Upaya Jepang Perkuat Posisinya di Pulau Sengketa

Pemerintah Jepang dalam rangka memperkokoh kedaulatannya terhadap kepulauan yang disengketakan dengan Cina di Laut Cina Timur, menyatakan akan menjadikan pulau tersebut sebagai kepulauan berpenghuni.

Berdasarkan prakarsa pemerintahan Shinzo Abe, dengan menjadikan kepulauan yang disengketakan dengan Cina sebagai pulau berpenghuni, transaksi jual beli tanah di pulau tersebut dinyatakan bebas dan negara ini akan menghalangi kapal asing mendekati kepulauan ini.

Jepang dan Cina memiliki friksi terkait kepemilikan sejumlah pulau di laut Cina Timur. Cina menamakan pulau tersebut Diaoyu, sedangkan Jepang menyebutnya Senkaku. Kepulauan tersebut berdekatan dengan Taiwan dan mencakup delapan pulau bebatuan dengan luas tujuh kilometer persegi dan tercatat sebagai pusat penting bagi nelayan.

Kepulauan Senkaku berada di bawah wewenang Jepang dan negara ini tengah mengklaim bahwa Tokyo memiliki rencana menjadikan kepulauan ini sebagai kawasan pemukiman, padahal mengingat kondisi pulau yang dipenuhi bebatuan sangat sulit untuk dijadikan daerah pemukiman. Sepertinya pemerintah Tokyo dengan menebar klaim ini berusaha memberikan identitas Jepang bagi kepulauan yang disengketakan tersebut.

Tahun 2012 pemerintah Jepang juga menyatakan bahwa kepulauan yang disengketakan dengan Cina telah dibeli dari pihak swasta dan menjadi milik nasional. Tentu saja statemen Tokyo tersebut menuai reaksi keras dari Beijing. Jepang mengklaim tentara Cina berencana membangun pangkalan militer di kepulauan Nanji di Provinsi Zhejiang yang terletak di dekat kepulauan yang disengketakan.

Oleh karena itu, pengumuman Jepang menjadikan pulau yang disengketakan menjadi daerah pemukiman merupakan bentuk reaksi Tokyo atas kebijakan Cina tersebut. Menurut para pengamat Cina dan Korea Selatan, upaya pemerintah Jepang memperkuat kedaulatannya terhadap kepulauan yang disengketakan mengingatkan era penjajahan Jepang di masa lalu dan hal ini telah memicu kekhawatiran negara-negara kawasan.

Meski baru-baru ini Perdana Menteri Jepang, Shinzo Abe menyatakan bahwa negaranya tidak akan mengulangi kejahatannya di masa lalu, namun kubu nasionalis esktrim yang berkuasa di negara ini melalui peningkatan kekuatan militer dan bekerjasama dengan Amerika berencana menguasai perairan dan daratan di Laut Cina Timur. Hal ini berdampak pada tensi dengan Cina dan Korea Selatan.

Lebih serius lagi, pemerintah Jepang secara simbolis menyatakan 143 pulau-pulau terpencil yang sebagiannya masih disengketakan kepemilikannya dengan Korea Selatan sebagai kawasan pemukiman. Langkah ini dapat memicu protes luas pemerintah Seoul.

Menurut pandangan pengamat politik di kawasan, solusi terbaik untuk mengakhiri friksi Jepang, Cina dan Korea Selatan terkait kepemilikan sejumlah kepulauan di Laut Cina Timur adalah menerapkan prakarsa Tokyo ketika menyelesaikan friksi dengan Rusia terkait kepulauan Kuril yang bertumpu pada investasi dan manajemen bersama.

Sepertinya jika pemerintah Jepang menggulirkan prakarsa serupa untuk menyelesaikan friksinya dengan Cina dan Korsel terkait kepemilikan sejumlah pulau yang disengketakan, maka kedua negara tersebut bakal menerima. Dengan menghindari tensi maka keamanan dan stabilitas kawasan akan kokoh dan kerjasama menjadi opsi dari perlombaan tensi antara negara-negara kawasan. (MF)