasional maupun mandat Dewan Keamanan. (MF)