Mengapa Rujukan Isu Nuklir Iran ke DK PBB Tak Berdasar?

ParsToday - Resolusi yang diajukan Amerika Serikat dan tiga negara Eropa; Prancis, Inggris, dan Jerman, terhadap program nuklir damai Iran, disahkan dalam pertemuan Dewan Gubernur Badan Energi Atom Internasional (IAEA).

Melansir ParsToday, resolusi ini, yang disahkan dengan 23 suara setuju, 8 abstain, dan 3 menolak, dengan mengulang klaim-klaim politik tentang program nuklir damai Iran, mengabaikan kerja sama Iran dengan IAEA, dan menutup mata terhadap dampak agresi militer Amerika dan rezim Zionis terhadap fasilitas nuklir yang berada di bawah pengamanan, meminta Direktur Jenderal IAEA untuk mengirimkan resolusi baru, resolusi-resolusi sebelumnya yang disebutkan dalam teks, dan laporan terbarunya tentang Iran kepada anggota IAEA, Dewan Keamanan, dan Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Resolusi ini juga, dengan mengulang klaim tak berdasar tentang "ketidakpatuhan" Iran terhadap komitmen pengamanannya, menuntut langkah Tehran untuk mengatasinya, dan di samping merujuk pada dukungan terhadap solusi diplomatik, mengajukan kelanjutan pelaporan Direktur Jenderal kepada Dewan Gubernur dan penyampaian laporan kepada Dewan Keamanan.

Republik Islam Iran sebelumnya, dengan mengkritik langkah Amerika dan tiga negara Eropa, menyebut upaya baru mereka untuk mengirim isu nuklir Iran ke Dewan Keamanan sebagai tanda kegagalan "ilusi snapback".

Dari perspektif Iran, rujukan berkas nuklir Republik Islam ke Dewan Keamanan PBB setelah pengesahan resolusi baru Dewan Gubernur IAEA, tidak memiliki dasar hukum dan teknis yang cukup, dan lebih merupakan hasil tekanan politik Amerika dan troika Eropa daripada hasil dari proses pengamanan yang normal. Argumen utama Tehran adalah bahwa terdapat perbedaan mendasar antara "ketidakmampuan melaksanakan sepenuhnya sebagian komitmen pengamanan dalam kondisi luar biasa" dan "ketidakpatuhan yang terbukti terhadap perjanjian pengamanan", dan resolusi baru ini dengan sengaja, atau setidaknya secara keliru, mencampuradukkan kedua konsep tersebut.

Iran menegaskan bahwa untuk menetapkan ketidakpatuhan, adanya ambiguitas, pembatasan akses, atau penghentian sementara sebagian kegiatan verifikasi saja tidaklah cukup. Berdasarkan argumen Perwakilan Iran di Wina, Pasal 12 huruf "c" Statuta IAEA menjadi relevan ketika terdapat bukti yang sah dan dapat diverifikasi tentang pelanggaran komitmen pengamanan atau pengalihan material nuklir. Tehran bersandar pada fakta bahwa IAEA hingga kini belum mengumumkan bahwa bahkan satu gram pun material nuklir yang dideklarasikan di Iran telah dialihkan untuk tujuan militer. Karena itu, Iran menyimpulkan bahwa dasar hukum yang diperlukan untuk mengubah sengketa pengamanan menjadi "ketidakpatuhan" dan kemudian merujuknya ke Dewan Keamanan belum tersedia.

Poros kedua argumen Iran kembali pada kondisi yang tercipta setelah serangan Amerika dan Israel terhadap fasilitas nuklir Iran. Dari sudut pandang Tehran, berkurangnya atau terganggunya akses inspektur dan sulitnya pelaksanaan sebagian pengaturan pengamanan adalah akibat langsung dari tindakan eksternal dan situasi keamanan yang ditimbulkannya, bukan keputusan Iran untuk meninggalkan pengamanan. Atas dasar ini, pejabat Iran menegaskan bahwa resolusi Dewan Gubernur mengandung kontradiksi yang nyata: di satu sisi meminta Iran menegakkan kondisi inspeksi normal, dan di sisi lain mengabaikan penyebab utama terganggunya kondisi tersebut, yaitu serangan terhadap fasilitas yang berada di bawah pengamanan. Dalam kerangka ini, Tehran berargumen bahwa tidak mungkin menuduh suatu negara tidak patuh karena dampak dari serangan eksternal, lalu menjadikan dampak yang sama sebagai dasar untuk meningkatkan tekanan politik.

