Pakar Lebanon: Syarat Kesuksesan Perundingan Nukliur, AS Kurangi Tuntutan

Pars Today - Pakar Lebanon mengatakan, "Pengurangan tuntutan AS adalah syarat keberhasilan perundingan nuklir, dan Iran menekankan hak kedaulatannya.

Ali Baydoun, profesor Hukum Internasional Lebanon menyatakan dalam sebuah wawancara dengan Al-Masirah TV bahwa keberhasilan perundingan nuklir Iran membutuhkan pengurangan batas tuntutan AS, dan mencatat bahwa keseimbangan kekuatan dan kapasitas negosiasi masing-masing pihak memainkan peran penting dalam mencapai kesepahaman, terutama karena Tehran memasuki negosiasi dengan mengandalkan kekuatan hukum dan politiknya serta membela hak kedaulatannya.

Ia menambahkan dengan menjelaskan bahwa posisi Iran dalam negosiasi berasal dari hak kedaulatan yang diabadikan dalam hukum internasional, yaitu hak negara untuk menjalankan kedaulatan dan kehendak nasionalnya bebas dari tekanan dan ancaman eksternal, dan ini termasuk hak mereka untuk memperkaya uranium di tanah mereka untuk tujuan damai, ekonomi, dan komersial yang terkait dengan energi.

Kekosongan Jabatan Presiden di Baghdad

Alireza Majidi, seorang ahli urusan Asia Barat, menghubungkan penundaan formalisasi tugas Nouri Al-Maliki untuk membentuk pemerintahan dengan penyelesaian simpul hukum-politik mendasar dalam struktur kekuasaan Irak. Simpul yang secara langsung berkaitan dengan kegagalan untuk menentukan nasib kursi kepresidenan di negara ini.

Menurut pandangan Majidi, meskipun situasi seperti itu bukanlah hal yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam pengalaman politik Irak, dari perspektif hak-hak mendasar, negara ini berada dalam situasi di mana validitas hukum penuh dari lembaga-lembaga yang berkuasa diragukan.

Majidi menekankan bahwa alasan utama presiden tidak terpilih adalah kurangnya konsensus di antara orang Kurdi, di mana dua partai Kurdi utama sejauh ini gagal mencapai kesepakatan tentang satu kandidat tunggal.

Kekalahan Perang Media Musuh

Laporan analitis tentang berita palsu yang diterbitkan di media Barat, Mehr menulis, "Pada hari-hari ketika Trump dan sekutu-sekutu Eropanya semakin mengancam dan membicarakan 'opsi militer' terhadap Iran, medan pertempuran telah bergeser secara cerdas dari adegan operasional ke "ruang persepsi publik".

Analisis keamanan menunjukkan bahwa musuh, menyadari ketidakmampuannya untuk mengubah persamaan militer di kawasan itu, telah beralih ke senjata baru, perang psikologis yang ditargetkan untuk menanamkan ketidakstabilan dalam pikiran masyarakat Iran.

Dalam hal ini, publikasi simultan beberapa rumor dalam waktu singkat, termasuk klaim pembunuhan komandan Angkatan Laut IRGC, Jenderal Tangsiri (yang dengan cepat dibantah), rumor serangan drone terhadap sebuah bangunan tempat tinggal di Bandar Abbas (yang juga segera dibantah), dan berita tentang ledakan di kota Parand, dan lain-lain, mengungkapkan bukan kebetulan, tetapi rencana yang terkoordinasi.

Tujuan bersama dari rumor-rumor ini adalah untuk menanamkan pesan bahwa "kedalaman keamanan Iran telah rusak" dan "struktur pertahanan negara rentan". Sementara itu, kinerja pertahanan udara dan Korps Garda Revolusi dalam beberapa tahun terakhir, terutama dalam menghadapi ancaman drone dan rudal, merupakan bukti kekuatan pencegahan Iran yang tinggi.

Awal Bentrokan dengan ISIS di Irak

Serangan tentara dan pasukan Al-Hashd Al-Shaabi terhadap posisi ISIS di Irak telah meningkat, dan Komando Operasi Gabungan mengumumkan bahwa jet tempur F-16 negara itu menargetkan dan menghancurkan tempat persembunyian ISIS di provinsi Ninawa barat dengan serangan udara yang tepat.

Sementara Amerika Serikat baru-baru ini meluncurkan operasi skala besar untuk memindahkan sekitar 7.000 tahanan terkait ISIS dari penjara di Suriah timur laut ke fasilitas yang aman di Irak, tindakan ini menjadi kontroversial di tengah tuduhan bahwa Amerika Serikat berkonspirasi untuk menggunakan ISIS sebagai alat strategis, dan telah meningkatkan kekhawatiran keamanan di kawasan tersebut.

Pemindahan tahanan, yang baru saja dimulai, dianggap perlu karena adanya pembobolan penjara baru-baru ini dan mundurnya Pasukan Demokratik Suriah (Kurdi bersenjata), tetapi warga Irak melihatnya sebagai "bom waktu yang siap meledak", terutama terkait dengan kamp Al-Hawl, yang menampung ribuan keluarga yang terkait dengan ISIS dan digambarkan sebagai sumber potensial kebangkitan terorisme.(sl)