Apakah Dunia Benar-Benar Menyambut Kepemimpinan Amerika?

ParsToday - Duta Besar Amerika Serikat untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa mengklaim bahwa dunia menyambut peran kepemimpinan Amerika Serikat.

Melaporkan dari ParsToday, Sabtu, 14 Februari 2026, Michael Waltz, Duta Besar AS untuk PBB, mengklaim bahwa banyak negara di dunia menyambut kembalinya Amerika ke peran kepemimpinan global.

Waltz dalam pidatonya di Konferensi Keamanan Munich membela tindakan kontroversial Washington yang menculik dan memindahkan Presiden Venezuela Nicolas Maduro ke Amerika Serikat. Ia menyatakan bahwa pengambilalihan kembali kepemimpinan dunia oleh Amerika telah disambut oleh sejumlah negara di belakang layar.

Dengan menyebut pendekatan tersebut sebagai tanda "kepemimpinan Amerika", ia menambahkan bahwa dalam diskusi pribadi, para pejabat asing berulang kali mengapresiasi pendekatan ini. Pernyataan Waltz disampaikan di tengah kritik internasional yang meluas atas tindakan militer Amerika dalam menyerang Venezuela dan menculik Maduro.

Waltz juga mengklaim mengenai anggaran PBB bahwa Amerika Serikat berupaya kembali ke prinsip dasar lembaga tersebut dengan fokus pada penciptaan dan pemeliharaan perdamaian, serta menuntut peran-peran yang tidak lagi berfungsi secara efektif.

Klaim tentang sambutan luas dunia terhadap kepemimpinan Amerika, sebagaimana disampaikan Dubes AS untuk PBB, bertentangan dengan bukti di lapangan dan tren struktural sistem internasional. Telaah atas perilaku negara-negara, lembaga internasional, dan opini publik di berbagai kawasan menunjukkan bahwa meskipun Amerika berupaya menampilkan diri sebagai aktor sentral di panggung global, "penerimaan kepemimpinan" berbeda dengan "intervensi dan pemaksaan kehendak".

Perkembangan geopolitik satu dekade terakhir menunjukkan pergerakan sistem internasional menuju multipolaritas. Kekuatan besar dan menengah berupaya meningkatkan kemandirian strategis mereka. Bahkan Uni Eropa, sebagai sekutu dan mitra tradisional Washington, terutama setelah krisis keamanan seperti Perang Ukraina, krisis energi, dan tekanan berkelanjutan Amerika untuk memikul beban keamanannya sendiri, semakin menekankan konsep "otonomi strategis". Pendekatan ini, meskipun tidak berarti menjauh sepenuhnya dari Washington, menunjukkan bahwa bahkan mitra terdekat Amerika pun tidak ingin didefinisikan dalam kerangka kepemimpinan unilateral Amerika Serikat.

Kebijakan luar negeri banyak ekonomi berkembang, khususnya anggota BRICS, didasarkan pada keseimbangan antar kekuatan. Negara-negara seperti India, Brasil, dan Afrika Selatan dalam beberapa tahun terakhir memperluas hubungan ekonomi dan keamanan mereka secara simultan dengan Barat dan Timur. Perilaku ini mencerminkan keinginan mereka akan tatanan internasional multilateral dan fleksibel, bukan penerimaan sistem unilateral yang didasarkan pada kepemimpinan Amerika Serikat. Perluasan kerja sama Selatan-Selatan dan penguatan kelompok internasional seperti BRICS juga mengindikasikan tren yang sama.

Persaingan antar kekuatan besar masih menjadi hambatan utama bagi konsensus global mengenai kepemimpinan Amerika. Tiongkok dengan inisiatif ekonomi dan infrastruktur transnasional berupaya memperluas pengaruh kelembagaan dan finansialnya, sambil terus meningkatkan kemampuan militernya secara cepat untuk menghadapi potensi konfrontasi dengan Amerika.

Rusia juga dengan instrumen militer dan energi berupaya mengkonsolidasikan posisinya dalam kalkulasi keamanan setidaknya di tingkat Eropa. Kehadiran aktif para aktor ini menyebabkan banyak negara memiliki opsi alternatif untuk kerja sama dan tidak menganggap ketergantungan eksklusif pada Washington sebagai suatu keharusan.

Perbedaan kebijakan antara Amerika dan mitra tradisionalnya, terutama Eropa, dan bahkan perbedaan sangat serius dengan Kanada mengenai isu perdagangan dan klaim Trump tentang perlunya Kanada bergabung dengan Amerika, serta ketegangan antara AS dan Denmark terkait klaim Washington atas Greenland, menggarisbawahi ilusi "sambutan global terhadap kepemimpinan Amerika".

Pada saat yang sama, contoh-contoh seperti ketegangan antara Amerika dan mitra Baratnya mengenai kebijakan perdagangan, sanksi, atau cara pengelolaan krisis regional menunjukkan bahwa bahkan di blok Barat pun, kepemimpinan Washington tidak diterima begitu saja.

Opini publik global terhadap kepemimpinan Amerika, terutama selama masa jabatan kedua Donald Trump, sangat negatif. Jajak pendapat internasional dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan peningkatan ketidakpercayaan terhadap intervensi militer, kebijakan sanksi, dan standar ganda Washington. Terutama karena Trump berupaya mencapai tujuan ambisiusnya melalui penerapan kekuatan keras dalam kerangka kebijakan "perdamaian melalui kekuatan".

Pada akhirnya, konsep kepemimpinan global di abad ke-21 telah mengalami perubahan. Banyak pemerintah menginginkan "kepemimpinan jaringan" yang didasarkan pada partisipasi, aturan bersama, dan distribusi tanggung jawab. Sementara Amerika era Trump bergerak sepenuhnya berlawanan dengan tren ini. Klaim tentang sambutan luas terhadap kepemimpinan Amerika Serikat tidak sejalan dengan realitas sistem internasional dan reaksi negara-negara terhadap tindakan intervensi pemerintahan Trump. Seperti halnya banyak negara, termasuk Tiongkok dan Rusia, serta beberapa anggota Uni Eropa dan pemerintah Amerika Latin, mengutuk tindakan Amerika dalam menyerang Venezuela dan menyatakannya sebagai pelanggaran nyata hukum internasional dan kedaulatan nasional Venezuela.(sl)