Dewan HAM PBB Serempak Mengecam Serangan terhadap Sekolah Minab

Pars Today - Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam sidang daruratnya di Jenewa, dengan kecaman bulat terhadap serangan terhadap Sekolah Dasar Shajare Tayyebe di Minab yang mengakibatkan gugurnya setidaknya 170 siswa dan guru tak bersalah, menuntut penyelidikan segera dan pengadilan terhadap pelaku kejahatan ini.

Menurut laporan Pars Today mengutip IRNA, sidang yang diselenggarakan hari Jumati (27/03/2028) atas permintaan Republik Islam Iran, Tiongkok, dan Kuba, dengan tujuan mengkaji dan mengutuk serangan udara Amerika Serikat dan rezim Zionis terhadap Sekolah Dasar Perempuan Shajare Tayyebe, dihadiri oleh pidato pejabat tinggi Iran dan internasional, termasuk Menteri Luar Negeri Iran, Komisaris Tinggi Hak Asasi Manusia, Pelapor Khusus Hak atas Pendidikan, dan salah satu ibu dari korban yang berduka.

Dalam sidang ini, Sayid Abbas Araghchi, Menteri Luar Negeri Iran yang berpidato secara virtual, menegaskan bahwa negaranya terlibat dalam “perang yang dipaksakan” oleh Amerika Serikat dan Israel yang dimulai sejak 28 Februari bersamaan dengan proses diplomatik. Ia menyebut serangan terhadap Sekolah Dasar Shajare Tayyebe di Minab sebagai salah satu “dampak paling memilukan dari agresi ini” dan menyatakan bahwa dalam serangan ini lebih dari 175 siswa dan guru telah gugur.

Araghchi menggambarkan peristiwa ini sebagai bagian dari pola yang lebih luas dari pelanggaran sistematis hak asasi manusia dan hukum humaniter internasional. Dengan menyebutkan penghancuran atau kerusakan lebih dari 600 sekolah serta gugur atau terlukanya lebih dari 1000 siswa dan guru dalam beberapa pekan terakhir, ia menekankan bahwa penargetan sengaja terhadap infrastruktur sipil termasuk rumah sakit, fasilitas air, dan kilang minyak merupakan pelanggaran nyata terhadap hukum internasional.

Ia menuntut kecaman terhadap tindakan-tindakan ini oleh masyarakat internasional dan pengadilan terhadap para pelakunya, serta memperingatkan bahwa kelanjutan sikap diam terhadap kejahatan semacam itu akan melemahkan sistem hukum internasional dan memperluas ketidakamanan di tingkat global. Pada akhirnya, ia menegaskan bahwa Republik Islam Iran bukanlah pihak yang memulai perang dan akan terus melakukan pembelaan sah atas integritas teritorial dan keamanan nasionalnya.

Komisaris Tinggi HAM PBB dalam pidatonya, dengan mengutuk serangan ini, menggambarkannya sebagai contoh yang mengguncangkan dari dampak perang terhadap warga sipil, terutama anak-anak, dan menyatakan bahwa berdasarkan laporan setidaknya 168 anak, guru, dan staf sekolah tewas dalam serangan ini.

Ia menyampaikan belasungkawa kepada keluarga korban dan menekankan bahwa pembantaian siswa tidak dapat dibenarkan dalam kondisi apa pun. Dia menyerukan penyelidikan yang cepat, independen, dan transparan untuk mengungkap dimensi kejadian dan memastikan akuntabilitas. Ia juga mengungkapkan keprihatinan terhadap tren peningkatan serangan terhadap pusat pendidikan di seluruh dunia.

Farida Shaheed, Pelapor Khusus PBB untuk Hak atas Pendidikan, juga dengan merujuk pada serangan 28 Februari dan penggunaan rudal Tomahawk untuk menyerang sekolah, menyatakan bahwa serangan ini yang mengakibatkan tewasnya setidaknya 175 orang, sebagian besar anak-anak berusia 7 hingga 12 tahun, merupakan potensi “kejahatan perang” dan pelanggaran serius terhadap hukum humaniter internasional.

Ia menekankan bahwa sekolah sebagai tempat sipil dilindungi secara khusus dan segala serangan terhadapnya dilarang. Ia juga, dengan merujuk pada laporan awal tentang peran pasukan Amerika dan kemungkinan penggunaan informasi yang salah, menyerukan kejelasan rantai pengambilan keputusan, penyelidikan independen, dan penentuan tanggung jawab, serta menekankan pentingnya reparasi, dukungan bagi korban, dan pemulihan sistem pendidikan.

Ia memperingatkan bahwa kasus-kasus seperti ini tidak boleh tetap berada dalam “kesenjangan impunitas” dan menyerukan penghentian segera konflik serta perlindungan warga sipil.

Dalam sidang ini, Mohaddeseh Felahat, ibu dari dua siswa syahid, Mahdiyeh dan Amin Ahmadzadeh, juga berbicara mewakili korban dan penyintas.

Dengan pernyataan yang penuh emosi, ia berbicara tentang kehilangan anak-anaknya dan menggambarkan tragedi ini sebagai simbol penderitaan semua keluarga yang dengan percaya diri mengirimkan anak-anak mereka ke sekolah. Dengan menyebutkan mimpi-mimpi tak terlaksana anak-anak dan kehampaan mendalam yang mereka tinggalkan, ia menuntut kejelasan kebenaran, akuntabilitas pelaku, dan terwujudnya keadilan. Ia menekankan bahwa tuntutan ini bukan untuk balas dendam, tetapi untuk mencegah terulangnya tragedi seperti ini di masa depan.

Selama sidang ini, hampir 60 negara dan 19 perwakilan masyarakat sipil juga berpidato yang mengutuk serangan Amerika terhadap sekolah Shajare Tayyebe. Mereka, sambil meminta penghormatan terhadap hukum humaniter selama konflik dan pengurangan ketegangan dengan cepat, menekankan pentingnya penyelidikan yang cepat, transparan, dan independen terkait serangan ini.(sl)