Persoalan ketiga berkaitan dengan diskusi "snapback" dan kedudukan Dewan Keamanan. Iran, Tiongkok, dan Rusia telah mempertanyakan legitimasi hukum dari tindakan yang diajukan dengan nama pengembalian resolusi-resolusi sebelumnya Dewan Keamanan. Dari sudut pandang Tehran, jika proses yang disebut snapback itu sendiri secara hukum diperselisihkan, maka tidak dapat dianggap sebagai dasar yang pasti untuk membangun kembali mekanisme sebelumnya terhadap Iran. Karena itu, pejabat Iran meyakini bahwa rujukan ulang isu nuklir Iran ke Dewan Keamanan tidak hanya tidak memiliki dukungan teknis yang cukup, tetapi juga berpijak pada landasan hukum yang justru menjadi sengketa serius di antara anggota tetap Dewan Keamanan.

Dari perspektif politik, pola pemungutan suara di Dewan Gubernur juga penting bagi Iran. Meskipun resolusi disahkan dengan 23 suara setuju, namun 8 negara abstain dan 3 negara menolak. Dengan demikian, dokumen tersebut tidak bersifat konsensus. Tehran menilai situasi ini sebagai tanda adanya perpecahan nyata dalam pemahaman anggota terhadap berkas tersebut, dan berargumen bahwa persoalan dengan tingkat perbedaan seperti itu tidak boleh dipresentasikan sebagai konsensus teknis untuk tindakan punitif di Dewan Keamanan. Argumen ini menjadi sangat penting ketika para pengusung utama resolusi justru merupakan aktor utama konflik politik dan militer dengan Iran.

Iran juga menilai resolusi baru ini sebagai ancaman bagi kredibilitas dan independensi IAEA. Dari sudut pandang Tehran, jika Dewan Gubernur tanpa membuktikan adanya pengalihan material nuklir dan tanpa memperhatikan secara memadai kondisi keamanan akibat serangan terhadap fasilitas, menempuh jalur tekanan politik, maka batas antara misi teknis IAEA dan tujuan politik negara-negara akan hilang. Proses semacam ini dapat melemahkan motivasi negara-negara untuk bekerja sama dengan sistem pengamanan, karena timbul kesan bahwa bahkan kerja sama yang luas pun, dalam kondisi konflik politik, tidak akan mencegah penggunaan institusi teknis sebagai alat.

Atas dasar ini, posisi Tehran adalah bahwa isu nuklir Iran harus tetap dikelola dalam kerangka teknis IAEA dan melalui jalur dialog, verifikasi, dan pemulihan bertahap kondisi kerja sama yang normal. Dari sudut pandang Iran, rujukan ke Dewan Keamanan tidak hanya tidak menyelesaikan masalah teknis yang ada, tetapi juga memindahkan krisis dari ranah pengamanan ke tingkat konfrontasi politik dan keamanan. Dampak dari tindakan semacam itu dapat berupa berkurangnya kepercayaan lebih lanjut, semakin sulitnya kerja sama dengan IAEA, dan melemahnya prospek diplomasi; justru pada kondisi di mana penyelesaian masalah lebih dari sebelumnya membutuhkan mekanisme teknis, jaminan keamanan, dan dialog politik.

"Resolusi AS dan tiga negara Eropa (Prancis, Inggris, Jerman) terhadap program nuklir damai Iran disahkan di Dewan Gubernur IAEA dengan 23 suara setuju, 8 abstain, dan 3 menolak. Resolusi ini meminta Direktur Jenderal IAEA mengirimkan laporan ke Dewan Keamanan dan Majelis Umum PBB. Iran menilai rujukan ini tidak berdasar hukum dan teknis, serta lebih merupakan tekanan politik. Argumen Iran: (1) Tidak ada bukti pengalihan material nuklir, IAEA belum mengumumkan bahkan satu gram pun dialihkan untuk tujuan militer; (2) Gangguan akses inspeksi adalah akibat langsung serangan AS-Israel ke fasilitas nuklir, bukan keputusan Iran; (3) Proses snapback sendiri diperselisihkan secara hukum oleh anggota tetap DK PBB. Iran juga menyoroti pola pemungutan suara yang tidak konsensus (8 abstain, 3 menolak) sebagai bukti perpecahan nyata. Iran menilai resolusi ini mengancam kredibilitas dan independensi IAEA, serta memindahkan krisis dari ranah teknis ke konfrontasi politik."(Sail)