Reaksi Turki terhadap Kesepakatan Gencatan Senjata di Suriah

Amerika Serikat dan Rusia pada tanggal 22 Februari 2016 mengumumkan bahwa mereka telah mencapai kesepakatan untuk gencatan senjata di Suriah yang akan dimulai pada 27 Februari. Pemerintah Damaskus menerima kesepakatan tersebut, namun menegaskan bahwa operasi militer anti-ISIS dan Front al-Nusra berlanjut.

Pejabat-pejabat Turki termasuk Numan Kurtulmus, Wakil Perdana Menteri negara ini telah mereaksi pengumuman gencatan senjata di Suriah. Tak lama kemudian Recep Tayyip Erdogan, Presiden Turki juga merespon pengumumkan tersebut.

Sambutan Presiden Turki terhadap pengumuman gencatan senjata di Suriah dianggap sebagai sikap yang terpaksa. Erdogan pada Rabu, 24 Februari 2016, mengatakan, Turki secara prinsip mendukung upaya-upaya yang sudah dilakukan untuk gencatan senjata di Suriah.

Namun Erdogan menegaskan bahwa Partai Uni Demokratik Suriah (PYD) dan Unit Perlindungan Rakyat (YPG) harus dikeluarkan dari kesepakatan tersebut. Ia menuding PYD sebagai kelompok teroris.

Menurutnya, PYD bagi pemerintah Turki, sama sekali tidak ada perbedaan dengan Partai Pekerja Kurdi (PKK). Erdogan menganggap dukungan yang diberikan kepada Kurdi Suriah dengan alasan sedang memerangi ISIS, sebagai "sebuah kebohongan besar."

Presiden Turki mengatakan, gencatan senjata di Suriah tidak boleh menghalangi kelanjutan operasi militer terhadap posisi-posisi sayap militer PYD dan YPG.

Gencatan senjata di Suriah yang akan dimulai pada tanggal 27 Februari 2016 tidak termasuk kelompok-kelompok teroris seperti ISIS, al-Qaeda dan Front al-Nusra. Hal inilah yang membuat geram Turki sehingga negara ini mengambil kebijakan serupa.

Penegasan Turki untuk melanjutkan operasi militer terhadap sayap militer PYD dan YPG, di mana kedua sayap militer Kurdi ini telah berhasil mengusir ISIS dari berbagai wilayah utara Suriah merupakan balasan terhadap kelanjutan operasi militer Suriah terhadap ISIS, Front al-Nusra dan al-Qaeda.

Yang pasti, Turki dan negara-negara Arab sekutunya mendesak supaya serangan Rusia terhadap kelompok-kelompok teroris di Suriah dihentikan dan ketiga kelompok teroris tersebut juga dilibatkan dalam gencatan senjata.

Sebenarnya, apa yang mendasari kesepakatan gencatan senjata di Suriah dan pengecualian terhadap tiga kelompok teroris tersebut? Pengiriman bantuan kemanusiaan kepada warga Suriah yang telah berbulan-bulan terjebak di dalam wilayah konflik termasuk pengiriman obat-obatan dan bahan makanan merupakan tujuan utama dan pertama dari gencatan senjata.

Tujuan selanjutnya adalah menyiapkan ruang untuk kesepakatan gencatan senjata permanen agar bisa terlaksana dialog di antara pihak-pihak yang bertikai dan penyelesaian krisis Suriah melalui jalur politik.

Jelas bahwa kelompok-kelompok teroris dan pendukung mereka yang tidak memiliki keyakinan kepada perdamaian dan penyelesaian krisis secara damai, akan mencari dalih untuk menggagalkan upaya gencatan senjata di Suriah.

Pernyataan para pejabat Turki yang mengecualikan kelompok-kelompok Kurdi Suriah dalam proses gencatan senjata merupakan bentuk nyata dari perilaku tersebut.

Meskipun kelompok-kelompok Kurdi Suriah dan pemerintah Damaskus menerima gencatan senjata yang disepakati Rusia dan AS, namun mereka masih meragukan perilaku baik para pendukung kelompok-kelompok teroris di Suriah. Sebab, gencatan senjata bisa menjadi peluang bagi para pendukung regional kelompok-kelompok teroris di Suriah untuk mempersenjatai dan memperkuat mereka.

Dengan kata lain, sejauh manapun pemerintah Suriah dan kelompok-kelompok nasional di negara ini memberikan jaminan kepada pelaksanaan gencatan senjata, namun sejauh itu pula mereka meragukan para pendukung kelompok-kelompok teroris di Suriah untuk mematuhi prinsip dan norma gencatan senjata.

Statemen para pejabat Ankara tentang pentingnya kelanjutan serangan militer terhadap kelopok-kelompok Kurdi Suriah di masa peberlakuan gencatan senjata telah menambah keraguan tersebut.

Kini muncul pertanyaan di benak kalangan politik di kawasan. Apakah Turki yang mengecualikan kelompok-kelompok Kurdi Suriah dari cakupan perjanjian gencatan senjata, berniat berpetualang di Suriah? Sebagian pengamat meyakini bahwa para pejabat Ankara terkpaksa menebar proyeksi dan mengambil langkah konfrontatif menyusul kondisi ekonomi, keamanan dan politik di internal Turki. (RA)