Chad: ICC Alat Kolonialisme, Kami Keluar!

Pars Today - Chad mengumumkan bahwa karena rekam jejak Mahkamah Pidana Internasional (ICC) yang "terbatas dan kontradiktif" serta "pendekatan selektif yang tak terbantahkan" dalam menargetkan negara-negara, negara itu berencana untuk keluar dari pengadilan tersebut.

Sebagaimana dilaporkan IRNA dari Anadolu, Selasa, 28 Juli 2026, Qasem Sharif, Juru Bicara Pemerintah Chad, pada hari Senin (27/7) dalam sebuah pernyataan mengatakan bahwa keputusan negara ini diambil setelah "pengkajian mendalam terhadap kinerja ICC sejak didirikan pada tahun 2002, serta rekam jejak dan efektivitasnya yang terbatas dan tidak merata di berbagai wilayah".

Dalam pernyataan itu disebutkan bahwa pemerintah secara resmi telah memberi tahu Antonio Guterres, Sekretaris Jenderal PBB, tentang keputusannya untuk menarik diri dari Statuta Roma, perjanjian pendiri ICC.

Pernyataan itu mengutuk fokus investigasi ICC pada negara-negara Afrika.

Dalam pernyataan itu disebutkan bahwa dari 13 investigasi yang telah dimulai ICC sejak didirikan, 9 investigasi terkait dengan negara-negara Afrika, sementara 4 investigasi dimulai di wilayah lain di dunia.

Pernyataan itu mengatakan, "Pengadilan ini hanya memiliki tujuh orang dalam tahanan, enam di antaranya sedang dituntut di wilayah Afrika."

Sharif juga mengatakan bahwa penarikan Chad adalah bagian dari "visi yang lebih luas dan Pan-Afrika".

Ia menjelaskan, "Kami percaya bahwa ICC telah menjadi alat dominasi dan kolonialisme baru."

Sebelumnya, Niger, Mali, dan Burkina Faso pada bulan September lalu telah mengumumkan rencana penarikan mereka dari ICC.

Pemerintah Burundi pada tahun 2017 keluar dari ICC, menuduh pengadilan tersebut secara tidak adil menargetkan para pemimpin Afrika.

Langkah Chad ini menyusul Venezuela, yang pada hari Jumat (24/7) lalu memberi tahu PBB tentang keputusannya untuk keluar dari pengadilan tersebut, dengan alasan "bias geografis" terhadap negara-negara di Global Selatan.

Sementara itu, ICC juga menghadapi tekanan dan kritik dari Amerika Serikat.

Departemen Luar Negeri AS menggambarkan pengadilan tersebut sebagai "korup" dan "tanpa kualifikasi apa pun".(Sail)