Washington "Ancam" Irak Soal Pencalonan Maliki

ParsToday – Pesan rahasia Washington kepada faksi-faksi Irak mengenai pencalonan Nouri al-Maliki meningkatkan kekhawatiran tentang intervensi asing dalam proses politik Baghdad.

Melaporkan dari IRNA, ParsToday pada Selasa, 17 Februari 2026, seorang sumber politik Irak mengumumkan bahwa Amerika dalam pesan rahasia kepada kelompok-kelompok pendukung Nouri Al-Maliki, mantan Perdana Menteri Irak, memperingatkan bahwa jika bersikeras mencalonkannya untuk membentuk pemerintahan mendatang, sanksi politik dan ekonomi akan dijatuhkan terhadap lembaga-lembaga kunci Irak.

Langkah ini oleh para pengamat dinilai sebagai upaya Washington mempengaruhi proses pemilihan perdana menteri.

Berdasarkan laporan ini, sanksi potensial dapat mencakup pembatasan terhadap Bank Sentral Irak dan Perusahaan Pemasaran Minyak Irak (SOMO). Tujuannya adalah memaksa faksi-faksi politik mengubah sikap mereka terhadap pencalonan Al-Maliki.

Pesan ini disampaikan setelah Donald Trump, Presiden Amerika Serikat, sebelumnya juga dalam sikap intervensi mengancam akan menghentikan bantuan Washington ke Baghdad jika al-Maliki kembali berkuasa.

Reaksi Faksi Irak terhadap Tekanan Asing

Sejumlah tokoh politik Irak menilai pernyataan Presiden Amerika tentang pemilihan Perdana Menteri Irak sebagai campur tangan dalam urusan domestik. Hussein Al-Sadiq, anggota Koalisi Negara Hukum, menegaskan Al-Maliki mengandalkan kesepahaman internal untuk pencalonannya dan tidak mengejar "mediasi asing" apa pun. Ia menegaskan penyelesaian masalah perdana menteri harus dilakukan dalam kerangka konstitusi dan kesepakatan nasional.

Haitham Al-Miyahi dari Partai Demokrat Kurdistan Irak juga menyatakan belum ada sikap resmi dari Amerika tentang penolakan pencalonan Al-Maliki, dan dialog politik masih berlangsung. Sementara itu, Mohammed Al-Dhari dari Koalisi Anbar, merujuk pada penunjukan utusan baru Amerika ke Baghdad, menilai langkah ini sebagai tanda upaya Washington mengelola kasus-kasus sensitif ekonomi Irak.

Potensi Dampak pada Proses Politik Baghdad

Pengamat Irak memperingatkan bahwa tekanan asing dapat memperdalam perpecahan antar faksi politik dan memperumit proses pembentukan pemerintahan. Koalisi Kerangka Koordinasi juga berulang kali menegaskan bahwa pemilihan perdana menteri adalah isu sepenuhnya domestik dan tidak boleh dipengaruhi oleh kehendak aktor asing.

Analis regional menilai pendekatan Washington ini sebagai bagian dari kebijakan intervensi di Asia Barat. Kebijakan yang menurut mereka bertentangan dengan prinsip kedaulatan nasional dan dapat menimbulkan tantangan baru bagi stabilitas politik Irak.(sl)